Oesman Sapta Tak Masalah Kabinet Baru Jokowi Dilantik Sebelum Oktober

Kompas.com - 15/08/2019, 16:11 WIB
Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (OSO) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/8/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariKetua DPD RI Oesman Sapta Odang (OSO) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang tidak mempersoalkan apabila perombakan posisi menteri dalam kabinet dilakukan sebelum Presiden Joko Widodo dilantik kembali sebagai Presiden untuk periode 2019-2024 pada Oktober mendatang.

"Sama saja. Itu kan tergantung Presidennya mau atau tidak, sebelum atau sesudah (pelantikan)," ujar Oesman ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/8/2019).

Namun yang paling terpenting adalah formasi Kabinet Kerja Jilid II ini sudah dikomunikasikan dengan partai politik pendukung.

Baca juga: Menteri Muda di Kabinet Dinilai Akan Berani Lakukan Terobosan

Oesman sendiri sudah diajak berkomunikasi dengan Presiden Jokowi mengenai keputusan perombakan kabinet ini. Ia pun mengklaim, sudah mengetahui berapa jatah kursi menteri untuk kader Hanura.

"Masing-masing (pimpinan parpol) mungkin sudah diajak bicara, satu per satu dipanggil. Kalau saya sih sudah tahu (jatah kursi menteri) dan sudah pernah bicara sama beliau," ujar Oesman.

"Saya sepakat untuk menyerahkan itu kepada hak prerogatif Presiden sendiri," lanjut dia.

Saat ditanya berapa jatah kursi menteri untuk kader partainya, Oesman yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPD RI itu enggan buka-bukaan.

"Itu rahasia kami. Itu enggak bisa kita buka disini. Kalau kita buka, kita mendahului apa yang ada dalam benak Presiden. Itu yang enggak boleh," lanjut dia.

Baca juga: Buka-bukaan Jokowi soal Kabinet Baru...

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan, penyusunan nama-nama menteri untuk kabinet periode keduanya sudah rampung. Formasi kabinet akan diumumkan secepatnya.

"Bisa Agustus atau bisa juga Oktober saat pelantikan," kata Kepala Negara di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (14/8/2019), saat pertemuan dan makan siang dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa.

Jokowi juga mengungkapkan, komposisi menteri dari partai politik memiliki porsi yang sedikit lebih kecil ketimbang kalangan profesional.

"Partai politik bisa mengusulkan, tetapi keputusan tetap di saya. Komposisinya 45 persen," kata Jokowi.

Dengan demikian, perbandingan menteri dari kalangan profesional dengan unsur partai politik adalah 55 persen berbanding 45 persen.

 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 30 Mei: Pemerintah Telah Periksa 311.906 Spesimen Terkait Covid-19

UPDATE 30 Mei: Pemerintah Telah Periksa 311.906 Spesimen Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 30 Mei: Bertambah 53, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Jadi 1.573 Orang

UPDATE 30 Mei: Bertambah 53, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Jadi 1.573 Orang

Nasional
Bertambah 523, Kini Ada 7.015 Orang Sembuh dari Covid-19

Bertambah 523, Kini Ada 7.015 Orang Sembuh dari Covid-19

Nasional
UPDATE 30 Mei: Bertambah 557, Kasus Covid-19 Capai 25.773

UPDATE 30 Mei: Bertambah 557, Kasus Covid-19 Capai 25.773

Nasional
LAN Lakukan Penyederhanaan Birokrasi untuk Hadapi New Normal

LAN Lakukan Penyederhanaan Birokrasi untuk Hadapi New Normal

Nasional
UPDATE 30 Mei: WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri Tambah 15 Orang, Kasus Perdana di Chile

UPDATE 30 Mei: WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri Tambah 15 Orang, Kasus Perdana di Chile

Nasional
Dompet Dhuafa: Di Tengah Pandemi, Antusias Kemanusiaan Masyarakat Indonesia dalam Tren Positif

Dompet Dhuafa: Di Tengah Pandemi, Antusias Kemanusiaan Masyarakat Indonesia dalam Tren Positif

Nasional
Pemerintah Dinilai Terlalu Paksakan Penerapan 'New Normal'

Pemerintah Dinilai Terlalu Paksakan Penerapan "New Normal"

Nasional
Pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet Kemayoran Berkurang 66, Kini Jadi 619 Orang

Pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet Kemayoran Berkurang 66, Kini Jadi 619 Orang

Nasional
Ramadhan 2020, Dompet Dhuafa Berhasil Himpun Dana Rp 105 Miliar

Ramadhan 2020, Dompet Dhuafa Berhasil Himpun Dana Rp 105 Miliar

Nasional
Bela Risma soal Mobil PCR, PDI-P Berharap Khofifah Lebih Bijak Tentukan Prioritas

Bela Risma soal Mobil PCR, PDI-P Berharap Khofifah Lebih Bijak Tentukan Prioritas

Nasional
Kualitas SDM Jadi Kunci Sukses Program Kesejahteraan Sosial Kemensos

Kualitas SDM Jadi Kunci Sukses Program Kesejahteraan Sosial Kemensos

Nasional
KawalBansos.ID Terima 510 Aduan Terkait Bansos Covid-19, Terbanyak dari Jawa Barat

KawalBansos.ID Terima 510 Aduan Terkait Bansos Covid-19, Terbanyak dari Jawa Barat

Nasional
'New Normal' Mulai 5 Juni, ASN Diminta Tetap Patuhi Jam Kerja

"New Normal" Mulai 5 Juni, ASN Diminta Tetap Patuhi Jam Kerja

Nasional
Partai Golkar Dukung Pemberlakuan New Normal

Partai Golkar Dukung Pemberlakuan New Normal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X