[LIVE STREAMING] Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi di Sidang Tahunan MPR

Kompas.com - 16/08/2019, 08:25 WIB
Presiden Joko Widodo memberikan pidato kenegaraan pada sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2017). Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato, yakni pidato kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun RI ke 73. KOMPAS.com/ANDREAS LUKAS ALTOBELIPresiden Joko Widodo memberikan pidato kenegaraan pada sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2017). Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato, yakni pidato kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun RI ke 73.
Penulis Bayu Galih
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo dijadwalkan untuk menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR 2019 pada Jumat (16/8/2019).

Pidato ini merupakan rutinitas tahunan yang biasa disampaikan jelang peringatan kemerdekaan.

Rencananya, Joko Widodo akan menyampaikan pidato hingga tiga kali. Tiga kali pidato itu disampaikan sesuai dengan jadwal rangkaian Sidang Tahunan MPR.

Selain di hadapan MPR, Jokowi akan menyampaikan pidato dalam sidang bersama DPR-DPD serta dalam rangka penyampaian Rancangan APBN 2020 beserta nota keuangannya.

Sejumlah isu dinantikan dalam pidato kenegaraan ini. Sebab, Presiden Jokowi akan menyampaikan pidato setelah menjadi presiden terpilih untuk periode 2019-2024.

Salah satu isu yang akan disampaikan adalah mengenai pemindahan ibu kota.

Untuk mengikuti pidato kenegaraan Jokowi, Anda bisa lihat dengan mengklik tautan ini: https://www.kompas.tv/live.

Atau, Anda juga bisa melihat video dari YouTube Kompas TV di tautan ini.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Penyiraman Novel Baswedan, antara Dugaan Laporan Palsu dan Rekayasa

Kasus Penyiraman Novel Baswedan, antara Dugaan Laporan Palsu dan Rekayasa

Nasional
Hal yang Harus Diketahui soal Sertifikasi Perkawinan dan Pro Kontra-nya

Hal yang Harus Diketahui soal Sertifikasi Perkawinan dan Pro Kontra-nya

Nasional
KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

Nasional
Gara-gara Pilpres Masyarakat Terbelah, Demokrat: Bukan Alasan Presiden Kembali Dipilih MPR

Gara-gara Pilpres Masyarakat Terbelah, Demokrat: Bukan Alasan Presiden Kembali Dipilih MPR

Nasional
Marak Korupsi di Desa, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif

Marak Korupsi di Desa, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif

Nasional
Pemerintah Gelar Operasi 30 Hari di Laut, Atasi Kerusakan Lingkungan

Pemerintah Gelar Operasi 30 Hari di Laut, Atasi Kerusakan Lingkungan

Nasional
Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Ahok Tak Harus Mundur dari PDI-P jika Pimpin BUMN

Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Ahok Tak Harus Mundur dari PDI-P jika Pimpin BUMN

Nasional
Fraksi Partai Demokrat Tolak Amendemen Terbatas UUD 1945 jika Ubah Mekanisme Pilpres

Fraksi Partai Demokrat Tolak Amendemen Terbatas UUD 1945 jika Ubah Mekanisme Pilpres

Nasional
Polri Terbitkan Telegram: Polisi Jangan Pamer Barang Mewah dan Gaya Hidup Hedonis

Polri Terbitkan Telegram: Polisi Jangan Pamer Barang Mewah dan Gaya Hidup Hedonis

Nasional
KPK Resmi Ajukan Kasasi atas Putusan Bebas Sofyan Basir

KPK Resmi Ajukan Kasasi atas Putusan Bebas Sofyan Basir

Nasional
Fraksi Nasdem Soal Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Itu Alternatif Ungkap Kasus HAM Masa Lalu

Fraksi Nasdem Soal Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Itu Alternatif Ungkap Kasus HAM Masa Lalu

Nasional
Fraksi PKS Isyaratkan Setuju Wacana Amendemen Terbatas UUD 1945

Fraksi PKS Isyaratkan Setuju Wacana Amendemen Terbatas UUD 1945

Nasional
Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Nasional
Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Nasional
Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X