Jokowi Sebut Banyak Pekerjaan dan Pola Bisnis Baru Muncul di Era Disrupsi

Kompas.com - 16/08/2019, 10:37 WIB
Presiden Jokowi megenakan baju adat Sasak NTB saat berpidato di sidang tahunan DPR-DPD, Jumat (16/8/2019). Biro pers setpresPresiden Jokowi megenakan baju adat Sasak NTB saat berpidato di sidang tahunan DPR-DPD, Jumat (16/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, di era disrupsi, terjadi persaingan yang semakin tajam.

Kebutuhan akan sumber daya manusia pun bergeser karena kebutuhan industri terus dinamis.

Termasuk jenis pekerjaan yang tersedia di masa depan yang diprediksi akan berubah.

"Jenis pekerjaan bisa berubah setiap saat, banyak jenis pekerjaan lama yang hilang. Tetapi juga makin banyak jenis pekerjaan baru yang bermunculan," ujar Jokowi dalam pidato kenegaraan dalam sidang bersama DPD dan DPR RI, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Baca juga: Jokowi Ajak Seluruh Lembaga Negara Selesaikan Tugas Sejarah

Seiring bergesernya jenis pekerjaan, maka muncul pula profesi-profesi baru.

Jokowi menambahkan, kemajuan teknologi juga menuntut perubahan bagi pola bisnis baru yang lebih efektif dan menggeser pola bisnis yang usang.

"Ada keterampilan mapan yang tiba-tiba tidak relevan dan ada keterampilan baru yang meledak yang dibutuhkan," kata Jokowi.

Baca juga: Pidato Kenegaraan, Jokowi Ganti Kostum Pakai Baju Adat Sasak

 

Jokowi mengatakan, era saat ini sudah jauh berbeda dibandingkan era sebelumnya.

Globalisasi terus mengalami pendalaman yang semakin dipermudah oleh revolusi industri 4.0.

Dalam era ini, persaingan pun semakin tajam. Di sisi lain, perang dagang kian memanas.

Baca juga: Jokowi: Saya Yakin, dengan Persatuan Rumah Besar, Kita Tak Akan Runtuh

Semua pihak, kata Jokowi, saling memperebutkan potensi yang dapat membuat bangsanya mampu bertahan hidup di tengah terpaan tantangan global tersebut.

Talenta-talenta hebat pun menjadi rebutan antarnegara untuk memberi kemajuan bagi negaranya.

"Antarnegara berebut investasi, antarnegara berebut teknologi, berebut pasar, dan berebut orang-orang pintar," kata Jokowi.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
 Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Nasional
Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Nasional
Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Nasional
Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Nasional
Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Nasional
Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Nasional
PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

Nasional
Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Nasional
Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Nasional
MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

Nasional
Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Nasional
Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Nasional
Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X