Dituntut 7 Tahun Penjara, Deputi IV Kemenpora Mulyana Anggap Musibah

Kompas.com - 15/08/2019, 19:22 WIB
Deputi IV Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Mulyana seusai tuntutan terhadap dirinya dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (15/8/2019). KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANDeputi IV Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Mulyana seusai tuntutan terhadap dirinya dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (15/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi IV Kementerian Pemuda dan Olahraga ( Kemenpora) Mulyana, menganggap tuntutan 7 tahun penjara yang dijatuhkan oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) merupakan musibah bagi dirinya.

Jaksa KPK juga menuntut Mulyana membayar denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Mulyana adalah terdakwa kasus dugaan suap terkait alokasi dana hibah Kemenpora ke Komite Olahraga Nasional Indonesia ( KONI).

"Sebagai orang Muslim tentu mengucapkan Innalillahi wa Inna Ilaihi rojiun, ini musibah buat saya, begitu beratnya," ujar Mulyana, usai tuntutan dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (15/8/2019).


"Padahal saya sudah begitu kooperatif, jujur, terbuka. Saya sudah mencoba yang terbaik," kata Mulyana.

Baca juga: Dalam Sidang, Jaksa KPK Ingatkan Kemenpora Benahi Mekanisme Dana Hibah

Mulyana berharap majelis hakim bisa mengedepankan asas keadilan terhadap dirinya dalam vonis nanti.

"Saya mohon kepada Yang Mulia untuk bisa mempertimbangkan asas keadilan terkait dengan masalah hukum saya. Terima kasih, Yang Mulia," kata Mulyana.

Majelis hakim pun mempersilakan Mulyana menyampaikan hal-hal tersebut dalam nota pembelaan yang bisa dibacakan pada agenda persidangan berikutnya.

Dalam kasus ini, Mulyana dianggap terbukti menerima suap berupa uang Rp 300 juta, kartu ATM debit BNI dengan saldo Rp 100 juta, 1 unit Toyota Fortuner dan satu ponsel Samsung Galaxy Note 9.

Menurut jaksa, suap tersebut diberikan oleh Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy dan Bendahara KONI Johny E Awuy.

Mulyana menerima uang dan barang bersama-sama dengan dua bawahannya, yaitu pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Kemenpora Adhi Purnomo dan staf Kemenpora Eko Triyanta.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua DPP PAN Bicara Peluang Gibran Diusung Partainya di Pilkada 2020

Ketua DPP PAN Bicara Peluang Gibran Diusung Partainya di Pilkada 2020

Nasional
Perwakilan Korban Desak Komnas HAM Dorong Penyelesaian Kasus HAM Berat

Perwakilan Korban Desak Komnas HAM Dorong Penyelesaian Kasus HAM Berat

Nasional
Komnas HAM Minta Negara Tidak Kriminalisasi Para Pembela HAM

Komnas HAM Minta Negara Tidak Kriminalisasi Para Pembela HAM

Nasional
KIPP: Jangan Larang Eks Koruptor Pakai PKPU, Lebih Baik Revisi UU

KIPP: Jangan Larang Eks Koruptor Pakai PKPU, Lebih Baik Revisi UU

Nasional
Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Nasional
Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Nasional
Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Nasional
Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi Divonis 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi Divonis 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X