Laporan Keuangan Pusat WTP, Jokowi Puji BPK di Pidato Sidang Tahunan MPR

Kompas.com - 16/08/2019, 09:39 WIB
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) berjalan bersama Ketua DPR Bambang Soesatyo (ketiga kiri) setibanya di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8/2019). Presiden Joko Widodo akan menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan para anggota DPR. PUSPA PERWITASARIPresiden Joko Widodo (kedua kanan) berjalan bersama Ketua DPR Bambang Soesatyo (ketiga kiri) setibanya di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8/2019). Presiden Joko Widodo akan menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan para anggota DPR.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo ( Jokowi) menyebutkan bahwa laporan keuangan pemerintah pusat pada tahun 2016-2018 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat Pidato Sidang Tahunan MPR RI di Gedung DPR/MPR, Jumat (16/8/2019).

Dalam pidatonya, Jokowi menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik dan tata kelola keuangan negara yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien harus diwujudkan.

Baca juga: Jokowi: Perbedaan Jangan Jadi Alasan Saling Benci dan Menghancurkan


Dengan demikian, peranan BPK sangat penting sebagai lembaga negara yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

BPK, kata dia, mengemban tugas untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dipertanggungjawabkan.

"Alhamdulillah, laporan keuangan pemerintah pusat 2016-2018 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP," ujar Jokowi dalam pidatonya.

Baca juga: Jokowi Bakal Pangkas Peraturan yang Berbelit-belit dan Hambat Masyarakat

Selain itu, Jokowi juga menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) telah mencatat prestasi dengan berhasil meningkatkan WTP dari 47 persen di tahun 2014 menjadi 78 persen di tahun 2018.

Jokowi mengatakan, selain BPK bertugas untuk memastikan setiap rupiah APBN digunakan untuk kepentingan rakyat, BPK juga saat ini telah berhasil mengembalikan kas dan aset negara sebesar Rp 4,38 triliun.

Tidak hanya itu, Jokowi juga memuji bahwa BPK telah melaksanakan pemeriksaan kesiapan implementasi Tujuan Pembangunan.

Baca juga: Jokowi: Teknologi Jangan Digunakan untuk Kerdilkan Konsensus Kebangsaan

 

Termasuk terus mendukung pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Satu komitmen yang perlu kita dukung bersama. Saya menghargai upaya BPK untuk aktif membangun reputasi bangsa di dunia internasional." pungkas dia.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X