Kemendagri: 168 ASN Tersandung Korupsi Belum Dipecat

Kompas.com - 15/08/2019, 14:08 WIB
Warga membawa poster anti korupsi pada Hari Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Solo, Jawa Tengah, Minggu (9/12/2018). Selain dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi aksi tersebut juga untuk mendorong Pemerintah dan KPK memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku korupsi. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/foc. MOHAMMAD AYUDHAWarga membawa poster anti korupsi pada Hari Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Solo, Jawa Tengah, Minggu (9/12/2018). Selain dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi aksi tersebut juga untuk mendorong Pemerintah dan KPK memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku korupsi. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/foc.
Penulis Devina Halim
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri mencatat terdapat 168 aparatur sipil negara (ASN) yang tersandung kasus korupsi dan belum dilakukan pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH).

Hal itu disampaikan Plt Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Akmal Malik dalam acara diskusi bertajuk "Penyelesaian Sengketa Hukum Bidang Otonomi Daerah dalam Rangka Penegakan Hukum terhadap Kepala Daerah dan ASN yang Melakukan Tipikor", di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2019).

"Ada banyak faktor, masih ada 168 orang yang masih belum dilakukan pemberhentian tidak hormat," ungkap Akmal.

Baca juga: 20 ASN Koruptor di Timor Tengah Utara Dipecat secara Tidak Hormat

Rinciannya, sebanyak 10 ASN yang belum dipecat di tingkat provinsi, 139 ASN di tingkat kabupaten, dan 19 ASN lainnya di tingkat kota.

Sementara itu, total ASN yang terjaring kasus korupsi dan harus dipecat berjumlah 2.345 orang, yang terdiri dari 98 orang di tingkat pusat dan 2.259 ASN di tingkat pemerintah daerah.

Akmal mengakui bahwa pemecatan tersebut tidak mudah. Salah satu kendalanya adalah kejadian atau kasus yang sudah cukup lama.

"Memang kami memahami tidak mudah melakukan ini. Karena kejadiannya sudah cukup lama dan kemudian ada beberapa di antaranya kepala daerahnya sudah tidak ada lagi. Ada yang, mohon maaf, meninggal dunia, pensiun, mutasi, dan sebagainya," ujarnya.

Baca juga: Ini Alasan Bupati Pandeglang Berat Memecat 8 ASN Koruptor

Kemudian, ada pula kepala daerah yang merasa sungkan untuk melakukan pemecatan. Namun, Akmal menegaskan, pemecatan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum.

"Ini bukan personal, ini masalah sistem. Ini kewajiban kita, bahwasanya kita punya kewajiban itu melaksanakan peraturan perundang-undangan. Ketika ketentuan perundangan harus dilakukan pemberhentian kepada ASN yang sudah inkrah, ya apa boleh buat?" tutur dia.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Karhutla, Wiranto: Pemda Jangan Api Membesar Baru Lapor Pusat

Soal Karhutla, Wiranto: Pemda Jangan Api Membesar Baru Lapor Pusat

Nasional
Berdayakan Masyarakat, Dompet Duafa Perkuat Jaringan Mitra di Daerah

Berdayakan Masyarakat, Dompet Duafa Perkuat Jaringan Mitra di Daerah

Nasional
Pemerintah dan DPR Sepakat Hapus Satu Pasal Perzinaan dalam RKUHP

Pemerintah dan DPR Sepakat Hapus Satu Pasal Perzinaan dalam RKUHP

Nasional
Kuasa Hukum Tersangka Pengibar Bendera Bintang Kejora Laporkan Polda Metro Jaya ke Kompolnas

Kuasa Hukum Tersangka Pengibar Bendera Bintang Kejora Laporkan Polda Metro Jaya ke Kompolnas

Nasional
Wiranto Sebut 2 Versi Pemilihan Dewas KPK, Ditunjuk Langsung Presiden atau Lewat Pansel

Wiranto Sebut 2 Versi Pemilihan Dewas KPK, Ditunjuk Langsung Presiden atau Lewat Pansel

Nasional
Veronica Koman Tak Penuhi Panggilan, Polda Jatim Akan Terbitkan DPO

Veronica Koman Tak Penuhi Panggilan, Polda Jatim Akan Terbitkan DPO

Nasional
Sebelum Jadi Tersangka, Menpora Imam Nahrawi 3 Kali Dipanggil KPK tapi Tak Pernah Hadir

Sebelum Jadi Tersangka, Menpora Imam Nahrawi 3 Kali Dipanggil KPK tapi Tak Pernah Hadir

Nasional
Anggaran Kepemudaan dan Olahraga Dikorupsi, KPK: Buruk untuk Masa Depan Bangsa

Anggaran Kepemudaan dan Olahraga Dikorupsi, KPK: Buruk untuk Masa Depan Bangsa

Nasional
Bantahan-bantahan Menpora Imam Nahrawi sebelum Jadi Tersangka KPK

Bantahan-bantahan Menpora Imam Nahrawi sebelum Jadi Tersangka KPK

Nasional
Menpora Imam Nahrawi Jadi Tersangka, Ini Kata Pengacara

Menpora Imam Nahrawi Jadi Tersangka, Ini Kata Pengacara

Nasional
Eks Pejabat Kemendagri Mengaku Pernah Serahkan Uang Rp 4 Miliar ke Markus Nari

Eks Pejabat Kemendagri Mengaku Pernah Serahkan Uang Rp 4 Miliar ke Markus Nari

Nasional
Pakar: Tanpa Perlawanan, Buzzer Sukses Bikin Publik Ragukan KPK

Pakar: Tanpa Perlawanan, Buzzer Sukses Bikin Publik Ragukan KPK

Nasional
Menpora Imam Nahrawi Tersangka KPK, Harta Kekayaannya Rp 22,6 Miliar

Menpora Imam Nahrawi Tersangka KPK, Harta Kekayaannya Rp 22,6 Miliar

Nasional
Menpora Imam Nahrawi Tersangka, PKB Beri Bantuan Hukum

Menpora Imam Nahrawi Tersangka, PKB Beri Bantuan Hukum

Nasional
Bebas Bersyarat Koruptor di Era SBY Ketat, Ini Penjelasan Mantan Wamenkumham

Bebas Bersyarat Koruptor di Era SBY Ketat, Ini Penjelasan Mantan Wamenkumham

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X