Laporan Keuangan Pusat WTP, Jokowi Puji BPK di Pidato Sidang Tahunan MPR

Kompas.com - 16/08/2019, 09:39 WIB
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) berjalan bersama Ketua DPR Bambang Soesatyo (ketiga kiri) setibanya di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8/2019). Presiden Joko Widodo akan menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan para anggota DPR. PUSPA PERWITASARIPresiden Joko Widodo (kedua kanan) berjalan bersama Ketua DPR Bambang Soesatyo (ketiga kiri) setibanya di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8/2019). Presiden Joko Widodo akan menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan para anggota DPR.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo ( Jokowi) menyebutkan bahwa laporan keuangan pemerintah pusat pada tahun 2016-2018 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat Pidato Sidang Tahunan MPR RI di Gedung DPR/MPR, Jumat (16/8/2019).

Dalam pidatonya, Jokowi menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik dan tata kelola keuangan negara yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien harus diwujudkan.

Baca juga: Jokowi: Perbedaan Jangan Jadi Alasan Saling Benci dan Menghancurkan

Dengan demikian, peranan BPK sangat penting sebagai lembaga negara yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

BPK, kata dia, mengemban tugas untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dipertanggungjawabkan.

"Alhamdulillah, laporan keuangan pemerintah pusat 2016-2018 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP," ujar Jokowi dalam pidatonya.

Baca juga: Jokowi Bakal Pangkas Peraturan yang Berbelit-belit dan Hambat Masyarakat

Selain itu, Jokowi juga menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) telah mencatat prestasi dengan berhasil meningkatkan WTP dari 47 persen di tahun 2014 menjadi 78 persen di tahun 2018.

Jokowi mengatakan, selain BPK bertugas untuk memastikan setiap rupiah APBN digunakan untuk kepentingan rakyat, BPK juga saat ini telah berhasil mengembalikan kas dan aset negara sebesar Rp 4,38 triliun.

Tidak hanya itu, Jokowi juga memuji bahwa BPK telah melaksanakan pemeriksaan kesiapan implementasi Tujuan Pembangunan.

Baca juga: Jokowi: Teknologi Jangan Digunakan untuk Kerdilkan Konsensus Kebangsaan

 

Termasuk terus mendukung pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Satu komitmen yang perlu kita dukung bersama. Saya menghargai upaya BPK untuk aktif membangun reputasi bangsa di dunia internasional." pungkas dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Usulan Pemerintah, RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021

Usulan Pemerintah, RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Suami Kecelakaan Lalu Lintas, Isteri: Sudah Siaga dengan Kartu JKN-KIS

Suami Kecelakaan Lalu Lintas, Isteri: Sudah Siaga dengan Kartu JKN-KIS

Nasional
Seleksi PPPK, Momentum Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Honorer

Seleksi PPPK, Momentum Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Honorer

Nasional
Mendagri: Pemilih Harus Langsung Pulang Setelah Mencoblos, Jangan Berkumpul di TPS

Mendagri: Pemilih Harus Langsung Pulang Setelah Mencoblos, Jangan Berkumpul di TPS

Nasional
Irjen Napoleon Bantah Minta Uang Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”

Irjen Napoleon Bantah Minta Uang Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”

Nasional
Disinggung soal Permintaan Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”, Irjen Napoleon Tertawa

Disinggung soal Permintaan Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”, Irjen Napoleon Tertawa

Nasional
Irjen Napoleon: Paper Bag Warna Merah dari Tommy Sumardi Berisi Risalah Sidang Djoko Tjandra

Irjen Napoleon: Paper Bag Warna Merah dari Tommy Sumardi Berisi Risalah Sidang Djoko Tjandra

Nasional
Irjen Napoleon Akui Bertemu Tommy Sumardi di Ruangannya, Bahas Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Akui Bertemu Tommy Sumardi di Ruangannya, Bahas Djoko Tjandra

Nasional
Komnas HAM: Penegakan HAM Seharusnya Tidak Jadi Perkara yang Sulit bagi Pemerintah

Komnas HAM: Penegakan HAM Seharusnya Tidak Jadi Perkara yang Sulit bagi Pemerintah

Nasional
Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

Nasional
Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Nasional
Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Nasional
Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Nasional
Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Nasional
Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X