Saat Ketua DPD Oesman Sapta Terselip Lidah, KY Menjadi Ki-wai...

Kompas.com - 16/08/2019, 10:30 WIB
Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (OSO) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/8/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariKetua DPD RI Oesman Sapta Odang (OSO) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Oesman Sapta Odang sempat terselip lidah saat membacakan pidato dalam pembukaan Sidang Bersama DPD-DPR di Gedung DPR/MPR, Jumat (16/8/2019).

Peristiwa itu terjadi ketika Oesman menyapa satu per satu para pimpinan lembaga tinggi negara yang hadir dalam sidang tersebut.

Oesman mulanya membacakan nama lembaga-lembaga negara dengan benar.

Baca juga: Pidato Kenegaraan, Jokowi Ganti Kostum Pakai Baju Adat Sasak

Namun, Oesman salah mengeja singkatan Komisi Yudisial yang seharusnya dilafalkan dengan "ka-ye" menjadi lafalan dalam bahasa inggris "ki-way".

"Pimpinan lembaga tinggi negara, MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan ;ki-way'. KY maksud saya," kata Oesman diikuti sayup-sayup suara tawa hadirin sidang.

Setelah itu, Oesman melanjutkan sapaannya dengan menyapa para duta besar dan melanjutkan pidatonya.

Dalam Sidang Bersama DPD-DPR ini, Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
 Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Nasional
Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Nasional
Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Nasional
Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Nasional
Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Nasional
Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Nasional
PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

Nasional
Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Nasional
Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Nasional
MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

Nasional
Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Nasional
Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Nasional
Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X