Pengamat Sarankan Dua Kementerian Ini Jangan Diisi Sosok dari Parpol

Kompas.com - 15/08/2019, 22:02 WIB
Pengamat politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS) James Kristiadi DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.com Pengamat politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS) James Kristiadi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik CSIS J Kristiadi menyarankan Presiden Joko Widodo tidak mengisi kursi Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan serta Menteri Hukum dan HAM pada kabinetnya mendatang dengan sosok berlatar belakang partai politik.

"Sebaiknya wilayah kementerian yang rawan akan konflik kepentingan jangan dijabat oleh orang-orang dari partai politik. Menko Polhukam dan Menkumham itu adalah sektor yang rawan konflik kepentingan," ujar Kristiadi dalam diskusi di kantor ICW, Jakarta Selatan, Kamis (15/8/2019).

Kristiadi menyarankan dua kementerian tersebut diisi oleh sosok profesional dan berpengalaman, namun bukan berasal dari partai politik. Hal itu bertujuan agar tidak muncul konflik kepentingan di tengah perjalanan yang dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Baca juga: Tak Hanya Calon Menteri Jokowi, Ini 4 Menteri Dunia Berusia di Bawah 30 Tahun


Ia berharap Presiden Jokowi dapat keluar dari tekanan partai politik pengusungnya dengan memilih sosok dengan latar belakang profesional pada dua pos kementerian tersebut.

"Saya kira, sudah saatnya Pak Jokowi membuktikan keberanianya dan membuktikan bahwa pemerintahanya ke depan tidak lebih kacau. Saatnya Pak Jokowi tunjukkan juga bahwa dia bukan petugas partai PDI-P," ujar Kristiadi.

Diketahui, Menkopolhukam saat ini dipimpin oleh Wiranto yang juga merupakan Ketua Dewan Pembina Partai Hanura.

Adapun Menkumham dipimpin Yasona Laoly yang kini merupakan Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan PDI Perjuangan.

Baca juga: Jokowi Sebut Komposisi Parpol di Kabinet 45 Persen, Jaksa Agung dari Non-parpol

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Kabinet Kerja pada periode mendatang akan diwarnai gabungan menteri dari profesional dan unsur partai politik.

Secara spesifik, Jokowi menyatakan bahwa komposisi menteri dari partai politik memiliki porsi yang sedikit lebih kecil ketimbang kalangan profesional.

"Partai politik bisa mengusulkan, tetapi keputusan tetap di saya. Komposisinya 45 persen," kata Jokowi saat bertemu pemimpin media massa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Dengan demikian, perbandingan menteri dari kalangan profesional dengan unsur partai politik adalah 55 persen berbanding 45 persen.

 

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Fadli Zon Usul Jajak Pendapat Pemindahan Ibu Kota, Pakar: Tak Ada Dasar Hukumnya

Fadli Zon Usul Jajak Pendapat Pemindahan Ibu Kota, Pakar: Tak Ada Dasar Hukumnya

Nasional
Ada Capim KPK yang Diduga Terima Gratifikasi tetapi Lolos, Ini Kata Pansel

Ada Capim KPK yang Diduga Terima Gratifikasi tetapi Lolos, Ini Kata Pansel

Nasional
Yorrys Raweyai: Blokir Internet di Papua Bukan Solusi

Yorrys Raweyai: Blokir Internet di Papua Bukan Solusi

Nasional
Jokowi Diharapkan Beri Perhatian Lebih atas Seleksi Capim KPK

Jokowi Diharapkan Beri Perhatian Lebih atas Seleksi Capim KPK

Nasional
Mendagri: Saya Sering Pindah ke Mobil Patwal karena Crown Mogok

Mendagri: Saya Sering Pindah ke Mobil Patwal karena Crown Mogok

Nasional
PPP: Amandemen Terbatas UUD 1945 Tak Mengagendakan MPR sebagai Lembaga Tertinggi

PPP: Amandemen Terbatas UUD 1945 Tak Mengagendakan MPR sebagai Lembaga Tertinggi

Nasional
Presiden Jokowi Didesak Evaluasi Pansel Capim KPK

Presiden Jokowi Didesak Evaluasi Pansel Capim KPK

Nasional
Tanggapan Kapolda Sumsel Lolos Tahap Profile Assessment Capim KPK

Tanggapan Kapolda Sumsel Lolos Tahap Profile Assessment Capim KPK

Nasional
Perwakilan KPK yang Kandas jadi Pimpinan Lembaga Anti Rasuah...

Perwakilan KPK yang Kandas jadi Pimpinan Lembaga Anti Rasuah...

Nasional
KPK Ungkap Kepatuhan LHKPN Capim KPK yang Lolos 'Profile Asssessment'

KPK Ungkap Kepatuhan LHKPN Capim KPK yang Lolos "Profile Asssessment"

Nasional
Polri Benarkan Informasi Pemberi Miras ke Mahasiswa Papua Kapolsek Sukajadi Bandung

Polri Benarkan Informasi Pemberi Miras ke Mahasiswa Papua Kapolsek Sukajadi Bandung

Nasional
Gabung Jakarta, Bekasi Harap Tak Ada Lagi Setoran Bea Balik Nama Kendaraan

Gabung Jakarta, Bekasi Harap Tak Ada Lagi Setoran Bea Balik Nama Kendaraan

Nasional
Presiden Jokowi Sapa Para Talenta Musik yang Manggung di Istana

Presiden Jokowi Sapa Para Talenta Musik yang Manggung di Istana

Nasional
KPK: Ada Capim Diduga Pernah Terima Gratifikasi, tapi Masih Diloloskan Pansel

KPK: Ada Capim Diduga Pernah Terima Gratifikasi, tapi Masih Diloloskan Pansel

Nasional
Diduga Berada di Jatim, Polri Masih Buru Penyuplai Data Kependudukan yang Dijual Lewat Situs Web

Diduga Berada di Jatim, Polri Masih Buru Penyuplai Data Kependudukan yang Dijual Lewat Situs Web

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X