Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kalau Benar Rekrut Orang Muda Jadi Menteri, Ini 3 Hal yang Harus Dipertimbangkan Jokowi

Kompas.com - 15/08/2019, 16:20 WIB
Luthfia Ayu Azanella,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti dari Departemen Politik dan Hubungan Internasional Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengapresiasi pernyataan Presiden terpilih 2019-2024, Joko Widodo, yang mengaku akan mengangkat beberapa orang muda dalam kabinet barunya.

Jokowi menyebutkan, akan memilih sosok muda dengan kisaran usia 30-35 tahun.

Bahkan, kata Jokowi, ada yang berusia di bawah 30 tahun.

“Pertama, saya memberikan apresiasi kepada Presiden untuk melakukan inovasi dalam hal proses penentuan kabinet. Apalagi kalau itu benar-benar terwujud atau terrealisasi,” kata Arya, saat dihubungi Kompas.com, Kamis (15/8/2019).

Baca juga: Jokowi Ingin Menteri Muda dari Kalangan Parpol dan Profesional

Arya menyebutkan, untuk memimpin sebuah kementerian, seseorang harus memiliki kualifikasi tertentu.

Peneliti CSIS, Arya Fernandes di kantornya, Selasa (13/9/2016)Lutfy Mairizal Putra Peneliti CSIS, Arya Fernandes di kantornya, Selasa (13/9/2016)
Menurut dia, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan Jokowi sebelum menjatuhkan pilihannya pada nama-nama tertentu.

“Menurut saya ada 3 hal, pertama soal pengalaman, kapasitas dan kemampuan, dan ketiga soal jejaring,” ujar Arya.

Seorang menteri, kata Arya, harus memiliki pengalaman kepemimpinan yang mumpuni.

Pengalaman kepemimpinan itu tidak hanya di bidang pemerintahan, tetapi juga bidang lainnya.

“Yang penting mereka punya pengalaman memimpin orang dengan skala besar. Karena terlalu riskan kalau pos kementerian diberikan kepada anak muda yang enggak punya pengalaman. Kalau kata orang Melayu celaka 12 lah,” ujar dia.

Syarat kedua, memiliki kapasitas dan kemampuan.

Hal ini dinilainya sangat penting, karena posisi menteri bukan jabatan ringan. Ada tanggung jawab besar yang diemban, seperti mengeksekusi kebijakan, mengorganisasi pekerjaan, merencanakan RAPBN, dan lain-lain.

Kemampuan ini perlu dimiliki karena seorang menteri akan menghadapi birokrat senior yang pengalamannya jauh lebih panjang.

Terakhir, seorang menteri harus memiliki jejaring yang luas, khususnya dengan sesama institusi penyelenggara negara.

“Dia kan harus berinteraksi dengan DPR, dalam proses rapat kerja, atau dalam proses penentuan RAPBN, kalau dia enggak punya pengalaman, enggak punya jejaring politik, dia bisa jadi bahan olok-olokan, bulan-bulanan di DPR,” jelas Arya.

Baca juga: Jokowi dan Calon Menteri Muda, di Kabinet Sekarang Siapa yang Termuda?

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com