Mengingat Kembali Pidato Kenegaraan Pertama Jokowi sebagai Presiden pada 2015...

Kompas.com - 16/08/2019, 12:56 WIB
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo memberi pidato laporan pertanggungjawaban lembaga-lembaga negara saat Sidang Paripurna MPR dalam rangka Sidang Tahunan MPR 2015 di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2015). KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMOPresiden Republik Indonesia, Joko Widodo memberi pidato laporan pertanggungjawaban lembaga-lembaga negara saat Sidang Paripurna MPR dalam rangka Sidang Tahunan MPR 2015 di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2015).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan saat Sidang Bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Pidato kenegaraan Jokowi yang disampaikan pada hari ini merupakan yang terakhir dalam kapasitasnya sebagai Presiden Republik Indonesia untuk periode 2014-2019.

Beragam hal disampaikan Jokowi di antaranya mengenai pembenahan regulasi dan birokrasi, kesiapan menghadapi tantangan baru, menumbuhkan kesadaran akan bencana, dan lain-lain.

Kesempatan pada hari ini merupakan kali kelima Jokowi berdiri di podium Kompleks Parlemen untuk menyampaikan pidato kenegaraan.

Podium pertama Jokowi sebagai Presiden RI kala menyampaikan pidato kenegaraan pada 2015.

Baca juga: Ini Makna Pepatah Melayu yang Disampaikan Jokowi Saat Tutup Pidato Kenegaraan

Pidato kenegaraan pertama Jokowi sebagai presiden disampaikan pada 14 Agustus 2015.

Pidato Jokowi kala itu ditunggu-tunggu. Sama seperti hari ini, Jokowi juga menyampaikan tiga kali pidato, yaitu pada sidang bersama DPR-DPD, sidang paripurna DPR, serta pidato terkait kinerja lembaga-lembaga negara dalam sidang tahunan MPR.

Apa saja yang disampaikan Jokowi saat itu?

Dalam Sidang Bersama DPR dan DPD RI, Jokowi menyampaikan beberapa hal menarik, salah satunya mengenai kebebasan media dalam menyuarakan kepentingan.

Pemberitaan Kompas.com, 14 Agustus 2015, menyebutkan, saat itu, presiden ketujuh RI ini mengingatkan agar media tidak hanya mengejar rating, tetapi juga memandu masyarakat untuk meneguhkan nilai keutamaan serta budaya produktif.

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo memberi pidato laporan pertanggungjawaban lembaga-lembaga negara saat Sidang Paripurna MPR dalam rangka Sidang Tahunan MPR 2015 di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2015).KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo memberi pidato laporan pertanggungjawaban lembaga-lembaga negara saat Sidang Paripurna MPR dalam rangka Sidang Tahunan MPR 2015 di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2015).
"Saat ini ada kecenderungan semua orang merasa bebas sebebas-bebasnya dalam berperilaku dan menyuarakan kepentingan. Keadaan ini menjadi semakin kurang produktif ketika media juga hanya mengejar rating dibandingkan memandu publik untuk meneguhkan nilai-nilai keutamaan dan budaya kerja produktif," kata Jokowi saat itu.

Selain soal media, pidato kenegaraan pertama kepala negara kala itu juga menyinggung soal perdamaian dan kondisi di Papua.

Presiden menyampaikan komitmen untuk membangun Papua dan menjadikannya tanah damai.

"Kerusuhan, seperti kasus Tolikara, seharusnya tidak terjadi lagi di masa depan," kata Jokowi.

Jokowi sempat mengutarakan proram pengalihan subsidi bahan bakar minyak ke sektor-sektor produktif serta kinerja pemerintah yang telah memperbanyak pasar rakyat.

Dalam pidato yang berlangsung selama 30 menit itu, Jokowi menyebutkan komitmen pemerintah untuk melindungi masyarakat adat yang meghadapi konflik agraria, menurunkan emisi karbon dengan menghantikan kebakaran hutan dan pengelolaan hutan secara lestari.

