Dalam Sidang, Jaksa KPK Ingatkan Kemenpora Benahi Mekanisme Dana Hibah

Kompas.com - 15/08/2019, 18:18 WIB
Sidang tuntutan terdakwa Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Mulyana, pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Kemenpora Adhi Purnomo dan staf Kemenpora Eko Triyanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (15/8/2019)KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMAN Sidang tuntutan terdakwa Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Mulyana, pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Kemenpora Adhi Purnomo dan staf Kemenpora Eko Triyanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (15/8/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa KPK Budhi Sarumpaet mengingatkan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk membenahi mekanisme penyaluran dana hibah kepada pihak terkait.

Demikian disampaikan Jaksa Budhi saat membacakan pengantar surat tuntutan terhadap pejabat pembuat komitmen (PPK) Kemenpora Adhi Purnomo dan staf Kemenpora Eko Triyanta di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (15/8/2019).

Keduanya adalah terdakwa kasus dugaan suap terkait alokasi dana hibah Kemenpora kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

"Tuntutan pidana ini diharapkan menjadi ajang berbenah serta pembelajaran bagi Kemenpora dan KONI pusat supaya ke depan, penyaluran fasilitas bantuan tepat sasaran dan efektif. Bukan digunakan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi dan dengan cara-cara yang menggadaikan integritas," kata Budhi.


Baca juga: Dua Pejabat Kemenpora Dituntut Lima Tahun Penjara

Jaksa Budhi menyayangkan mengapa demi memuluskan pencairan dana hibah untuk KONI, mesti ada pejabat terkait di Kemenpora terlebih dahulu yang menerima suap.

Perilaku Adhi dan Eko, dinilai jaksa, sebagai tindakan yang tidak adil dan tidak profesional.

"Disayangkan, dalam proses pengajuan sampai pencairan fasilitas bantuan Kemenpora kepada KONI pusat, pihak terdakwa I Adhi Purnomo bersama terdakwa II Eko Triyanta menerima sejumlah uang sebagai pelumas agar proses pencairan bantuan tersebut berjalan mulus," kata Jaksa Budhi.

Bantuan dana hibah yang dimaksud Budhi yakni dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dan pendampingan program peningkatan prestasi olahraga nasional pada multi event 18th Asian Games 2018 dan 3rd Asian Para Games 2018.

Kemudian, dana hibah dalam rangka pengawasan dan pendampingan seleksi calon atlet dan pelatih atlet berprestasi tahun 2018.

Jaksa juga mengingatkan kepada Kemenpora dan KONI bahwa pemanfaatan dana hibah mesti digunakan dengan baik demi pengembangan olahraga nasional serta dapat menghasilkan manfaat maksimal bagi generasi mendatang.

Baca juga: Cerita Pejabat Kemenpora Takut Istri Saat Terima Uang Suap KONI...

Dalam kasus ini sendiri, Adhi dan Eko dituntut 5 tahun penjara oleh jaksa KPK. Keduanya juga dituntut membayar denda sebesar Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Keduanya dianggap terbukti menerima uang suap sebesar Rp 215 juta dari Ending Fuad Hamidy selaku Sekretaris Jenderal KONI.

Menurut jaksa, uang tersebut diberikan agar Adhi dan Eko mempercepat proses persetujuan dan pencairan dua macam dana hibah Kemenpora RI yang akan diberikan kepada KONI pada Tahun Anggaran 2018.

Adhi dan Eko pun dianggap terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jucto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

 

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Fadli Zon Usul Jajak Pendapat Pemindahan Ibu Kota, Pakar: Tak Ada Dasar Hukumnya

Fadli Zon Usul Jajak Pendapat Pemindahan Ibu Kota, Pakar: Tak Ada Dasar Hukumnya

Nasional
Ada Capim KPK yang Diduga Terima Gratifikasi tetapi Lolos, Ini Kata Pansel

Ada Capim KPK yang Diduga Terima Gratifikasi tetapi Lolos, Ini Kata Pansel

Nasional
Yorrys Raweyai: Blokir Internet di Papua Bukan Solusi

Yorrys Raweyai: Blokir Internet di Papua Bukan Solusi

Nasional
Jokowi Diharapkan Beri Perhatian Lebih atas Seleksi Capim KPK

Jokowi Diharapkan Beri Perhatian Lebih atas Seleksi Capim KPK

Nasional
Mendagri: Saya Sering Pindah ke Mobil Patwal karena Crown Mogok

Mendagri: Saya Sering Pindah ke Mobil Patwal karena Crown Mogok

Nasional
PPP: Amandemen Terbatas UUD 1945 Tak Mengagendakan MPR sebagai Lembaga Tertinggi

PPP: Amandemen Terbatas UUD 1945 Tak Mengagendakan MPR sebagai Lembaga Tertinggi

Nasional
Presiden Jokowi Didesak Evaluasi Pansel Capim KPK

Presiden Jokowi Didesak Evaluasi Pansel Capim KPK

Nasional
Tanggapan Kapolda Sumsel Lolos Tahap Profile Assessment Capim KPK

Tanggapan Kapolda Sumsel Lolos Tahap Profile Assessment Capim KPK

Nasional
Perwakilan KPK yang Kandas jadi Pimpinan Lembaga Anti Rasuah...

Perwakilan KPK yang Kandas jadi Pimpinan Lembaga Anti Rasuah...

Nasional
KPK Ungkap Kepatuhan LHKPN Capim KPK yang Lolos 'Profile Asssessment'

KPK Ungkap Kepatuhan LHKPN Capim KPK yang Lolos "Profile Asssessment"

Nasional
Polri Benarkan Informasi Pemberi Miras ke Mahasiswa Papua Kapolsek Sukajadi Bandung

Polri Benarkan Informasi Pemberi Miras ke Mahasiswa Papua Kapolsek Sukajadi Bandung

Nasional
Gabung Jakarta, Bekasi Harap Tak Ada Lagi Setoran Bea Balik Nama Kendaraan

Gabung Jakarta, Bekasi Harap Tak Ada Lagi Setoran Bea Balik Nama Kendaraan

Nasional
Presiden Jokowi Sapa Para Talenta Musik yang Manggung di Istana

Presiden Jokowi Sapa Para Talenta Musik yang Manggung di Istana

Nasional
KPK: Ada Capim Diduga Pernah Terima Gratifikasi, tapi Masih Diloloskan Pansel

KPK: Ada Capim Diduga Pernah Terima Gratifikasi, tapi Masih Diloloskan Pansel

Nasional
Diduga Berada di Jatim, Polri Masih Buru Penyuplai Data Kependudukan yang Dijual Lewat Situs Web

Diduga Berada di Jatim, Polri Masih Buru Penyuplai Data Kependudukan yang Dijual Lewat Situs Web

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X