Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketum PAN: Kita Dukung Pak Jokowi Tanpa Syarat

Kompas.com - 15/08/2019, 14:53 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menyebut partainya mendukung pemerintahan Joko Widodo.

Hal itu disampaikan Zulkifli Hasan usai menghadiri acara penganugerahan tanda jasa di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/8/2019).

"Kita pokoknya mendukung Pak Jokowi," kata Zulkifli.

PAN sebelumnya sempat menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. PAN bahkan mendapat jatah satu kursi, yakni menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Baca juga: Jika Gerindra-Demokrat-PAN Gabung ke Jokowi, PKS Diprediksi Untung

Namun pada pilpres 2019 lalu, PAN memutuskan mengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Kader PAN Asman Abnur mengundurkan diri dari kabinet.

Namun, Pilpres 2019 dimenangkan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Zulkifli tak menjelaskan lebih jauh apa yang menjadi pertimbangan partainya kembali merubah haluan dan kini mendukung Jokowi. Ia hanya menegaskan bahwa dukungan yang diberikan PAN ke Jokowi adalah dukungan tanpa syarat.

"Enggak ada syarat-syarat, enggak minta apa-apa," kata Zulkifli.

Sekjen PAN, Eddy SoeparnoKOMPAS.com/ACHMAD FAIZAL Sekjen PAN, Eddy Soeparno
Dukungan PAN terhadap pemerintah juga dijelaskan Sekjen PAN Eddy Soeparno sebelumnya. Menurut Eddy, PAN mendukung pemerintahan terpilih Jokowi-Ma'ruf dari sisi kebijakan dan program.

Namun, hal itu tidak dapat diartikan bahwa PAN ingin bergabung dengan Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

"Saya pikir PAN sudah menyatakan, kita mendukung program pemerintah tetapi apakah berarti PAN itu nanti akan bergabung ke pemerintah? Kan kita belum membicarakan. Tentu harus ada pembicaraan secara khusus terkait hal itu," kata Eddy saat dihubungi Kompas.com, Rabu (14/8/2019).

Eddy mengatakan, partainya belum memutuskan sikap politik secara resmi.

Baca juga: PAN: Kita Dukung Program Jokowi-Maruf, tapi Belum Tentu Gabung Koalisi

Saat ini, kata Eddy, PAN sebatas mendukung program pemerintahan terpilih, tetapi juga mengkritik secara konstruktif pada setiap kebijakannya.

Eddy mengatakan, apabila PAN diminta bergabung dalam koalisi pemerintah, maka harus ada pembicaraan lebih lanjut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com