Sri Mulyani dan Lukman Hakim Saifuddin, Terbanyak Dibahas di Facebook Jelang Kabinet Baru

Kompas.com - 15/08/2019, 11:37 WIB

Rakhmat Nur Hakim,

Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

Rakhmat Nur Hakim

Penulis

Diamanty Meiliana

Editor

Lihat Foto

Gambar yang diambil pada 20 November 2017 ini menunjukkan logo Facebook, layanan media sosial yang berbasis di Amerika Serikat.(AFP PHOTO/LOIC VENANCE)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyan dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin paling banyak diperbincangkan oleh netizen di platform Facebook jelang pembentukan kabinet Presiden Joko Widodo jilid dua.

Data tersebut dirilis oleh Indonesia Indicator hari ini, Kamis (15/8/2019), berdasarkan unggahan perbincangan netizen di Facebook pada Juli 2018-Juli 2019.

Dalam rentang setahun, muncul 55.848 unggahan perbincangan tentang menteri Kabinet Kerja dari 15.548 akun organik (bukan robot).

Dari jumlah tersebut, nama Sri Mulyani diperbincangkan 6.152 kali dalam setahun terkait kebijakan dan personalitasnya.

Beberapa hal terkait Sri Mulyani yang diperbincangkan secara positif oleh netizen ialah saat ia ditetapkan sebagai Menteri Keuangan terbaik se-Asia Pasifik.

Adapun Sri Mulyani diperbincangkan secara negatif oleh netizen lantaran utang luar negeri yang bertambah.

Sri Mulyani memperoleh sentimen positif sebesar 48,15 persen dari total perbincangan mengenai kebijakannya.

Sedangkan 38,78 persen unggahan mengenai kebijakannya bernada negatif dan 13,07 persen bernada netral.

Sementara itu, Lukman diperbincangkan sebanyak 4.847 kali dalam setahun terakhir terkait kebijakannya.

Lukman diperbincangkan secara positif lewat kesuksesannya dalam pengelolaan pelaksanaan ibadah haji.

Ia juga diperbincangkan dengan nada negatif lantaran tersangkut kasus korupsi pengangkatan pejabat Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Adapun Lukman memperoleh 51,08 persen sentimen positif di setiap perbincangan netizen dan 25,5 persen sentimen negatif.

Sisanya, sebanyak 23,42 persen perbincangan mengenai Lukman bernada netral.

Kompas TV Tiga bulan tersandera, para pembantu presiden dilarang menelurkan kebijakan strategis yang berpotensi membebani pejabat baru di masa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Konsekuensinya birokrasi keok dalam bekerja jika masa transisi tak diiringi <em>reshuffle</em> atau perombakan kabinet. Hitung-hitungan Charta Politika berlandaskan etika dan tradisi maksimal 50% jatah kursi menteri biasanya diberikan kepada partai politik. Yang kemudian di-bagi berdasarkan perolehan kursi di parlemen para partai koalisi dan tambahan bagi koalisi baru. Investasi menjadi pekerjaan rumah menteri-menteri ekonomi berikutnya. Pasalnya investasi asing turun hampir 10% menjadi Rp 388,3 triliun tahun lalu. Kementerian keuangan dituntut lebih agresif merancang stimulus seperti pajak untuk menarik investor asing. Dengan demikian pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan anggaran negara tetapi juga efektif mempercepat pertumbuhan ekonomi. Meski demikian kinerja Kabinet Kerja Jilid I patut diapresiasi. Pada akhir-akhir masa jabatannya para menteri harus menjawab tantangan ekonomi yang justru datang dari luar negeri. Ke depan ekpektasi pasar cukup tinggi terhadap menteri dari kalangan profesional untuk menjawab tantangan global. Sejumlah ekonom yakni indonesia masih mampu mencetak pertumbuhan ekonomi melampaui 6%. #MenteriKabinetBaru #TantanganEkonomi #Investasi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.