Jatah Kursi Menteri Parpol 45 Persen, PDI-P: Hak Presiden Harus Dihormati

Kompas.com - 15/08/2019, 16:52 WIB
Anggota Komisi XI Hendrawan Supratikno di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/7/2019) KOMPAS.com/HaryantipuspasariAnggota Komisi XI Hendrawan Supratikno di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/7/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno mengatakan, partainya menghormati keputusan Presiden terpilih Joko Widodo soal komposisi kabinet 2019-2024.

Dalam keputusannya, Jokowi menyebut bahwa porsi partai politik dalam kabinet tidak lebih besar dari kalangan profesional.

Persentasenya, 45 persen dari parpol dan 55 persen profesional.

"Itu hak prerogatif presiden yang harus kita hormati," kata Hendrawan saat dihubungi Kompas.com, Kamis (15/6/2019).

Baca juga: Jatah Kursi Menteri Jokowi dari Parpol Hanya 45 Persen, Ini Kata PKB

Hendrawan yakin keputusan Jokowi diambil dengan penuh pertimbangan.

Selain mendengarkan saran dan masukan dari para ketua umum partai pengusung, Jokowi diyakini sudah lebih dulu berhitung kebermanfaatan orang-orang yang bakal duduk di kursi menteri.

"Juga paham adagium 'ada gula ada semut' atau strategi para penumpang yang naik di tikungan atau free rider," ujar Hendrawan.

Hendrawan belum mau membocorkan jatah kursi yang didapat PDI-P dan orang-orang yang ditunjuk untuk mengisi kursi tersebut.

Baca juga: Kalau Benar Rekrut Orang Muda Jadi Menteri, Ini 3 Hal yang Harus Dipertimbangkan Jokowi

Ketika ditanya soal kemungkinan PDI-P mendapat angka yang lebih kecil dari yang diharapkan, Hendrawan juga enggan bicara lebih jauh.

"Kita tunggu tanggal mainnya. Kita menghormati keputusan Presiden," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Kabinet Kerja pada periode mendatang akan diwarnai gabungan menteri dari profesional dan unsur partai politik.

Baca juga: Ditanya Kemungkinan Jadi Menteri, Ini Kata Olly Dondokambey

Secara spesifik, Jokowi menyatakan, komposisi menteri dari partai politik memiliki porsi yang sedikit lebih kecil ketimbang kalangan profesional.

"Partai politik bisa mengusulkan, tetapi keputusan tetap di saya. Komposisinya 45 persen," kata Jokowi saat bertemu pemimpin media massa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Dengan demikian, perbandingan menteri dari kalangan profesional dengan unsur partai politik adalah 55 persen berbanding 45 persen.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dompet Dhuafa: Di Tengah Pandemi, Antusias Kemanusiaan Masyarakat Indonesia dalam Tren Positif

Dompet Dhuafa: Di Tengah Pandemi, Antusias Kemanusiaan Masyarakat Indonesia dalam Tren Positif

Nasional
Pemerintah Dinilai Terlalu Paksakan Penerapan 'New Normal'

Pemerintah Dinilai Terlalu Paksakan Penerapan "New Normal"

Nasional
Pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet Kemayoran Berkurang 66, Kini Jadi 619 Orang

Pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet Kemayoran Berkurang 66, Kini Jadi 619 Orang

Nasional
Ramadhan 2020, Dompet Dhuafa Berhasil Himpun Dana Rp 105 Miliar

Ramadhan 2020, Dompet Dhuafa Berhasil Himpun Dana Rp 105 Miliar

Nasional
Bela Risma soal Mobil PCR, PDI-P Berharap Khofifah Lebih Bijak Tentukan Prioritas

Bela Risma soal Mobil PCR, PDI-P Berharap Khofifah Lebih Bijak Tentukan Prioritas

Nasional
Kualitas SDM Jadi Kunci Sukses Program Kesejahteraan Sosial Kemensos

Kualitas SDM Jadi Kunci Sukses Program Kesejahteraan Sosial Kemensos

Nasional
KawalBansos.ID Terima 510 Aduan Terkait Bansos Covid-19, Terbanyak dari Jawa Barat

KawalBansos.ID Terima 510 Aduan Terkait Bansos Covid-19, Terbanyak dari Jawa Barat

Nasional
'New Normal' Mulai 5 Juni, ASN Diminta Tetap Patuhi Jam Kerja

"New Normal" Mulai 5 Juni, ASN Diminta Tetap Patuhi Jam Kerja

Nasional
Partai Golkar Dukung Pemberlakuan New Normal

Partai Golkar Dukung Pemberlakuan New Normal

Nasional
Keyakinan Jokowi, Proyek Strategis Nasional Pulihkan Ekonomi Saat Pandemi

Keyakinan Jokowi, Proyek Strategis Nasional Pulihkan Ekonomi Saat Pandemi

Nasional
Menko PMK Sebut Penyaluran Bantuan Sosial Tunai di Jawa Barat Mencapai 80 Persen

Menko PMK Sebut Penyaluran Bantuan Sosial Tunai di Jawa Barat Mencapai 80 Persen

Nasional
Protokol 'New Normal' Mendagri, Operasional Ojek Online Tetap Ditangguhkan

Protokol "New Normal" Mendagri, Operasional Ojek Online Tetap Ditangguhkan

Nasional
Peran Bung Karno Mengenalkan Pancasila ke Seluruh Dunia

Peran Bung Karno Mengenalkan Pancasila ke Seluruh Dunia

Nasional
Update Covid-19 di Indonesia: 25.216 Kasus Positif, 8 Provinsi Nihil Pasien Baru

Update Covid-19 di Indonesia: 25.216 Kasus Positif, 8 Provinsi Nihil Pasien Baru

Nasional
CLS UGM: Diskusi soal Pemberhentian Presiden Bersifat Akademis, Tak Terkait Politik

CLS UGM: Diskusi soal Pemberhentian Presiden Bersifat Akademis, Tak Terkait Politik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X