Kompas.com - 15/08/2019, 16:15 WIB
Acara diskusi bertajuk Sesudah MK : Silahturahmi atau Negosiasi di Kantor Formappi, Jakarta, Jumat (28/6/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariAcara diskusi bertajuk Sesudah MK : Silahturahmi atau Negosiasi di Kantor Formappi, Jakarta, Jumat (28/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia mengkritik kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam masa sidang V Tahun Sidang 2018-2019 yang berlangsung selama 8 Mei-25 Juli 2019.

Direktur Eksekutif Formappi I Made Leo Wiratma menyatakan, produktivitas DPR dalam masa sidang tersebut rendah karena hanya bisa menghasilkan satu undang-undang.

"Sekarang dengan waktu yang begitu panjang hanya menghasilkan satu (undang-undang) itu pun bukan yang disebut dalam pidato Ketua DPR (sebagai RUU prioritas)," kata Leo dalam konferensi pers di Kantor Formappi, Kamis (15/8/2019).

Baca juga: Formappi Kritik DPR yang Kerap Gelar Rapat Tertutup

Leo pun mengaku heran karena dalam periode masa sidang sebelumnya yang waktunya lebih singkat, DPR dapat membuahkan dua RUU prioritas.

Sedangkan, dalam masa sidang V yang lebih lama waktunya DPR hanya menelurkan satu buah UU.

Leo menduga, rendahnya produktivitas DPR dalam mengesahkan RUU prioritas merupakan akibat dari rendahnya koordinasi antar Alat Kelengkapan Dewan.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Sebetulnya potensi mereka untuk menyelesaikan RUU itu besar potensinya cuman ya itu mungkin kurang koordinasi juga antara satu sama lain," ujar Leo.

Baca juga: Formappi Prediksi Kinerja DPR 2019-2024 Tak Beda dengan Periode Sebelumnya

Leo pun merasa ragu anggota DPR periode 2014-2019 dapat menyelesaikan RUU-RUU prioritas yang masih menumpuk mengingat masa jabatan mereka akan berakhir pada Oktober 2019 mendatang.

Namun, ia menegaskan, tuntutan agar DPR mengebut penyelesaian RUU-RUU prioritas mesti diikuti pengawasan ketat dari publik karena pembahasan beberapa RUU rentan ditransaksikan.

Kompas TV DPR menggelar rapat paripurna masa persidangan ke-5 periode 2018-2019. Dalam rapat perdana pasca pemilu 2019 tersebut banyak bangku anggota dewan yang kosong. Meskipun 4 pimpinan DPR hadir dalam rapat paripurna yang dimulai pukul 11.00 Waktu Indonesia Barat tersebut masih banyak anggota yang absen. Tidak ada rincian berapa jumlah anggota dewan yang izin dan tidak hadir tanpa keterangan. Namun dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Fadli Zon dinyatakan bahwa jumlah peserta yang hadir telah kuorum yakni sebanyak 281 peserta. Minimnya jumlah anggota yang hadir pasca pemilu tidak dipersoalkan Wakil Ketua DPR, Fadli Zon. Fadli menyatakan ketidakhadiran sebagian anggota kemungkinan masih berhubungan dengan pemilu. Bagi Fadli yang terpenting saat ini adalah komitmen anggota untuk tetap menyelesaikan tugas legislasi dalam masa waktu yang tersisa. #RapatParipurnaSepi #AnggotaDPR #FadliZon

 

"Ancaman-ancaman ini tentu dengan mudah terjadi jika RUU-RUU dipaksakan selesai dalan tempo singkat tanpa kontrol dan kawalan dari publik," kata Leo.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Nasional
Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Nasional
Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Nasional
Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Nasional
Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Nasional
Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Nasional
Menag: Saudi Umumkan Haji Hanya untuk Warganya dan Ekspatriat di Negara Itu

Menag: Saudi Umumkan Haji Hanya untuk Warganya dan Ekspatriat di Negara Itu

Nasional
PBNU: Wacana Pengenaan PPN untuk Pendidikan dan Sembako Tidak Tepat

PBNU: Wacana Pengenaan PPN untuk Pendidikan dan Sembako Tidak Tepat

Nasional
Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Nasional
UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update: Sebaran 7.465 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jakarta

Update: Sebaran 7.465 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jakarta

Nasional
UPDATE 12 Juni: Ada 106.894 Kasus Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 12 Juni: Ada 106.894 Kasus Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update 12 Juni: Ada 108.324 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Update 12 Juni: Ada 108.324 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update: Bertambah 5.292, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.740.436 Orang

Update: Bertambah 5.292, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.740.436 Orang

Nasional
Update 12 Juni: Bertambah 164, Korban Meninggal Dunia akibat Covid-19 Jadi 52.730 Orang

Update 12 Juni: Bertambah 164, Korban Meninggal Dunia akibat Covid-19 Jadi 52.730 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X