ICW Apresiasi Jokowi yang Pastikan Jaksa Agung Bukan dari Parpol

Kompas.com - 15/08/2019, 17:10 WIB
Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz memberi keterangan kepada wartasan usai sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DKoordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz memberi keterangan kepada wartasan usai sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia Corruption Watch ( ICW) mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo yang tidak akan memberikan posisi Jaksa Agung kepada perwakilan partai politik.

"Sinyal sudah mulai terang itu adalah sinyal jabatan Jaksa Agung. ICW mengapresiasi dan memandang positif keputusan Pak Jokowi yang tidak lagi memberikan jabatan Jaksa Agung kepada orang yang memiliki latar belakang partai politik," ujar Koordinator Divisi Korupsi dan Politik ICW Donal Fariz dalam diskusi publik di kantor ICW, Jakarta Selatan, Kamis (15/8/2019).

Diketahui, Jaksa Agung saat ini diemban oleh Prasetyo yang merupakan kader dari Partai Nasdem.

Baca juga: Jokowi Sebut Komposisi Parpol di Kabinet 45 Persen, Jaksa Agung dari Non-parpol

Menurut Donal, sudah cukup selama lima tahun posisi Jaksa Agung dipimpin orang yang memiliki latar belakang politik.

Pasalnya, lanjut Donal, selama kepemimpinan Prasetyo, ICW menilai penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung masih bias dengan persoalan-persoalan politik.

"Itu berdampak kepada publik karena penegakan hukum tidak tajam ke atas karena adanya bias politik dari pemimpin Kejaksaan Agung. Kami setuju akan sikap Pak Jokowi," kata dia.

Namun, ICW berharap ada konsistensi dari keberanian Presiden Jokowi untuk memilih Menteri Koordinator, Politik, Hukum dan Keamanan serta Menteri Hukum dan HAM juga tidak memiliki latar belakang politik.

"Mestinya jabatan sektor politik dan hukum di Menko Polhukam dan Menkumham juga digunakan cara pandang yang sama ketika Pak Jokowi memutuskan tidak memilih Jaksa Agung dari parpol," ujar Donal.

Baca juga: Jokowi Bakal Pilih Jaksa Agung dari Non-Partai, Apa Kata Surya Paloh?

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Kabinet Kerja pada periode mendatang akan diwarnai gabungan menteri dari profesional dan unsur partai politik.

Secara spesifik, Jokowi menyatakan bahwa komposisi menteri dari partai politik memiliki porsi yang sedikit lebih kecil ketimbang kalangan profesional.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Minta Perbankan hingga Pengusaha Ikut Pikul Beban Ekonomi

Jokowi Minta Perbankan hingga Pengusaha Ikut Pikul Beban Ekonomi

Nasional
Pasien Positif Covid-19 di RSD Wisma Atlet Berkurang 29 Orang

Pasien Positif Covid-19 di RSD Wisma Atlet Berkurang 29 Orang

Nasional
WNI di Arab Saudi Diimbau Gunakan Jalur Resmi untuk Pulang ke Tanah Air

WNI di Arab Saudi Diimbau Gunakan Jalur Resmi untuk Pulang ke Tanah Air

Nasional
ICW Sarankan Kewenangan Penyaluran Dana Bansos selama Pandemi Lebih Terpusat

ICW Sarankan Kewenangan Penyaluran Dana Bansos selama Pandemi Lebih Terpusat

Nasional
UPDATE 3 Juni: Tambah 12 Orang, Total 990 Kasus WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE 3 Juni: Tambah 12 Orang, Total 990 Kasus WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Update : 16 WNI di Luar Negeri Sembuh dari Covid-19, Total 534 Orang

Update : 16 WNI di Luar Negeri Sembuh dari Covid-19, Total 534 Orang

Nasional
Dana Bansos selama Pandemi Rentan Dikorupsi, Ini Saran ICW untuk Pemerintah

Dana Bansos selama Pandemi Rentan Dikorupsi, Ini Saran ICW untuk Pemerintah

Nasional
Menko PMK Minta Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah Harus Jadi Fokus Utama

Menko PMK Minta Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah Harus Jadi Fokus Utama

Nasional
Pemberangkatan Haji 2020 Dibatalkan, Pertama Kali sejak Agresi Militer

Pemberangkatan Haji 2020 Dibatalkan, Pertama Kali sejak Agresi Militer

Nasional
Pemerintah Diminta Bersikap atas Pelanggaran Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat

Pemerintah Diminta Bersikap atas Pelanggaran Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat

Nasional
Presiden Jokowi Bertemu Tokoh Lintas Agama Bahas Penanganan Covid-19

Presiden Jokowi Bertemu Tokoh Lintas Agama Bahas Penanganan Covid-19

Nasional
Tercorengnya Wajah Demokrasi di Indonesia...

Tercorengnya Wajah Demokrasi di Indonesia...

Nasional
Saat Pemerintah Harus Ambil Keputusan Pahit Soal Pemberangkatan Haji

Saat Pemerintah Harus Ambil Keputusan Pahit Soal Pemberangkatan Haji

Nasional
Total 27.549 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Kerentanan Anak terhadap Penularan Virus

Total 27.549 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Kerentanan Anak terhadap Penularan Virus

Nasional
Batalnya Pemberangkatan Haji Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19

Batalnya Pemberangkatan Haji Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X