Demokrat Tetap Merapat ke Jokowi Meski Tak Masuk Kabinet

Kompas.com - 15/08/2019, 12:31 WIB
Waketum Partai Demokrat Nurhayati Assegaf KOMPAS.com/Achmad FaizalWaketum Partai Demokrat Nurhayati Assegaf

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Assegaf mengatakan, dukungan partai Demokrat kepada pemerintah Joko Widodo-Ma'ruf bukan untuk mengincar kursi menteri di Kabinet Kerja Jilid II.

Ia mengatakan, meskipun kader Demokrat tak masuk dalam kabinet kerja Jokowi-Ma'ruf, Demokrat tetap bersama pemerintah.

"Untuk Demokrat saya kira bukan masalah menteri atau tidak menteri. Tapi ketika kita sudah menyatakan kita bersama pemerintah, apapun keputusan pemerintah akan kita hargai, khususnya presiden Jokowi selaku presiden terpilih ya, hak prerogatif presiden," kata Nurhayati saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/8/2019).

Baca juga: Dukungan Demokrat ke Jokowi Bisa Bertepuk Sebelah Tangan, Ini Kode Kerasnya

Nurhayati mengaku tak bisa memastikan apakah kadernya akan masuk dalam Kabinet Kerja Jilid II. Menurut dia, hal itu adalah keputusan presiden.

Ia menegaskan, selama ini partainya tidak menyodorkan nama-nama kader sebagai calon menteri kepada Jokowi.

"Jadi kita bukan masalah kita dapet atau tidak dapet kursi, selama ini Demokrat tidak pernah menyodor-nyodorkan menteri juga," ujarnya.

Baca juga: Demokrat Dukung Jokowi, Koalisi Dinilai Khawatir Permulus Jalan AHY untuk 2024

Terkait dengan sikap presiden Jokowi yang akan mengumumkan kabinetnya dalam waktu dekat, Nurhayati menilai, setiap presiden memiliki karakter sendiri.

Ia yakin Jokowi telah mendiskusikan hal tersebut dengan Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

"Saya yakin bahwa partai koalisi dan lain sebagainya itu pasti juga sering bertemu beliau, ini gaya yang masing-masing presiden punya, gaya tersendiri dan itu kita hargai," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, penyusunan nama-nama menteri untuk kabinet periode kedua sudah selesai.

Baca juga: Sejumlah Respons terhadap Demokrat yang Kini Dukung Jokowi

Pengumuman soal kabinet akan diumumkan secepatnya.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
 Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Nasional
Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Nasional
Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Nasional
Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Nasional
Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Nasional
Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Nasional
PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

Nasional
Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Nasional
Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Nasional
MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

Nasional
Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Nasional
Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Nasional
Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X