Kompas.com - 15/08/2019, 16:11 WIB
Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (OSO) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/8/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariKetua DPD RI Oesman Sapta Odang (OSO) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang tidak mempersoalkan apabila perombakan posisi menteri dalam kabinet dilakukan sebelum Presiden Joko Widodo dilantik kembali sebagai Presiden untuk periode 2019-2024 pada Oktober mendatang.

"Sama saja. Itu kan tergantung Presidennya mau atau tidak, sebelum atau sesudah (pelantikan)," ujar Oesman ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/8/2019).

Namun yang paling terpenting adalah formasi Kabinet Kerja Jilid II ini sudah dikomunikasikan dengan partai politik pendukung.

Baca juga: Menteri Muda di Kabinet Dinilai Akan Berani Lakukan Terobosan

Oesman sendiri sudah diajak berkomunikasi dengan Presiden Jokowi mengenai keputusan perombakan kabinet ini. Ia pun mengklaim, sudah mengetahui berapa jatah kursi menteri untuk kader Hanura.

"Masing-masing (pimpinan parpol) mungkin sudah diajak bicara, satu per satu dipanggil. Kalau saya sih sudah tahu (jatah kursi menteri) dan sudah pernah bicara sama beliau," ujar Oesman.

"Saya sepakat untuk menyerahkan itu kepada hak prerogatif Presiden sendiri," lanjut dia.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Saat ditanya berapa jatah kursi menteri untuk kader partainya, Oesman yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPD RI itu enggan buka-bukaan.

"Itu rahasia kami. Itu enggak bisa kita buka disini. Kalau kita buka, kita mendahului apa yang ada dalam benak Presiden. Itu yang enggak boleh," lanjut dia.

Baca juga: Buka-bukaan Jokowi soal Kabinet Baru...

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan, penyusunan nama-nama menteri untuk kabinet periode keduanya sudah rampung. Formasi kabinet akan diumumkan secepatnya.

"Bisa Agustus atau bisa juga Oktober saat pelantikan," kata Kepala Negara di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (14/8/2019), saat pertemuan dan makan siang dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa.

Jokowi juga mengungkapkan, komposisi menteri dari partai politik memiliki porsi yang sedikit lebih kecil ketimbang kalangan profesional.

"Partai politik bisa mengusulkan, tetapi keputusan tetap di saya. Komposisinya 45 persen," kata Jokowi.

Dengan demikian, perbandingan menteri dari kalangan profesional dengan unsur partai politik adalah 55 persen berbanding 45 persen.

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei SMRC: Prabowo Subianto Terpilih Jadi Presiden jika Pemilihan Digelar Hari Ini

Survei SMRC: Prabowo Subianto Terpilih Jadi Presiden jika Pemilihan Digelar Hari Ini

Nasional
Ketua MPR Minta Sri Mulyani Batalkan Rencana Pajak Sembako dan Pendidikan

Ketua MPR Minta Sri Mulyani Batalkan Rencana Pajak Sembako dan Pendidikan

Nasional
Cerita LBH Semarang Sempat Alami Gangguan ‘Intel’ Saat Nobar Film ‘The End Game’ KPK

Cerita LBH Semarang Sempat Alami Gangguan ‘Intel’ Saat Nobar Film ‘The End Game’ KPK

Nasional
Warga Jabodetabek Gugat Juliari Batubara Terkait Korupsi Bansos

Warga Jabodetabek Gugat Juliari Batubara Terkait Korupsi Bansos

Nasional
Toeti Heraty, Pendiri Jurnal Perempuan Sekaligus Guru Besar UI Meninggal Dunia

Toeti Heraty, Pendiri Jurnal Perempuan Sekaligus Guru Besar UI Meninggal Dunia

Nasional
YLBHI: TWK Pegawai KPK Itu Litsus di Pemerintahan Saat Ini

YLBHI: TWK Pegawai KPK Itu Litsus di Pemerintahan Saat Ini

Nasional
Marak Pekerja Anak di Indonesia, Ini Langkah Kemenaker Mengatasinya

Marak Pekerja Anak di Indonesia, Ini Langkah Kemenaker Mengatasinya

Nasional
Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Nasional
Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Nasional
Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

Nasional
 Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Nasional
Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Nasional
Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X