Ini Alasan Jokowi Lebur Beberapa Kementerian Jadi Satu

Kompas.com - 15/08/2019, 20:03 WIB
Presiden Joko Widodo hadiri pembubaran TKN KOMPAS.com/Rakhmat Nur HakimPresiden Joko Widodo hadiri pembubaran TKN

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko menyatakan Presiden Joko Widodo menghendaki tercapainya target peningkatan perdagangan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Karena itu, Moeldoko mengatakan, Presiden akan mengefisienkan dan menyederhanakan struktur yang berkaitan dengan sektor investasi, perdagangan, serta SDM.

"Kan selalu beliau sampaikan bahwa terjadinya current account deficit di bidang perdagangan itu maka Presiden selalu berbicara soal investasi dan ekspor. Kedua dari sisi pembangunan SDM," kata Moeldoko di kantornya, Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis (15/8/2019).

Baca juga: Jokowi Bakal Bentuk 2 Kementerian Baru di Kabinet Periode Kedua

"Pendekatan-pendekatan itulah yang menjadi pemikiran. Sehingga ada mungkin ada perubahan struktur," lanjut dia.

Ia menambahkan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) juga telah menyerahkan rancangan perubahan struktur tersebut kepada Presiden.

Nantinya, perubahan struktur kementerian dan lembaga seperti yang dicanangkan Presiden tak jauh berbeda dari yang sudah dibahas Kementerian PAN-RB.

Baca juga: Jokowi Sebut Ada Kementerian yang Akan Digabung

"Seperti yang saya sampaikan kemarin, Menpan sudah membuat formulanya. Disarankan kepada Pak Presiden. Intinya adalah kira-kira enggak jauh dari itu lah," tutur Moeldoko.

Presiden Joko Widodo mengakui, ada perubahan nomenklatur kementerian di kabinet barunya bersama Ma'ruf Amin.

Selain ada kementerian baru, ada kementerian lama yang akan dilebur menjadi satu.

"Ada (perubahan nomenklatur). Ada yang digabung, ada yang muncul yang baru," kata Jokowi selepas menghadiri HUT Pramuka di Bumi Perkemahan Cibubur, Rabu (14/8/2019) petang.

Baca juga: Dua Lembaga Ini Akan Naik Status Menjadi Kementerian?

Namun, Jokowi belum mau buka-bukaan soal kementerian yang akan digabung. Ia meminta publik sabar menunggu dan tidak berspekulasi lebih jauh.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
 Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Nasional
Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Nasional
Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Nasional
Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Nasional
Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Nasional
Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Nasional
PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

Nasional
Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Nasional
Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Nasional
MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

Nasional
Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Nasional
Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Nasional
Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X