Kompas.com - 15/08/2019, 14:08 WIB
Warga membawa poster anti korupsi pada Hari Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Solo, Jawa Tengah, Minggu (9/12/2018). Selain dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi aksi tersebut juga untuk mendorong Pemerintah dan KPK memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku korupsi. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/foc. MOHAMMAD AYUDHAWarga membawa poster anti korupsi pada Hari Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Solo, Jawa Tengah, Minggu (9/12/2018). Selain dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi aksi tersebut juga untuk mendorong Pemerintah dan KPK memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku korupsi. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/foc.
Penulis Devina Halim
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri mencatat terdapat 168 aparatur sipil negara (ASN) yang tersandung kasus korupsi dan belum dilakukan pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH).

Hal itu disampaikan Plt Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Akmal Malik dalam acara diskusi bertajuk "Penyelesaian Sengketa Hukum Bidang Otonomi Daerah dalam Rangka Penegakan Hukum terhadap Kepala Daerah dan ASN yang Melakukan Tipikor", di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2019).

"Ada banyak faktor, masih ada 168 orang yang masih belum dilakukan pemberhentian tidak hormat," ungkap Akmal.

Baca juga: 20 ASN Koruptor di Timor Tengah Utara Dipecat secara Tidak Hormat

Rinciannya, sebanyak 10 ASN yang belum dipecat di tingkat provinsi, 139 ASN di tingkat kabupaten, dan 19 ASN lainnya di tingkat kota.

Sementara itu, total ASN yang terjaring kasus korupsi dan harus dipecat berjumlah 2.345 orang, yang terdiri dari 98 orang di tingkat pusat dan 2.259 ASN di tingkat pemerintah daerah.

Akmal mengakui bahwa pemecatan tersebut tidak mudah. Salah satu kendalanya adalah kejadian atau kasus yang sudah cukup lama.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Memang kami memahami tidak mudah melakukan ini. Karena kejadiannya sudah cukup lama dan kemudian ada beberapa di antaranya kepala daerahnya sudah tidak ada lagi. Ada yang, mohon maaf, meninggal dunia, pensiun, mutasi, dan sebagainya," ujarnya.

Baca juga: Ini Alasan Bupati Pandeglang Berat Memecat 8 ASN Koruptor

Kemudian, ada pula kepala daerah yang merasa sungkan untuk melakukan pemecatan. Namun, Akmal menegaskan, pemecatan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum.

"Ini bukan personal, ini masalah sistem. Ini kewajiban kita, bahwasanya kita punya kewajiban itu melaksanakan peraturan perundang-undangan. Ketika ketentuan perundangan harus dilakukan pemberhentian kepada ASN yang sudah inkrah, ya apa boleh buat?" tutur dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Pertimbangan MK Tolak Gugatan Terkait UU Minerba

Ini Pertimbangan MK Tolak Gugatan Terkait UU Minerba

Nasional
Periksa Kepsek SMA 8 Tangsel, KPK Dalami Dugaan Adanya Calo Pengadaan Tanah SMKN 7

Periksa Kepsek SMA 8 Tangsel, KPK Dalami Dugaan Adanya Calo Pengadaan Tanah SMKN 7

Nasional
Jadi Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Ditahan Kejagung

Jadi Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Ditahan Kejagung

Nasional
KTT ASEAN Plus Three, Jokowi Tekankan Perlunya Dana Darurat Kesehatan Kawasan

KTT ASEAN Plus Three, Jokowi Tekankan Perlunya Dana Darurat Kesehatan Kawasan

Nasional
Epidemiolog Minta Pemerintah Gencarkan Imbauan Prokes Saat Libur Nataru

Epidemiolog Minta Pemerintah Gencarkan Imbauan Prokes Saat Libur Nataru

Nasional
Ini Kriteria Jubir Jokowi Menurut Johan Budi...

Ini Kriteria Jubir Jokowi Menurut Johan Budi...

Nasional
Hasto Sebut Megawati dan Jokowi Diserang Pihak yang Ingin Rusak PDI-P

Hasto Sebut Megawati dan Jokowi Diserang Pihak yang Ingin Rusak PDI-P

Nasional
Eks Dirut Tersangka Dugaan Korupsi Perum Perindo, Ini Perannya Menurut Kejagung

Eks Dirut Tersangka Dugaan Korupsi Perum Perindo, Ini Perannya Menurut Kejagung

Nasional
Disebut Layak Jadi Jubir Jokowi, Johan Budi: Saya Sudah Pernah, Sebaiknya Orang Lain

Disebut Layak Jadi Jubir Jokowi, Johan Budi: Saya Sudah Pernah, Sebaiknya Orang Lain

Nasional
KPK Gelar Raker di Yogyakarta, Sekjen: Harmonisasi Regulasi Pasca Pegawai Jadi ASN

KPK Gelar Raker di Yogyakarta, Sekjen: Harmonisasi Regulasi Pasca Pegawai Jadi ASN

Nasional
'Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai', Aksi BRSDM Wujudkan Ekonomi dan Laut Sehat

"Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai", Aksi BRSDM Wujudkan Ekonomi dan Laut Sehat

Nasional
Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Askrindo Mitra Utama

Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Askrindo Mitra Utama

Nasional
Saldi Isra: Pemutusan Akses Informasi Harus Perhatikan Hak Warga

Saldi Isra: Pemutusan Akses Informasi Harus Perhatikan Hak Warga

Nasional
Dugaan Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Jadi Tersangka

Dugaan Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Jadi Tersangka

Nasional
Anggota DPR Sarankan Aturan Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat Dihapus

Anggota DPR Sarankan Aturan Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat Dihapus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.