Jelang Pidato Kenegaraan Jokowi, YLBHI Kritisi Isu Lingkungan hingga Investasi

Kompas.com - 15/08/2019, 14:12 WIB
Presiden Joko Widodo berpidato dalam acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat di Samosir, Sumut, Selasa (30/7/2019). Pemerintah membagikan 1000 sertifikat tanah kepada warga di tujuh kabupaten sekitar Danau Toba. ISTANA PRESIDEN/AGUS SUPARTOPresiden Joko Widodo berpidato dalam acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat di Samosir, Sumut, Selasa (30/7/2019). Pemerintah membagikan 1000 sertifikat tanah kepada warga di tujuh kabupaten sekitar Danau Toba.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden terpilih Joko Widodo akan menyampaikan pidato kenegaraan, Jumat (16/8/2019).

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia ( YLBHI) mengatakan, ada sejumlah isu yang harus diperhatikan saat menyimak pidato Presiden terpilih.

Pertama, isu eksploitasi sumber daya alam di beberapa kampung. Isu ini masih terus bergulir dan dinilai belum ada titik terangnya.

"Mari kita bertanya kepada saudara-saudara kita di Ogan Ilir, Kendeng, Tumpang Pitu, Gunung Talang, Kulon Progo, Surokonto, Tamansari, Lakardowo, serta kampung-kampung lainnya," kata Ketua Divisi Kampanye dan Jaringan YLBHI Arip Yogiawan di kantor YLBHI, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2019).

Baca juga: Jika Bappenas Oke, Jokowi Umumkan Ibu Kota Baru Saat Pidato Kenegaraan

"Sepak terjang oligarki dengan dukungan penguasa mengikis habis sumber-sumber kehidupan dan daya dukung ruang di setiap kampungnya," sambungnya.

Karena besarnya eksploitasi sumber daya di beberapa desa, banyak penduduk setempat yang justru terusir dari kampungnya sendiri.

Direktur LBH Bandung Arip Yogiawan saat memberikan penjelasan kepada wartawan soal penangguhan penahanan tiga petani Desa Sukamulya, Majalengka, di Kantor LBH Bandung, Jalan Sidomulyo, Kamis (24/11/2016). KOMPAS.com/DENDI RAMDHANI Kontributor Bandung, Dendi Ramdhani Direktur LBH Bandung Arip Yogiawan saat memberikan penjelasan kepada wartawan soal penangguhan penahanan tiga petani Desa Sukamulya, Majalengka, di Kantor LBH Bandung, Jalan Sidomulyo, Kamis (24/11/2016). KOMPAS.com/DENDI RAMDHANI

Hal ini terjadi pada penduduk yang tempat tinggalnya terdampak pembangunan infrastruktur.

Pada awalnya mereka menerima kompensasi ganti rugi, tapi, tahun-tahun selanjutnya, kompensasi tersebut habis dan mereka justru hidup sebagai buruh.

Baca juga: Ngobrolin Menteri Kabinet Baru Jokowi di Istana Merdeka

YLBHI juga menyoroti sejumlah peristiwa pencerman lingkungan yang terjadi di beberapa daerah.

Misalnya, peristiwa kabut asap akibat pembakaran hutan di Palangkaraya, Pontianak dan Pekanbaru.

Atau polusi udara di Jakarta yang kian parah, atau pencemaran laut akibat kebocoran sumur dan pipa minyak Pertamina yang terjadi di Laut Karawang hingga Kepulauan Seribu.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
 Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Nasional
Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Nasional
Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Nasional
Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Nasional
Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Nasional
Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Nasional
PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

Nasional
Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Nasional
Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Nasional
MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

Nasional
Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Nasional
Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Nasional
Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X