Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akui Karhutla di Kalimantan Membesar, Wiranto Akan Meninjaunya

Kompas.com - 15/08/2019, 17:26 WIB
Ihsanuddin,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengakui, kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan makin membesar belakangan ini.

"Yang Riau susut. Kalimantan mulai besar. Nanti saya mau ninjau kesana," kata Wiranto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/8/2019).

Saat ditanya langkah apa yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan kabut asap itu, Wiranto enggan merinci lebih jauh.

Ia hanya menegaskan bahwa sudah banyak langkah yang dilakukan pemerintah.

"Ya banyak, banyak. Nanti saya meninjau kesana," kata Wiranto sambil berjalan ke mobilnya.

Baca juga: Dalam 24 Jam Terakhir, BNPB Deteksi 137 Hotspot di Sumatera dan Kalimantan

Ia juga enggan berkomentar lebih jauh ketika ditanya mengenai warga Kalimantan mengeluhkan kebakaran hutan dan lahan di wilayah mereka.

"Ya semua.... sudah lah," kata Wiranto sambil menutup pintu mobil dinasnya.

Sebelumnya, kebakaran hutan di Kalimantan dikeluhkan oleh warga lewat media sosial.

Akun @lidyaidesma mengunggah video di Twitter yang menunjukkan bahwa kebakaran hutan terjadi tidak jauh dari pemukiman warga.

Salah satu akun Twitter yang mengeluhkan meluasnya kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Akun Twitter @lidyaidesma Salah satu akun Twitter yang mengeluhkan meluasnya kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan.
Dalam kicauannya pada Selasa (13/8/2019) lalu itu, ia juga menulis akun Presiden Jokowi dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

"Twitter please do your magic

Dear Bapak @jokowi @BNPB_Indonesia. Butuh berapa RT supaya Bapak mau bantu kami? Karhutla jarak kurang dari 50m dari rumah warga. Armada minim. Ayolah Pak. Listrik di jawa mati, Bapak turun tangan. Kami wisata asap disini, ditontonin doang," tulis akun itu.

Hingga berita ini diturunkan, kicauan itu sudah di-retweet sebanyak 24.000 kali.

Sementara itu Kepala Bidang Humas Polda Kalbar Kombes Donny Charles Go menerangkan, hingga saat ini, sudah ada 26 kasus dan 30 tersangka karhutla.

Selain itu, kepolisian juga tengah menyelidiki 6 perusahaan yang lahan konsesinya diduga ada titik api.

"Polda Kalbar terus bekerja untuk menekan praktik pembakaran lahan. Selain perorangan, keterlibatan korporasi juga sedang didalami," kata Donny, Kamis (15/8/2019).

Baca juga: Fadli Zon Minta Jokowi Jangan Cuma Marah-marah soal Karhutla

Donny menjelaskan, dari penyelidikan awal di lahan korporasi yang diduga terbakar, ditemukan sejumlah petunjuk.

Beberapa di antaranya, ada lahan terbakar dan masuk wilayah konsesi perusahaan. Kemudian, ada juga lahan konsesi yang terbakar, namun merupakan rembetan kebakaran dari luar wilayah perusahaan.

Kemudian, ada indikator lahan terbakar di wilayah konsesi, namun pihak perusahaan belum membebaskannya dari penguasaan masyarakat.

 

Kompas TV Setelah diguyur hujan pada selasa (13/8) sore, indeks pencemaran udara di kota Pontianak yang sempat menyentuh kategori tidak sehat perlahan turun pada kategori sedang.<br /> <br /> Berdasarkan data yang dirilis situs BMKG tercatat indeks pencemaran udara di kota Pontianak berada pada angka 74.27 mikrogram. Sebaliknya, dengan yang terjadi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kebakaran lahan gambut yang hingga kini masih terjadi menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan. Sejak bulan juli hingga agustus 2019 tercatat lebih dari 10.000 kasus penderita ISPA. #Kebakaran #Asap #ISPA
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com