Pidato Kenegaraan, Jokowi Minta Masyarakat Siaga dan Waspada Ketidakpastian Bencana

Kompas.com - 16/08/2019, 10:53 WIB
Suasana Sidang Tahunan MPR yang berlangsung pada Jumat (16/8/2019). KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGSuasana Sidang Tahunan MPR yang berlangsung pada Jumat (16/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo ( Jokowi) meminta seluruh masyarakat memiliki sikap siaga dan waspada dalam menghadapi ketidakpastian bencana.

Hal tersebut menjadi salah satu yang disampaikan Jokowi dalam Pidato Kenegaraan 2019 pada Sidang Bersama DPD-DPR di Gedung DPR/MPR, Jumat (16/8/2019).

Jokowi mengatakan, Indonesia merupakan wilayah yang dikelilingi oleh ring of fire, sehingga bencana bisa datang kapan saja tanpa diduga sebelumnya.

"Hampir seluruh wilayah Indonesia merupakan wilayah rentan bencana," kata Jokowi dalam pidatonya.

"Gempa bumi tanah longsor gunung meletus tsunami, kebakaran hutan, banjir. Oleh karena itu sikap sigap dan waspada menghadapi ketidakpastian sangatlah penting," ucap Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Sayalah yang Memimpin Lompatan Kemajuan Kita Bersama

Ia mengatakan, kapasitas Indonesia dalam mengelola risiko menghadapi gejolak ekonomi global dan bencana yang tidak terduga harus diperkuat.

Terlebih, karena Indonesia selalu menghadapi bencana alam yang tak pernah dapat diprediksi.

Pembangunan negeri ini, kata dia, harus sensitif terhadap berbagai risiko. Termasuk kesiapan infrastruktur yang mumpuni untuk mendukung mitigasi risiko bencana.

"Masyarakat juga harus waspada dan sadar risiko," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Untuk Apa Studi Banding ke Luar Negeri, Bisa Lewat Smart Phone

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
 Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Nasional
Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Nasional
Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Nasional
Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Nasional
Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Nasional
Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Nasional
PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

Nasional
Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Nasional
Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Nasional
MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

Nasional
Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Nasional
Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Nasional
Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X