Formappi Nilai Produktivitas Legislasi DPR Rendah

Kompas.com - 15/08/2019, 16:15 WIB
Acara diskusi bertajuk Sesudah MK : Silahturahmi atau Negosiasi di Kantor Formappi, Jakarta, Jumat (28/6/2019).KOMPAS.com/Haryantipuspasari Acara diskusi bertajuk Sesudah MK : Silahturahmi atau Negosiasi di Kantor Formappi, Jakarta, Jumat (28/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia mengkritik kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam masa sidang V Tahun Sidang 2018-2019 yang berlangsung selama 8 Mei-25 Juli 2019.

Direktur Eksekutif Formappi I Made Leo Wiratma menyatakan, produktivitas DPR dalam masa sidang tersebut rendah karena hanya bisa menghasilkan satu undang-undang.

"Sekarang dengan waktu yang begitu panjang hanya menghasilkan satu (undang-undang) itu pun bukan yang disebut dalam pidato Ketua DPR (sebagai RUU prioritas)," kata Leo dalam konferensi pers di Kantor Formappi, Kamis (15/8/2019).

Baca juga: Formappi Kritik DPR yang Kerap Gelar Rapat Tertutup


Leo pun mengaku heran karena dalam periode masa sidang sebelumnya yang waktunya lebih singkat, DPR dapat membuahkan dua RUU prioritas.

Sedangkan, dalam masa sidang V yang lebih lama waktunya DPR hanya menelurkan satu buah UU.

Leo menduga, rendahnya produktivitas DPR dalam mengesahkan RUU prioritas merupakan akibat dari rendahnya koordinasi antar Alat Kelengkapan Dewan.

"Sebetulnya potensi mereka untuk menyelesaikan RUU itu besar potensinya cuman ya itu mungkin kurang koordinasi juga antara satu sama lain," ujar Leo.

Baca juga: Formappi Prediksi Kinerja DPR 2019-2024 Tak Beda dengan Periode Sebelumnya

Leo pun merasa ragu anggota DPR periode 2014-2019 dapat menyelesaikan RUU-RUU prioritas yang masih menumpuk mengingat masa jabatan mereka akan berakhir pada Oktober 2019 mendatang.

Namun, ia menegaskan, tuntutan agar DPR mengebut penyelesaian RUU-RUU prioritas mesti diikuti pengawasan ketat dari publik karena pembahasan beberapa RUU rentan ditransaksikan.

Kompas TV DPR menggelar rapat paripurna masa persidangan ke-5 periode 2018-2019. Dalam rapat perdana pasca pemilu 2019 tersebut banyak bangku anggota dewan yang kosong. Meskipun 4 pimpinan DPR hadir dalam rapat paripurna yang dimulai pukul 11.00 Waktu Indonesia Barat tersebut masih banyak anggota yang absen. Tidak ada rincian berapa jumlah anggota dewan yang izin dan tidak hadir tanpa keterangan. Namun dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Fadli Zon dinyatakan bahwa jumlah peserta yang hadir telah kuorum yakni sebanyak 281 peserta. Minimnya jumlah anggota yang hadir pasca pemilu tidak dipersoalkan Wakil Ketua DPR, Fadli Zon. Fadli menyatakan ketidakhadiran sebagian anggota kemungkinan masih berhubungan dengan pemilu. Bagi Fadli yang terpenting saat ini adalah komitmen anggota untuk tetap menyelesaikan tugas legislasi dalam masa waktu yang tersisa. #RapatParipurnaSepi #AnggotaDPR #FadliZon

 

"Ancaman-ancaman ini tentu dengan mudah terjadi jika RUU-RUU dipaksakan selesai dalan tempo singkat tanpa kontrol dan kawalan dari publik," kata Leo.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Fadli Zon Usul Jajak Pendapat Pemindahan Ibu Kota, Pakar: Tak Ada Dasar Hukumnya

Fadli Zon Usul Jajak Pendapat Pemindahan Ibu Kota, Pakar: Tak Ada Dasar Hukumnya

Nasional
Ada Capim KPK yang Diduga Terima Gratifikasi tetapi Lolos, Ini Kata Pansel

Ada Capim KPK yang Diduga Terima Gratifikasi tetapi Lolos, Ini Kata Pansel

Nasional
Yorrys Raweyai: Blokir Internet di Papua Bukan Solusi

Yorrys Raweyai: Blokir Internet di Papua Bukan Solusi

Nasional
Jokowi Diharapkan Beri Perhatian Lebih atas Seleksi Capim KPK

Jokowi Diharapkan Beri Perhatian Lebih atas Seleksi Capim KPK

Nasional
Mendagri: Saya Sering Pindah ke Mobil Patwal karena Crown Mogok

Mendagri: Saya Sering Pindah ke Mobil Patwal karena Crown Mogok

Nasional
PPP: Amandemen Terbatas UUD 1945 Tak Mengagendakan MPR sebagai Lembaga Tertinggi

PPP: Amandemen Terbatas UUD 1945 Tak Mengagendakan MPR sebagai Lembaga Tertinggi

Nasional
Presiden Jokowi Didesak Evaluasi Pansel Capim KPK

Presiden Jokowi Didesak Evaluasi Pansel Capim KPK

Nasional
Tanggapan Kapolda Sumsel Lolos Tahap Profile Assessment Capim KPK

Tanggapan Kapolda Sumsel Lolos Tahap Profile Assessment Capim KPK

Nasional
Perwakilan KPK yang Kandas jadi Pimpinan Lembaga Anti Rasuah...

Perwakilan KPK yang Kandas jadi Pimpinan Lembaga Anti Rasuah...

Nasional
KPK Ungkap Kepatuhan LHKPN Capim KPK yang Lolos 'Profile Asssessment'

KPK Ungkap Kepatuhan LHKPN Capim KPK yang Lolos "Profile Asssessment"

Nasional
Polri Benarkan Informasi Pemberi Miras ke Mahasiswa Papua Kapolsek Sukajadi Bandung

Polri Benarkan Informasi Pemberi Miras ke Mahasiswa Papua Kapolsek Sukajadi Bandung

Nasional
Gabung Jakarta, Bekasi Harap Tak Ada Lagi Setoran Bea Balik Nama Kendaraan

Gabung Jakarta, Bekasi Harap Tak Ada Lagi Setoran Bea Balik Nama Kendaraan

Nasional
Presiden Jokowi Sapa Para Talenta Musik yang Manggung di Istana

Presiden Jokowi Sapa Para Talenta Musik yang Manggung di Istana

Nasional
KPK: Ada Capim Diduga Pernah Terima Gratifikasi, tapi Masih Diloloskan Pansel

KPK: Ada Capim Diduga Pernah Terima Gratifikasi, tapi Masih Diloloskan Pansel

Nasional
Diduga Berada di Jatim, Polri Masih Buru Penyuplai Data Kependudukan yang Dijual Lewat Situs Web

Diduga Berada di Jatim, Polri Masih Buru Penyuplai Data Kependudukan yang Dijual Lewat Situs Web

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X