ICW Apresiasi Jokowi yang Pastikan Jaksa Agung Bukan dari Parpol

Kompas.com - 15/08/2019, 17:10 WIB
Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz memberi keterangan kepada wartasan usai sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2019).KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz memberi keterangan kepada wartasan usai sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia Corruption Watch ( ICW) mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo yang tidak akan memberikan posisi Jaksa Agung kepada perwakilan partai politik.

"Sinyal sudah mulai terang itu adalah sinyal jabatan Jaksa Agung. ICW mengapresiasi dan memandang positif keputusan Pak Jokowi yang tidak lagi memberikan jabatan Jaksa Agung kepada orang yang memiliki latar belakang partai politik," ujar Koordinator Divisi Korupsi dan Politik ICW Donal Fariz dalam diskusi publik di kantor ICW, Jakarta Selatan, Kamis (15/8/2019).

Diketahui, Jaksa Agung saat ini diemban oleh Prasetyo yang merupakan kader dari Partai Nasdem.

Baca juga: Jokowi Sebut Komposisi Parpol di Kabinet 45 Persen, Jaksa Agung dari Non-parpol


Menurut Donal, sudah cukup selama lima tahun posisi Jaksa Agung dipimpin orang yang memiliki latar belakang politik.

Pasalnya, lanjut Donal, selama kepemimpinan Prasetyo, ICW menilai penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung masih bias dengan persoalan-persoalan politik.

"Itu berdampak kepada publik karena penegakan hukum tidak tajam ke atas karena adanya bias politik dari pemimpin Kejaksaan Agung. Kami setuju akan sikap Pak Jokowi," kata dia.

Namun, ICW berharap ada konsistensi dari keberanian Presiden Jokowi untuk memilih Menteri Koordinator, Politik, Hukum dan Keamanan serta Menteri Hukum dan HAM juga tidak memiliki latar belakang politik.

"Mestinya jabatan sektor politik dan hukum di Menko Polhukam dan Menkumham juga digunakan cara pandang yang sama ketika Pak Jokowi memutuskan tidak memilih Jaksa Agung dari parpol," ujar Donal.

Baca juga: Jokowi Bakal Pilih Jaksa Agung dari Non-Partai, Apa Kata Surya Paloh?

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Kabinet Kerja pada periode mendatang akan diwarnai gabungan menteri dari profesional dan unsur partai politik.

Secara spesifik, Jokowi menyatakan bahwa komposisi menteri dari partai politik memiliki porsi yang sedikit lebih kecil ketimbang kalangan profesional.

Halaman:
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
komentar di artikel lainnya
Close Ads X