KILAS

Menegakkan Kedaulatan Rakyat Melalui Sidang Tahunan MPR

Kompas.com - 15/08/2019, 15:55 WIB
Sekretaris Jenderal MPR RI Maruf Cahyono memaparkan Sidang Tahunan MPR memiliki makna untuk menegakkan kedaulatan rakyat. Dok. Humas MPR RISekretaris Jenderal MPR RI Maruf Cahyono memaparkan Sidang Tahunan MPR memiliki makna untuk menegakkan kedaulatan rakyat.

KOMPAS.com – Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono memaparkan Sidang Tahunan MPR memiliki makna untuk menegakkan kedaulatan rakyat.

Pertama, karena dalam Sidang Tahunan MPR inilah saatnya para pelaksana kedaulatan rakyat yaitu lembaga negara menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada masyarakat.

“Jadi, Sidang Tahunan ini adalah untuk mendapatkan informasi apa-apa yang sudah dilaksanakan selama satu tahun oleh lembaga-lembaga negara,” ujar Ma’ruf melalui rilis tertulis, Kamis (15/7/2019).

Kedua, Sidang Tahunan MPR ini menjadi penting karena bentuk daripada akuntabilitas lembaga negara kepada masyarakat.

Baca juga: Jelang Sidang Tahunan MPR, OSO Harap Pidato Jokowi soal Rencana Pemerintah 5 Tahun ke Depan

"Yang lebih penting dalam Sidang Tahunan MPR adalah bagaimana kami menegakkan kedaulatan rakyat, melembagakan demokrasi dengan cara-cara yang terbuka dan transparan melalui pemberian informasi kepada masyarakat yang transparan pula," jelasnya.

Sesuai apa yang dimandatkan dalam peraturan Tata Tertib MPR No 1 Tahun 2014, lanjut Ma'ruf, lembaga-lembaga negara yang menyampaikan laporan kinerja kepada masyarakat adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), dan Komisi Yudisial (KY).

"Kenapa hanya lembaga-lembaga negara itu? Karena esensinya lembaga-lembaga negara tersebut adalah pelaksana kedaulatan rakyat. Rakyat berhak mengetahui apa yang yang menjadi kinerja lembaga negara itu," katanya.

Baca juga: Setjen MPR RI: Persiapan Sidang Tahunan Masuk Tahap Akhir

Ma'ruf menyebutkan Pasal 1 ayat 2 Undang Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.

"Ini adalah salah satu bukti bahwa rakyat berdaulat, rakyat berhak memperoleh informasi, dan negara memberikan informasi melalui tugas MPR menyelenggarakan Sidang Tahunan MPR. Ini sudah menjadi konvensi ketatanegaraan," imbuhnya.

Selain itu, menurut Ma'ruf Sidang Tahunan MPR adalah implementasi dari kedaulatan rakyat.

Halaman:
Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X