Formappi Nilai Fungsi Pengawasan DPR Tidak Optimal, Ini Alasannya

Kompas.com - 15/08/2019, 17:14 WIB
Direktur Eksekutif Formappi I Made Leo Wiratma (tengah) dalam konferensi pers di Kantor Formappi, Kamis (15/8/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DDirektur Eksekutif Formappi I Made Leo Wiratma (tengah) dalam konferensi pers di Kantor Formappi, Kamis (15/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia ( Formappi) menilai DPR tidak maksimal dalam menjalankan fungsi pengawasannya pada masa sidang V Tahun Sidang 2018-2019 yang berlangsung selama 8 Mei-25 Juli 2019.

Direktur Eksekutif Formappi I Made Leo Wiratma mengatakan, hal itu terlihat dari tidak ditindaklanjutinya temuan-temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di sejumlah kementerian dan lembaga.

"Tidak ditemukan tindak lanjut oleh komisi-komisi DPR terhadap temuan-temuan BPK. Misalnya Komisi I terhadap terhadap Bakamla yang mendapat opini TMP (Tidak Menyatakan Pendapat) dari BPK," kata Leo dalam konferensi pers di Kantor Formappi, Kamis (15/8/2019).

Baca juga: Formappi Nilai Produktivitas Legislasi DPR Rendah

Leo menuturkan, Formappi juga menyoroti sejumlah tim pengawas dan pemantau bentukan DPR yang dinilai tidak jelas kegiatan dan hasil pekerjaannya.

Lebih lanjut, Leo menyebut DPR periode 2014-2019 baru 'belajar' kritis pada pengujung jabatannya ketika DPR menolak calon Hakim Agung usulan Komisi Yudisial dalam fit and proper test.

"Kami juga tidak tahu persis apakah calon Hakim Agung tidak memenuhi syarat atau hanya ingin menunjukkan bahwa DPR ini berani juga untuk menolak yang diajukan lembaga yang lain," kata Leo.

Baca juga: Formappi Prediksi Kinerja DPR 2019-2024 Tak Beda dengan Periode Sebelumnya

Di samping itu, Formappi juga memuji sikap kritis dari Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PDI-P dan Fraksi Partai Nasdem terhadap pertanggungjawaban APBN 2018.

"Menjelang akhir masa jabatannya DPR baru belajar kritis jadi sok-sok galak gitu ya dalam melaksanakan fungsi pengawasan meskipun ya akhirnya setuju-setuju saja," ujar Leo.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
 Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Nasional
Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Nasional
Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Nasional
Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Nasional
Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Nasional
Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Nasional
PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

Nasional
Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Nasional
Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Nasional
MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

Nasional
Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Nasional
Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Nasional
Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X