Dipanggil Sahabat Karib oleh Jokowi, Sandiaga Merasa Terhormat

Kompas.com - 16/08/2019, 13:29 WIB
Wakil Presiden Terpilih Maruf Amin (kiri) dan mantan calon Wakil Presiden Sandiaga Uno (kanan) mengikuti Sidang Bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/hp. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANWakil Presiden Terpilih Maruf Amin (kiri) dan mantan calon Wakil Presiden Sandiaga Uno (kanan) mengikuti Sidang Bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/hp.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Wakil Presiden pada Pilpres 2019 Sandiaga Uno merasa terhormat karena dipanggil dengan sebutan "sahabat karib" oleh Presiden Joko Widodo.

Jokowi memanggil Sandiaga dengan sapaan sahabat karib dalam pidatonya di Sidang Bersama DPR-DPD, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

"Kami sangat terhormat, terima kasih Pak Jokowi," ujar Sandiaga saat ditemui usai pidato.

Baca juga: Prabowo Tak Hadiri Sidang Tahunan MPR, Ini Kata Gerindra

Ia datang sebagai tamu undangan dalam sidang Bersama DPR-DPD yang merupakan agenda rutin tahunan.

Ia mengaku bersahabat dengan Jokowi sejak lama. Sandiaga mengatakan, meskipun ia dan Jokowi berkontestasi dalam Pilpres 2019, saat ini keduanya bekerja sama untuk memajukan Indonesia.

Baca juga: Hadiri Sidang Tahunan MPR, Sandiaga Terlihat Jalan Kaki ke Gedung Parlemen

"Tentunya kami diundang oleh teman-teman dan juga diberikan penghormatan oleh Bapak Presiden dan memang kami bersahabat," ujar Sandiaga.

"Dan mudah-mudahan walaupun kemarin berada di berbeda tempat pilihan tapi kita semua ingin memajukan bangsa kita mengunggulkan SDM kita dan pasti akan berjuang bersama untuk kepentingan bangsa dan negara," lanjut dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
 Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Nasional
Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Nasional
Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Nasional
Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Nasional
Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Nasional
Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Nasional
PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

Nasional
Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Nasional
Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Nasional
MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

Nasional
Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Nasional
Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Nasional
Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X