Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Formappi Nilai Fungsi Pengawasan DPR Tidak Optimal, Ini Alasannya

Kompas.com - 15/08/2019, 17:14 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai DPR tidak maksimal dalam menjalankan fungsi pengawasannya pada masa sidang V Tahun Sidang 2018-2019 yang berlangsung selama 8 Mei-25 Juli 2019.

Direktur Eksekutif Formappi I Made Leo Wiratma mengatakan, hal itu terlihat dari tidak ditindaklanjutinya temuan-temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di sejumlah kementerian dan lembaga.

"Tidak ditemukan tindak lanjut oleh komisi-komisi DPR terhadap temuan-temuan BPK. Misalnya Komisi I terhadap terhadap Bakamla yang mendapat opini TMP (Tidak Menyatakan Pendapat) dari BPK," kata Leo dalam konferensi pers di Kantor Formappi, Kamis (15/8/2019).

Baca juga: Formappi Nilai Produktivitas Legislasi DPR Rendah

Leo menuturkan, Formappi juga menyoroti sejumlah tim pengawas dan pemantau bentukan DPR yang dinilai tidak jelas kegiatan dan hasil pekerjaannya.

Lebih lanjut, Leo menyebut DPR periode 2014-2019 baru 'belajar' kritis pada pengujung jabatannya ketika DPR menolak calon Hakim Agung usulan Komisi Yudisial dalam fit and proper test.

"Kami juga tidak tahu persis apakah calon Hakim Agung tidak memenuhi syarat atau hanya ingin menunjukkan bahwa DPR ini berani juga untuk menolak yang diajukan lembaga yang lain," kata Leo.

Baca juga: Formappi Prediksi Kinerja DPR 2019-2024 Tak Beda dengan Periode Sebelumnya

Di samping itu, Formappi juga memuji sikap kritis dari Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PDI-P dan Fraksi Partai Nasdem terhadap pertanggungjawaban APBN 2018.

"Menjelang akhir masa jabatannya DPR baru belajar kritis jadi sok-sok galak gitu ya dalam melaksanakan fungsi pengawasan meskipun ya akhirnya setuju-setuju saja," ujar Leo.

Kompas TV Forum Masyarakat Peduli Pemilu FORMAPPI mengusulkan sejumlah alternatif pelaksanaan Pemilu selanjutnya. Pertama pelaksanaan Pilpres dan Pileg yang digelar dalam waktu berbeda. Atau Pemilu dilakukan berjenjang untuk tingkat nasional seperti Pilpres Pileg DPR RI dan DPD digelar dalam satu periode waktu. #pemilu #pileg #Formappi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com