Tjahjo Kumolo: Mohon Maaf, Ini Pamitan Saya Resmi...

Kompas.com - 15/08/2019, 12:23 WIB
Kompas TV 2 bulan menuju pelantikan presiden dan wakil presiden Joko Widodo mengaku sudah mengantongi nama-nama calon menteri. Presiden juga akan mengubah komposisi kabinet kerja jilid 2 tapi jumlahnya akan sama dengan periode pertama yakni 34 kementerian. Yang difokuskan adalah soal investasi dan ekspor impor. Pertama pembentukan Kementerian Investasi. Nantinya Badan Koordinasi Penanaman Modal akan masuk jadi salah satu portofolio di kementerian tersebut. Kedua penggabungan kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Ekonomi Digital. Dan Kementerian Luar Negeri akan melebur dengan pos ekspor sehingga Kementerian Perdagangan hanya akan mengatur perdagangan dalam negeri. Perubahan nomenklatur ini juga dijanjikan akan diisi menteri muda rentang usia 25 hingga 35 tahun dengan komposisi 55% dari profesional dan 45% dari partai politik. Ekonom menilai rencana presiden meleburkan kementerian ini harus benar-benar didukung koordinasi yang baik antar-kementerian dan lembaga. Sementara para pelaku usaha menanggapi berbeda soal rencana Jokowi ini. Kepada Harian Kontan, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Adhi S Lukman mengatakan "kalau BKPM berubah jadi Kementerian Investasi akan lebih baik dalam hal kewenangan." Berbeda dengan Wakil Ketua Umum Aprindo Tutum Rahanta yang menilai persoalan mendasar pelemahan ekonomi adalah lemahnya ekspor bukan soal nomenklatur kabinet." Pos-pos strategis ekonomi selama ini jadi sorotan dalam penggodokan jajaran kementerian. Apalagi selama ini pemerintah sudah mengeluarkan bauran kebijakan untuk menyokong pertumbuhan ekonomi namun hasilnya tak maksimal. Profesional dinilai lebih bisa bekerja tanpa tekanan partai politik. #JokoWidodo #KabinetBaru #KementerianBaru

Ia pun mengucapkan terima kasih kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan DKPP atas kerja sama selama lima tahun ini.

Terlebih, kata dia, selama lima tahun ini, hampir 3 tahun di antaranya waktu yang dilewati dihabiskan dengan Komisi II DPR.

Mulai dari pansus menyusun UU Pemilu selama 2 tahun serta pilkada serentak yang berlangsung tiga kali.

Termasuk juga sinergi antara pihaknya dan kepolisian, TNI, dan Gakumdu yang telah berjalan dengan baik.

"Saya kira prestasi kebersamaan untuk persiapan jangka pendek pilkada serentak 2020 dan 2024 sebagaimana ketentuan UU dan dalam rangka mempersiapkan pilpres dan pileg tahun 2024," kata dia.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

CLS UGM: Diskusi soal Pemberhentian Presiden Bersifat Akademis, Tak Terkait Politik

CLS UGM: Diskusi soal Pemberhentian Presiden Bersifat Akademis, Tak Terkait Politik

Nasional
Terkait Pelantikan Iman Brotoseno, Komisi I Sebut Dewas TVRI Langgar UU MD3

Terkait Pelantikan Iman Brotoseno, Komisi I Sebut Dewas TVRI Langgar UU MD3

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Penolak UU Minerba Gelar Sidang Rakyat

Koalisi Masyarakat Sipil Penolak UU Minerba Gelar Sidang Rakyat

Nasional
KPK Minta ICW Hormati Putusan Hakim Terkait Kader PDI-P Saeful Bahri

KPK Minta ICW Hormati Putusan Hakim Terkait Kader PDI-P Saeful Bahri

Nasional
Muhaimin Iskandar Minta Pelaksanaan 'New Normal' Diawasi Ketat

Muhaimin Iskandar Minta Pelaksanaan "New Normal" Diawasi Ketat

Nasional
Kuasa Hukum: Pernyataan Farid Gaban Merupakan Kritik, Tak Dilandasi Niat Jahat

Kuasa Hukum: Pernyataan Farid Gaban Merupakan Kritik, Tak Dilandasi Niat Jahat

Nasional
Komite Penyelamat TVRI Kecam Pelantikan Iman Brotoseno sebagai Dirut

Komite Penyelamat TVRI Kecam Pelantikan Iman Brotoseno sebagai Dirut

Nasional
Mendagri Terbitkan Pedoman 'New Normal', Atur Protokol di Mal hingga Salon

Mendagri Terbitkan Pedoman "New Normal", Atur Protokol di Mal hingga Salon

Nasional
Pemerintah Diminta Susun Panduan 'New Normal' Bersama Pemda

Pemerintah Diminta Susun Panduan "New Normal" Bersama Pemda

Nasional
Pemerintah Targetkan 4 Juta Tenaga Kerja lewat Proyek Strategis Nasional

Pemerintah Targetkan 4 Juta Tenaga Kerja lewat Proyek Strategis Nasional

Nasional
Jubir Pemerintah: Perasaan Gembira Kunci Imunitas Tubuh dari Covid-19

Jubir Pemerintah: Perasaan Gembira Kunci Imunitas Tubuh dari Covid-19

Nasional
KPK Setor Rp 1,1 Miliar ke Kas Negara

KPK Setor Rp 1,1 Miliar ke Kas Negara

Nasional
Lima Provinsi dengan Kenaikan Kasus Positif Covid-19 Tertinggi pada 29 Mei

Lima Provinsi dengan Kenaikan Kasus Positif Covid-19 Tertinggi pada 29 Mei

Nasional
Masa Pemberian Bansos Diperpanjang hingga Desember, namun Nilainya Berkurang

Masa Pemberian Bansos Diperpanjang hingga Desember, namun Nilainya Berkurang

Nasional
Wapres Ma'ruf Akui Banyak Hal yang Harus Diperbaiki dalam Penanganan Covid-19

Wapres Ma'ruf Akui Banyak Hal yang Harus Diperbaiki dalam Penanganan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X