Kompas.com - 15/08/2019, 13:03 WIB
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Analis politik dan Direktur Indostrategi Arif Nurul Imam menilai susunan kabinet yang terdiri 45 persen partai politik berpotensi membuat koalisi pendukung Presiden Joko Widodo gelisah.

Sebab, porsi sebesar 45 persen tentunya akan mengurangi jatah kursi yang digantikan oleh kelompok profesional sebesar 55 persen.

"Situasi ini tentu menjadikan parpol gelisah karena praktis akan mengurangi jatah kursi menteri yang digantikan kaum profesional," ujar Arif kepada Kompas.com, Kamis (15/8/2019).

Seperti diketahui ada enam parpol di DPR yang tergabung dalam koalisi pendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019.

Baca juga: Parpol Dapat Jatah 45 Persen di Kabinet, Jokowi: Tak Boleh Menolak

Keenam parpol tersebut adalah PDI-P, Partai Golkar, Partai Nasdem, PKB, PPP, dan Partai Hanura.

Arif menilai, koalisi pendukung dapat terpecah jika Presiden Jokowi gagal mengelola konflik dan manajemen politik.

Namun, koalisi juga dapat semakin solid apabila Presiden Jokowi berhasil melakukan negosiasi dan kompromi politik.

"Di politik semua mungkin, bisa pecah jika gagal mengelola konflik dan manajemen politik. Tapi bisa juga tetap solid jika ada negosiasi dan kompromi politik," kata Arif.

"Meski demikian, sekali lagi, Jokowi di periode kedua tak memiliki beban sebesar (Pilpres) 2014 karena 2024 tidak bisa maju lagi," ucapnya.

Baca juga: Demokrat Tetap Merapat ke Jokowi Meski Tak Masuk Kabinet

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Kabinet Kerja pada periode mendatang akan diwarnai gabungan menteri dari profesional dan unsur partai politik.

Secara spesifik, Jokowi menyatakan bahwa komposisi menteri dari partai politik memiliki porsi yang sedikit lebih kecil ketimbang kalangan profesional.

"Partai politik bisa mengusulkan, tetapi keputusan tetap di saya. Komposisinya 45 persen," kata Jokowi saat bertemu pemimpin media massa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Dengan demikian, perbandingan menteri dari kalangan profesional dengan unsur partai politik adalah 55 persen berbanding 45 persen.

Jokowi kemudian menegaskan bahwa semua pihak harus menerima komposisi itu. Ini termasuk ketua umum dan elite parpol.

Meski mendapat jatah yang lebih sedikit dibanding kalangan profesional, namun elite parpol tak boleh menolak. Sebab, penyusunan kabinet adalah sepenuhnya hak prerogatif presiden.

"Kamu tahu tidak kabinet itu apa? Kabinet itu hak prerogatif presiden. Menteri itu adalah hak prerogatif presiden," kata Jokowi saat ditanya wartawan apakah parpol bisa menerima komposisi yang telah ditetapkan.

Baca juga: Kabinet Baru Jokowi, Sri Mulyani Cocoknya Jadi Menteri Apa?

Adapun untuk pengumuman nama-nama yang akan mengisi kabinet barunya, Jokowi mengaku akan melihat momentum yang tepat.

Sebab, keputusan ini dinilai Jokowi juga memiliki dampak besar, termasuk juga akan mendapatkan respons pasar.

"Mendesak atau tidak mendesak kebutuhan itu. Kita lihat, lah. Tapi kalau kita lihat masyarakat menunggu, pasar juga menanti," ucap Jokowi.

"Sehingga sebetulnya semakin cepat diumumkan semakin baik. Tapi ini masih tetap kita hitung," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Pencalonan Presiden, Ketum PAN: 'Chapter' Capres Nanti, Terakhir

Soal Pencalonan Presiden, Ketum PAN: "Chapter" Capres Nanti, Terakhir

Nasional
Jokowi: Terima Kasih Keluarga Besar TNI, Terus Menjaga Kedaulatan dan Tumpah Darah Indonesia

Jokowi: Terima Kasih Keluarga Besar TNI, Terus Menjaga Kedaulatan dan Tumpah Darah Indonesia

Nasional
Rangkaian Atraksi Pesawat Tempur Tutup Upacara HUT Ke-77 TNI

Rangkaian Atraksi Pesawat Tempur Tutup Upacara HUT Ke-77 TNI

Nasional
Jokowi: Selamat Ulang Tahun TNI, Saya Sampaikan Penghargaan Setinggi-tingginya

Jokowi: Selamat Ulang Tahun TNI, Saya Sampaikan Penghargaan Setinggi-tingginya

Nasional
Jokowi Minta TNI Bantu Kemandirian Pangan dan Pengendalian Inflasi

Jokowi Minta TNI Bantu Kemandirian Pangan dan Pengendalian Inflasi

Nasional
Mahfud MD: Liga 1, 2, dan 3 Dihentikan sampai Presiden Menyatakan Bisa Dinormalisasi

Mahfud MD: Liga 1, 2, dan 3 Dihentikan sampai Presiden Menyatakan Bisa Dinormalisasi

Nasional
Duduk Bersebelahan Saat Hadiri HUT TNI, Megawati dan Prabowo Tampak Akrab Bercanda

Duduk Bersebelahan Saat Hadiri HUT TNI, Megawati dan Prabowo Tampak Akrab Bercanda

Nasional
HUT Ke-77 TNI, Kolonel Laut Erwin Kasirun Bertindak Jadi Komandan Upacara

HUT Ke-77 TNI, Kolonel Laut Erwin Kasirun Bertindak Jadi Komandan Upacara

Nasional
HUT Ke-77 TNI, Sejumlah Alutsista Tembak Dipamerkan di Depan Istana Merdeka

HUT Ke-77 TNI, Sejumlah Alutsista Tembak Dipamerkan di Depan Istana Merdeka

Nasional
Kemenko PMK: Korban Meninggal Tragedi Kanjuruhan Jadi 131 Orang

Kemenko PMK: Korban Meninggal Tragedi Kanjuruhan Jadi 131 Orang

Nasional
Wapres: Selama 77 Tahun, TNI Telah Persembahkan Prestasi dan Pengorbanan

Wapres: Selama 77 Tahun, TNI Telah Persembahkan Prestasi dan Pengorbanan

Nasional
Foto Ganjar di Bawah Baliho Puan yang Kembali Menuai Komentar Bambang Pacul

Foto Ganjar di Bawah Baliho Puan yang Kembali Menuai Komentar Bambang Pacul

Nasional
Ferdy Sambo dkk Akan Ditampilkan Bareskrim Sebelum Diserahkan ke Kejaksaan

Ferdy Sambo dkk Akan Ditampilkan Bareskrim Sebelum Diserahkan ke Kejaksaan

Nasional
Ditjen Imigrasi Siapkan Implementasi Paspor Berlaku 10 Tahun

Ditjen Imigrasi Siapkan Implementasi Paspor Berlaku 10 Tahun

Nasional
Branding Lipstik Elite Politik

Branding Lipstik Elite Politik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.