Beredar Surat Pelatihan dan Sertifikasi ASN di Bogor, BKN Pastikan Hoaks

Kompas.com - 15/08/2019, 12:56 WIB
Tangkapan layar terkait surat palsu pelatihan ASN. TwitterTangkapan layar terkait surat palsu pelatihan ASN.
Penulis Mela Arnani
|

KOMPAS.com - Sebuah surat undangan pelatihan dan sertifikasi ASN (Aparatur Sipil Negara) di Bogor, Jawa Barat beredar luas di masyarakat.

Salah satu akun mengonfirmasi kebenaran surat yang ditunjukkan kepada Direktur RSUD Labuha Halmahera Selatan tersebut ke akun resmi Twitter Badan Kepegawaian Negara ( BKN), @BKNgoid dan akun resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, @kempanrb.

"@BKNgoid min...perihal surat ini...apakah benar dari BKN yg dikirim via email? Mohon responnya. Cc: @kempanrb," tulis unggahan akun tersebut dilengkapi dengan foto surat palsu tersebut.

Terdapat lambang Badan Kepegawaian Negara (BKN) di bagian atas surat yang mengatasnamakan Kepala Pusat Pengembangan ASN Ahmad Jalis ini.

Surat bodong bernomor 195/A/TU/3/Pusbang ASN/VIII/2019 itu dikeluarkan di Bogor pada 13 Agustus 2019 lalu.

Isi surat menyebutkan, acara yang diselenggarakan selama 2 hari di Kampus Pusat Pengembangan ASN Jalan Desa Pandansari Nomor 32 KM 45 Tol Jagorawi Ciawi, Bogor ini akan diikuti 1.500 ASN.

Baca juga: [HOAKS] Rekrutmen CPNS Dibuka 23 Oktober 2019

Sejumlah dokumen, pesyaratan dan ketentuan yang wajib bagi peserta juga tertera lengkap di surat tersebut.

Berikut bunyi lengkap surat tersebut:

Tangkapan layar terkait surat palsu pelatihan ASN.Twitter Tangkapan layar terkait surat palsu pelatihan ASN.
Nomor: 195/A/TU/3/Pusbang ASN/VIII.2019
Lampiran: 1 (satu) berkas
Perihal: Undangan Pelatihand an Sertifikasi ASN

Yang terhormat,
Direktur RSUD Labuha Halmahera Selatan
di-Tempat

Halaman:
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Tak Berpihak ke KPK, ICW Pesimistis Ada Perppu Batalkan Revisi UU KPK

Jokowi Tak Berpihak ke KPK, ICW Pesimistis Ada Perppu Batalkan Revisi UU KPK

Nasional
Pakar Tata Negara: Tahun 2019 Bencana Legislasi

Pakar Tata Negara: Tahun 2019 Bencana Legislasi

Nasional
Yasonna Laoly: Presiden Berwenang Penuh Tentukan Dewan Pengawas KPK

Yasonna Laoly: Presiden Berwenang Penuh Tentukan Dewan Pengawas KPK

Nasional
Jokowi Ditantang Keluarkan Perppu Mengoreksi Revisi UU KPK seperti SBY

Jokowi Ditantang Keluarkan Perppu Mengoreksi Revisi UU KPK seperti SBY

Nasional
Uji Materi UU KPK, ICW dan Koalisi Masyarakat Sipil Masih Kumpulkan Bukti

Uji Materi UU KPK, ICW dan Koalisi Masyarakat Sipil Masih Kumpulkan Bukti

Nasional
DPR-Pemerintah Sepakat Bawa Revisi UU tentang PPP ke Rapat Paripurna

DPR-Pemerintah Sepakat Bawa Revisi UU tentang PPP ke Rapat Paripurna

Nasional
ICW Sebut Ada Benang Merah Revisi UU dengan Kasus yang Ditangani KPK

ICW Sebut Ada Benang Merah Revisi UU dengan Kasus yang Ditangani KPK

Nasional
Komisi III: Napi yang Ditangani KPK Lebih Sulit Dapat Rekomendasi Bebas Bersyarat

Komisi III: Napi yang Ditangani KPK Lebih Sulit Dapat Rekomendasi Bebas Bersyarat

Nasional
Selain ke MK, Surpres Pembahasan Revisi UU KPK Akan Digugat ke PTUN

Selain ke MK, Surpres Pembahasan Revisi UU KPK Akan Digugat ke PTUN

Nasional
Dewan Pengawas KPK Dinilai Berpotensi Ganggu Proses Penyelidikan

Dewan Pengawas KPK Dinilai Berpotensi Ganggu Proses Penyelidikan

Nasional
Pembebasan Bersyarat Koruptor Dilonggarkan, Begini Komentar KPK

Pembebasan Bersyarat Koruptor Dilonggarkan, Begini Komentar KPK

Nasional
Bakal Banyak Proyek Strategis Nasional, ICW: Jokowi Seharusnya Perkuat KPK

Bakal Banyak Proyek Strategis Nasional, ICW: Jokowi Seharusnya Perkuat KPK

Nasional
Rapat Paripurna Luar Biasa DPD Ricuh, Senator Sulbar: Ada Akal-akalan Tim OSO

Rapat Paripurna Luar Biasa DPD Ricuh, Senator Sulbar: Ada Akal-akalan Tim OSO

Nasional
Pembebasan Bersyarat Dipermudah Dinilai Tak Sejalan dengan Semangat Antikorupsi

Pembebasan Bersyarat Dipermudah Dinilai Tak Sejalan dengan Semangat Antikorupsi

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Imam Nahrawi Serahkan Nasibnya ke Presiden

Jadi Tersangka KPK, Imam Nahrawi Serahkan Nasibnya ke Presiden

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X