Sekjen Nasdem: Kecil Kemungkinan Kader Partai Non-koalisi Masuk Kabinet Jokowi

Kompas.com - 15/08/2019, 18:34 WIB
Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat Johnny G Plate di Gedung DPR, Kamis (11/7/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DSekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat Johnny G Plate di Gedung DPR, Kamis (11/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate memprediksi, kecil kemungkinan Presiden Joko Widodo memasukkan kader dari partai-partai di luar koalisi pemerintah dalam susunan Kabinet Kerja Jilid II.

Kendati demikian, menurut dia, jika presiden Jokowi memilih kader dari partai di luar koalisi pemerintah, partainya tetap mendukung keputusan tersebut.

"Walaupun kecil kemungkinannya (kader dari partai oposisi masuk kabinet), kalau itu keputusan Pak Joko Widodo kami tentu dukung," kata Johnny saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/8/2019).

Baca juga: Porsi 45 Persen Kabinet dari Parpol Dinilai Bisa Memecah Koalisi Jokowi

Johnny mengatakan, apabila Jokowi memilih kader dari partai di luar pemerintah, tentu akan dibicarakan dengan partai-partai dalam koalisi pemerintah terlebih dahulu.

Ia mengatakan, bergabungnya kader dari partai di luar pemerintah dalam Kabinet Kerja Jilid II setidaknya dapat memberikan manfaat.

"Kalau berbicara yang di luar koalisi, Pak Jokowi tahu caranya karena Pak Jokowi akan berbicara secara serius terlebih dahulu dengan partai koalisi. Dalam hal ini, tentu kalau bergabung tentu harus memberikan manfaat tambahan," ujar dia. 

Selanjutnya, Johnny mengatakan, untuk menyukseskan visi dan misi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, perlu komitmen partai koalisi, termasuk komitmen partai di luar koalisi apabila dipilih presiden mengisi pos kementerian.

"Konsesi dan komitmen politik besar yang setimpal, yang seimbang, itu harus dibicarakan. Karena masyarakat sudah melihat yang satu (partai) sudah bergerak ke kiri, yang satu ke kanan, bagaimana supaya bergerak bersama-sama," kata dia. 

Presiden Joko Widodo sebelumnya mengatakan, penyusunan nama-nama menteri untuk kabinet periode kedua sudah selesai.

Baca juga: Komposisi Kabinet 45 Persen dari Parpol, PKB Yakin Tak Ada Menteri dari Oposisi

Pengumuman soal kabinet akan diumumkan secepatnya.

"Bisa Agustus atau bisa juga Oktober saat pelantikan," katanya di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (14/8/2019), dalam pertemuan dan makan siang dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa.

Jokowi menyatakan komposisi menteri dari partai politik memiliki porsi yang sedikit lebih kecil ketimbang kalangan profesional.

"Partai politik bisa mengusulkan, tetapi keputusan tetap di saya. Komposisinya 45 persen," kata Jokowi.

Dengan demikian, perbandingan menteri dari kalangan profesional dengan unsur partai politik adalah 55 persen berbanding 45 persen.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Densus 88 Tangkap 12 Terduga Teroris di Jawa Timur

Densus 88 Tangkap 12 Terduga Teroris di Jawa Timur

Nasional
Bupati Terpilih Orient Kore Disebut WN AS, Hasil Pilkada Sabu Raijua Digugat ke MK

Bupati Terpilih Orient Kore Disebut WN AS, Hasil Pilkada Sabu Raijua Digugat ke MK

Nasional
KPK Minta Kepala Daerah yang Baru Dilantik Pegang Teguh Integritas

KPK Minta Kepala Daerah yang Baru Dilantik Pegang Teguh Integritas

Nasional
Elektabilitas Demokrat Diprediksi Meningkat jika Mampu Atasi Isu Kudeta

Elektabilitas Demokrat Diprediksi Meningkat jika Mampu Atasi Isu Kudeta

Nasional
Pimpinan Komisi IX Minta Pendataan Vaksinasi Gotong Royong Dibuat Detail

Pimpinan Komisi IX Minta Pendataan Vaksinasi Gotong Royong Dibuat Detail

Nasional
Keluarga Anggota DPR Divaksinasi Covid-19, Pemerintah Diminta Fokus pada Kelompok Prioritas

Keluarga Anggota DPR Divaksinasi Covid-19, Pemerintah Diminta Fokus pada Kelompok Prioritas

Nasional
Sekjen DPR: Semua Pegawai di Lingkungan DPR Divaksinasi Covid-19

Sekjen DPR: Semua Pegawai di Lingkungan DPR Divaksinasi Covid-19

Nasional
Langgar Etika, Marzuki Alie Dipecat Tidak Hormat dari Demokrat

Langgar Etika, Marzuki Alie Dipecat Tidak Hormat dari Demokrat

Nasional
Kemenkes: Peserta Vaksinasi Gotong Royong Dapat Kartu dan Sertifikat Elektronik

Kemenkes: Peserta Vaksinasi Gotong Royong Dapat Kartu dan Sertifikat Elektronik

Nasional
Isu Kudeta, Demokrat Pecat Marzuki Alie hingga Jhoni Allen dengan Tidak Hormat

Isu Kudeta, Demokrat Pecat Marzuki Alie hingga Jhoni Allen dengan Tidak Hormat

Nasional
Bio Farma Ditunjuk Jadi Importir dan Distributor Vaksinasi Gotong Royong

Bio Farma Ditunjuk Jadi Importir dan Distributor Vaksinasi Gotong Royong

Nasional
Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota DPR: Jangan Sampai Muncul Kebocoran

Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota DPR: Jangan Sampai Muncul Kebocoran

Nasional
KSPI Tolak jika Buruh Dibebankan Biaya Vaksinasi Covid-19

KSPI Tolak jika Buruh Dibebankan Biaya Vaksinasi Covid-19

Nasional
Kunjungi Banten, Gus AMI Singgung Masalah Pendidikan di Ponpes

Kunjungi Banten, Gus AMI Singgung Masalah Pendidikan di Ponpes

Nasional
Peserta Vaksinasi Covid-19 di DPR Mencapai 12.000 Orang

Peserta Vaksinasi Covid-19 di DPR Mencapai 12.000 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X