Kompas.com - 15/08/2019, 16:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang tidak mempersoalkan apabila perombakan posisi menteri dalam kabinet dilakukan sebelum Presiden Joko Widodo dilantik kembali sebagai Presiden untuk periode 2019-2024 pada Oktober mendatang.

"Sama saja. Itu kan tergantung Presidennya mau atau tidak, sebelum atau sesudah (pelantikan)," ujar Oesman ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/8/2019).

Namun yang paling terpenting adalah formasi Kabinet Kerja Jilid II ini sudah dikomunikasikan dengan partai politik pendukung.

Baca juga: Menteri Muda di Kabinet Dinilai Akan Berani Lakukan Terobosan

Oesman sendiri sudah diajak berkomunikasi dengan Presiden Jokowi mengenai keputusan perombakan kabinet ini. Ia pun mengklaim, sudah mengetahui berapa jatah kursi menteri untuk kader Hanura.

"Masing-masing (pimpinan parpol) mungkin sudah diajak bicara, satu per satu dipanggil. Kalau saya sih sudah tahu (jatah kursi menteri) dan sudah pernah bicara sama beliau," ujar Oesman.

"Saya sepakat untuk menyerahkan itu kepada hak prerogatif Presiden sendiri," lanjut dia.

Saat ditanya berapa jatah kursi menteri untuk kader partainya, Oesman yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPD RI itu enggan buka-bukaan.

"Itu rahasia kami. Itu enggak bisa kita buka disini. Kalau kita buka, kita mendahului apa yang ada dalam benak Presiden. Itu yang enggak boleh," lanjut dia.

Baca juga: Buka-bukaan Jokowi soal Kabinet Baru...

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan, penyusunan nama-nama menteri untuk kabinet periode keduanya sudah rampung. Formasi kabinet akan diumumkan secepatnya.

"Bisa Agustus atau bisa juga Oktober saat pelantikan," kata Kepala Negara di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (14/8/2019), saat pertemuan dan makan siang dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa.

Jokowi juga mengungkapkan, komposisi menteri dari partai politik memiliki porsi yang sedikit lebih kecil ketimbang kalangan profesional.

"Partai politik bisa mengusulkan, tetapi keputusan tetap di saya. Komposisinya 45 persen," kata Jokowi.

Dengan demikian, perbandingan menteri dari kalangan profesional dengan unsur partai politik adalah 55 persen berbanding 45 persen.

 

Kompas TV Presiden Joko Widodo akan segera mengumumkan komposisi kabinet pemerintahannya mendatang. Jokowi menyebut komposisi kabinetnya terdiri dari 45 persen partai politik dan 55 persen profesional. Sementara itu, ia menambahkan bahwa kabinet baru juga akan diisi oleh menteri muda dengan rentang usia 25 tahun hingga 35 tahun. Jokowi juga menyampaikan akan ada penggabungan kementerian atau kementerian baru, meski memang belum dijelaskan lebih lanjut. Kesemuanya disampaikan Presiden Jokowi pasca-menghadiri peringatan HUT ke-58 Gerakan Pramuka di Cibubur, Rabu (14/8) sore. #Jokowi #KabinetJokowi #MenteriJokowi
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

Nasional
Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

Nasional
Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

Nasional
Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

Nasional
Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

Nasional
Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

Nasional
Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

Nasional
Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

Nasional
Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

Nasional
Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

Nasional
RKUHP Belum Disahkan Juli, Masih Butuh Pendapat Fraksi di DPR

RKUHP Belum Disahkan Juli, Masih Butuh Pendapat Fraksi di DPR

Nasional
Cak Imin Dilaporkan ke MKD DPR, Salah Satunya Terkait Tindak Lanjut Vaksin Covid-19 yang Kedaluwarsa

Cak Imin Dilaporkan ke MKD DPR, Salah Satunya Terkait Tindak Lanjut Vaksin Covid-19 yang Kedaluwarsa

Nasional
Ini Penjelasan Frasa “Menyerang Harkat dan Martabat Diri” Presiden dan Wakil Presiden dalam RKUHP

Ini Penjelasan Frasa “Menyerang Harkat dan Martabat Diri” Presiden dan Wakil Presiden dalam RKUHP

Nasional
Ketua MPR Minta Pemerintah Awasi Minyak Goreng Curah Kemasan Sederhana

Ketua MPR Minta Pemerintah Awasi Minyak Goreng Curah Kemasan Sederhana

Nasional
ACT Pertanyakan Pencabutan Izin dari Kemensos karena Merasa Belum Pernah Ditegur

ACT Pertanyakan Pencabutan Izin dari Kemensos karena Merasa Belum Pernah Ditegur

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.