Jokowi Diminta Pilih Menteri yang Menyuarakan Kepentingan Perempuan

Kompas.com - 15/08/2019, 21:02 WIB
Ketua Solidaritas Perempuan, Dinda Nur Annisa Yura, dalam Konferensi Pers Gerak Lawan di kantor YLBHI, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2019).Kompas.com/Fitria Chusna Farisa Ketua Solidaritas Perempuan, Dinda Nur Annisa Yura, dalam Konferensi Pers Gerak Lawan di kantor YLBHI, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Solidaritas Perempuan Dinda Nur Annisa Yura berharap, formasi kabinet periode 2019-2024 yang disusun presiden terpilih Joko Widodo memiliki jumlah keterwakilan perempuan yang cukup.

Tidak hanya itu, Jokowi juga diminta teliti dalam menyeleksi kualitas calon menteri perempuan, supaya kelak menteri tersebut benar-benar mampu menyuarakan kepentingan perempuan.

"Yang kami dorong adalah bukan hanya sekedar perempuan yang menjadi pemimpin, baik itu di kabinet maupun di berbagai kementerian, tapi bagaimana kepentingan dan situasi perempuan itu betul-betul tersuarakan dan terakomodir dalam berbagai kebijakan dan program yang dikeluarkan pemerintah," kata Dinda di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2019).

Baca juga: CEK FAKTA: Joko Widodo Sebut Ada 9 Menteri Perempuan di Kabinetnya


Melihat susunan kabinet Jokowi-Jusuf Kalla di 2014, sejumlah kursi menteri memang diisi oleh perempuan. Namun, Dinda menilai, mereka belum maksimal menyuarakan kepentingan perempuan.

Sebaliknya, kebijakan-kebijakan yang dibuat justru membatasi ruang gerak perempuan itu sendiri.

Salah satu indikator adalah belum rampungnya sejumlah rancangan Undang-Undang terkait perempuan, misalnya RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender serta RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

"Jadi banyaknya menteri perempuan itu tidak lantas menjamin bahwa RUU-RUU yang sangat mendasar itu menjadi prioritas pembahasan negara, baik itu parlemen maupun juga presiden, pemerintah untuk kemudian didiskusikan secara serius dan digolkan," ujar Dinda.

Baca juga: Jokowi Diminta Lebih Perhatikan Isu Perempuan dalam Pidato Kenegaraan Besok

Dinda berharap, siapapun menteri perempuan yang ditunjuk Jokowi nantinya dapat merealisasikan kebijakan yang berdampak positif bagi perempuan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Kabinet Kerja pada periode mendatang akan diwarnai gabungan menteri dari profesional dan unsur partai politik

Secara spesifik, Jokowi menyatakan, komposisi menteri dari partai politik memiliki porsi yang sedikit lebih kecil ketimbang kalangan profesional.

"Partai politik bisa mengusulkan, tetapi keputusan tetap di saya. Komposisinya 45 persen," kata Jokowi saat bertemu pemimpin media massa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Dengan demikian, perbandingan menteri dari kalangan profesional dengan unsur partai politik adalah 55 persen berbanding 45 persen.

Meski demikian, Presiden Jokowi belum membocorkan soal keterwakilan perempuan dalam kabinetnya mendatang.

 

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Fadli Zon Usul Jajak Pendapat Pemindahan Ibu Kota, Pakar: Tak Ada Dasar Hukumnya

Fadli Zon Usul Jajak Pendapat Pemindahan Ibu Kota, Pakar: Tak Ada Dasar Hukumnya

Nasional
Ada Capim KPK yang Diduga Terima Gratifikasi tetapi Lolos, Ini Kata Pansel

Ada Capim KPK yang Diduga Terima Gratifikasi tetapi Lolos, Ini Kata Pansel

Nasional
Yorrys Raweyai: Blokir Internet di Papua Bukan Solusi

Yorrys Raweyai: Blokir Internet di Papua Bukan Solusi

Nasional
Jokowi Diharapkan Beri Perhatian Lebih atas Seleksi Capim KPK

Jokowi Diharapkan Beri Perhatian Lebih atas Seleksi Capim KPK

Nasional
Mendagri: Saya Sering Pindah ke Mobil Patwal karena Crown Mogok

Mendagri: Saya Sering Pindah ke Mobil Patwal karena Crown Mogok

Nasional
PPP: Amandemen Terbatas UUD 1945 Tak Mengagendakan MPR sebagai Lembaga Tertinggi

PPP: Amandemen Terbatas UUD 1945 Tak Mengagendakan MPR sebagai Lembaga Tertinggi

Nasional
Presiden Jokowi Didesak Evaluasi Pansel Capim KPK

Presiden Jokowi Didesak Evaluasi Pansel Capim KPK

Nasional
Tanggapan Kapolda Sumsel Lolos Tahap Profile Assessment Capim KPK

Tanggapan Kapolda Sumsel Lolos Tahap Profile Assessment Capim KPK

Nasional
Perwakilan KPK yang Kandas jadi Pimpinan Lembaga Anti Rasuah...

Perwakilan KPK yang Kandas jadi Pimpinan Lembaga Anti Rasuah...

Nasional
KPK Ungkap Kepatuhan LHKPN Capim KPK yang Lolos 'Profile Asssessment'

KPK Ungkap Kepatuhan LHKPN Capim KPK yang Lolos "Profile Asssessment"

Nasional
Polri Benarkan Informasi Pemberi Miras ke Mahasiswa Papua Kapolsek Sukajadi Bandung

Polri Benarkan Informasi Pemberi Miras ke Mahasiswa Papua Kapolsek Sukajadi Bandung

Nasional
Gabung Jakarta, Bekasi Harap Tak Ada Lagi Setoran Bea Balik Nama Kendaraan

Gabung Jakarta, Bekasi Harap Tak Ada Lagi Setoran Bea Balik Nama Kendaraan

Nasional
Presiden Jokowi Sapa Para Talenta Musik yang Manggung di Istana

Presiden Jokowi Sapa Para Talenta Musik yang Manggung di Istana

Nasional
KPK: Ada Capim Diduga Pernah Terima Gratifikasi, tapi Masih Diloloskan Pansel

KPK: Ada Capim Diduga Pernah Terima Gratifikasi, tapi Masih Diloloskan Pansel

Nasional
Diduga Berada di Jatim, Polri Masih Buru Penyuplai Data Kependudukan yang Dijual Lewat Situs Web

Diduga Berada di Jatim, Polri Masih Buru Penyuplai Data Kependudukan yang Dijual Lewat Situs Web

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X