Baca juga: Naskah Lengkap Pidato Kenegaraan 2019 Presiden Jokowi

Jokowi menutup pidatonya dengan mengatakan, ”Kita tidak bertujuan bernegara hanya satu windu saja, kita bertujuan bernegara seribu windu lamanya, bernegara buat selama-lamanya. Untuk hidup sejahtera perlu kerja keras, butuh pengorbanan. Ayo kerja untuk bangsa! Ayo kerja untuk negara! Ayo kerja untuk rakyat!”.

Dikutip dari Harian Kompas, 21 Agustus 2019, dosen Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia Felicia N Utorodewo menilai, pidato kenegaraan Jokowi tetap memberi harapan baru kepada masyarakat Indonesia.

Pidato Jokowi saat itu juga diapresiasi Sekretaris Umum Pengurus Pusat Himpunan Pembina Bahasa Indonesia, Sutejo, karena Jokowi tak banyak memasukkan istilah asing dalam pidatonya.

Menurut dia, apa yang dilakukan Jokowi bisa menjadi teladan pejabat negara lain saat menyampaikan pidato resmi.

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sempat Kesulitan Dapat RS Rujukan, 2 PDP Corona di Bantul Meninggal

Sempat Kesulitan Dapat RS Rujukan, 2 PDP Corona di Bantul Meninggal

Nasional
Pakar: Masker Bedah 3 Kali Lebih Efektif Cegah Penularan Virus

Pakar: Masker Bedah 3 Kali Lebih Efektif Cegah Penularan Virus

Nasional
Pembatasan Sosial Berskala Besar, Siapa Penanggung Kebutuhan Dasar Warga?

Pembatasan Sosial Berskala Besar, Siapa Penanggung Kebutuhan Dasar Warga?

Nasional
Peringati Hari Penyiaran Nasional, Televisi dan Radio Diminta Ikut Lawan Covid-19

Peringati Hari Penyiaran Nasional, Televisi dan Radio Diminta Ikut Lawan Covid-19

Nasional
Pembatasan Sosial Berskala Besar Bisa Dilakukan Pemerintah Pusat dan Daerah

Pembatasan Sosial Berskala Besar Bisa Dilakukan Pemerintah Pusat dan Daerah

Nasional
Masih Pakai Masker Kain untuk Cegah Virus? Simak Penjelasan Pakar...

Masih Pakai Masker Kain untuk Cegah Virus? Simak Penjelasan Pakar...

Nasional
Pembatasan Sosial Berskala Besar, Efektifkah Lawan Corona?

Pembatasan Sosial Berskala Besar, Efektifkah Lawan Corona?

Nasional
Pembatasan Sosial Berskala Besar Berhak Batasi Orang Keluar Masuk Suatu Daerah

Pembatasan Sosial Berskala Besar Berhak Batasi Orang Keluar Masuk Suatu Daerah

Nasional
Dipimpin Anis dan Fahri, Partai Gelora Resmi Daftar ke Kemenkumham

Dipimpin Anis dan Fahri, Partai Gelora Resmi Daftar ke Kemenkumham

Nasional
Perpanjang WFH, Jaksa Agung Minta Jajarannya Jaga Jarak dengan Medsos

Perpanjang WFH, Jaksa Agung Minta Jajarannya Jaga Jarak dengan Medsos

Nasional
Stigma Negatif Akan Menambah Beban Psikologis ODP akibat Covid-19

Stigma Negatif Akan Menambah Beban Psikologis ODP akibat Covid-19

Nasional
Mahfud Tegaskan Pemerintah Tak Berencana Terapkan Darurat Sipil

Mahfud Tegaskan Pemerintah Tak Berencana Terapkan Darurat Sipil

Nasional
Tantangan Mitigasi Covid-19 di Tengah Masyarakat Komunal, Agamis, Namun Pragmatis

Tantangan Mitigasi Covid-19 di Tengah Masyarakat Komunal, Agamis, Namun Pragmatis

Nasional
Antisipasi Covid-19, Pelunasan Biaya Haji Hanya Melalui Non-teller hingga 21 April

Antisipasi Covid-19, Pelunasan Biaya Haji Hanya Melalui Non-teller hingga 21 April

Nasional
Jadi Opsi Terakhir, Ini Penjelasan Darurat Sipil dalam Konteks Bencana

Jadi Opsi Terakhir, Ini Penjelasan Darurat Sipil dalam Konteks Bencana

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X