Pidato Kenegaraan, Jokowi Minta Masyarakat Siaga dan Waspada Ketidakpastian Bencana

Kompas.com - 16/08/2019, 10:53 WIB
Suasana Sidang Tahunan MPR yang berlangsung pada Jumat (16/8/2019).KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Suasana Sidang Tahunan MPR yang berlangsung pada Jumat (16/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo ( Jokowi) meminta seluruh masyarakat memiliki sikap siaga dan waspada dalam menghadapi ketidakpastian bencana.

Hal tersebut menjadi salah satu yang disampaikan Jokowi dalam Pidato Kenegaraan 2019 pada Sidang Bersama DPD-DPR di Gedung DPR/MPR, Jumat (16/8/2019).

Jokowi mengatakan, Indonesia merupakan wilayah yang dikelilingi oleh ring of fire, sehingga bencana bisa datang kapan saja tanpa diduga sebelumnya.

"Hampir seluruh wilayah Indonesia merupakan wilayah rentan bencana," kata Jokowi dalam pidatonya.


"Gempa bumi tanah longsor gunung meletus tsunami, kebakaran hutan, banjir. Oleh karena itu sikap sigap dan waspada menghadapi ketidakpastian sangatlah penting," ucap Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Sayalah yang Memimpin Lompatan Kemajuan Kita Bersama

Ia mengatakan, kapasitas Indonesia dalam mengelola risiko menghadapi gejolak ekonomi global dan bencana yang tidak terduga harus diperkuat.

Terlebih, karena Indonesia selalu menghadapi bencana alam yang tak pernah dapat diprediksi.

Pembangunan negeri ini, kata dia, harus sensitif terhadap berbagai risiko. Termasuk kesiapan infrastruktur yang mumpuni untuk mendukung mitigasi risiko bencana.

"Masyarakat juga harus waspada dan sadar risiko," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Untuk Apa Studi Banding ke Luar Negeri, Bisa Lewat Smart Phone

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Fadli Zon Usul Jajak Pendapat Pemindahan Ibu Kota, Pakar: Tak Ada Dasar Hukumnya

Fadli Zon Usul Jajak Pendapat Pemindahan Ibu Kota, Pakar: Tak Ada Dasar Hukumnya

Nasional
Ada Capim KPK yang Diduga Terima Gratifikasi tetapi Lolos, Ini Kata Pansel

Ada Capim KPK yang Diduga Terima Gratifikasi tetapi Lolos, Ini Kata Pansel

Nasional
Yorrys Raweyai: Blokir Internet di Papua Bukan Solusi

Yorrys Raweyai: Blokir Internet di Papua Bukan Solusi

Nasional
Jokowi Diharapkan Beri Perhatian Lebih atas Seleksi Capim KPK

Jokowi Diharapkan Beri Perhatian Lebih atas Seleksi Capim KPK

Nasional
Mendagri: Saya Sering Pindah ke Mobil Patwal karena Crown Mogok

Mendagri: Saya Sering Pindah ke Mobil Patwal karena Crown Mogok

Nasional
PPP: Amandemen Terbatas UUD 1945 Tak Mengagendakan MPR sebagai Lembaga Tertinggi

PPP: Amandemen Terbatas UUD 1945 Tak Mengagendakan MPR sebagai Lembaga Tertinggi

Nasional
Presiden Jokowi Didesak Evaluasi Pansel Capim KPK

Presiden Jokowi Didesak Evaluasi Pansel Capim KPK

Nasional
Tanggapan Kapolda Sumsel Lolos Tahap Profile Assessment Capim KPK

Tanggapan Kapolda Sumsel Lolos Tahap Profile Assessment Capim KPK

Nasional
Perwakilan KPK yang Kandas jadi Pimpinan Lembaga Anti Rasuah...

Perwakilan KPK yang Kandas jadi Pimpinan Lembaga Anti Rasuah...

Nasional
KPK Ungkap Kepatuhan LHKPN Capim KPK yang Lolos 'Profile Asssessment'

KPK Ungkap Kepatuhan LHKPN Capim KPK yang Lolos "Profile Asssessment"

Nasional
Polri Benarkan Informasi Pemberi Miras ke Mahasiswa Papua Kapolsek Sukajadi Bandung

Polri Benarkan Informasi Pemberi Miras ke Mahasiswa Papua Kapolsek Sukajadi Bandung

Nasional
Gabung Jakarta, Bekasi Harap Tak Ada Lagi Setoran Bea Balik Nama Kendaraan

Gabung Jakarta, Bekasi Harap Tak Ada Lagi Setoran Bea Balik Nama Kendaraan

Nasional
Presiden Jokowi Sapa Para Talenta Musik yang Manggung di Istana

Presiden Jokowi Sapa Para Talenta Musik yang Manggung di Istana

Nasional
KPK: Ada Capim Diduga Pernah Terima Gratifikasi, tapi Masih Diloloskan Pansel

KPK: Ada Capim Diduga Pernah Terima Gratifikasi, tapi Masih Diloloskan Pansel

Nasional
Diduga Berada di Jatim, Polri Masih Buru Penyuplai Data Kependudukan yang Dijual Lewat Situs Web

Diduga Berada di Jatim, Polri Masih Buru Penyuplai Data Kependudukan yang Dijual Lewat Situs Web

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X