Buka-bukaan Jokowi soal Kabinet Baru...

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Ma'ruf Amin baru akan dilantik pada 20 Oktober. Namun, Presiden Jokowi sudah memberi sejumlah bocoran mengenai kabinet baru yang akan membantunya di periode kedua nanti.

Bocoran itu disampaikan Jokowi saat makan siang bersama sejumlah pimpinan redaksi media massa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/8/2019). Pemimpin Redaksi Kompas.com Wisnu Nugroho turut hadir dalam acara itu.

Berikut rangkuman buka-bukaan Jokowi soal kabinet baru:

1. Nomenklatur Baru

Jokowi mengatakan, dirinya akan membentuk dua kementerian baru di kabinet periode kedua. Kementerian tambahan itu adalah Kementerian Digital dan Ekonomi Kreatif serta Kementerian Investasi.

"Kita melihat perkembangan dunia yang begitu cepat dan pemerintah ingin merespons itu secara cepat sehingga ada kementerian-kementerian baru," kata Jokowi.

Jokowi menambahkan, presiden memiliki kewenangan untuk membentuk kabinet dan kementerian kecuali yang diatur undang-undang.

Kementerian yang tidak bisa ditiadakan itu adalah Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

"Selebihnya bisa diatur dengan perpres," ujar Jokowi.

Baca juga: Jokowi Bakal Bentuk 2 Kementerian Baru di Kabinet Periode Kedua

Selain ada kementerian baru, Jokowi juga menyebut ada kementerian yang akan dilebur menjadi satu. Hal itu disampaikan Jokowi saat ditanya wartawan seusai menghadiri HUT Pramuka di Bumi Perkemahan Cibubur, Rabu sore.

Ada yang digabung, ada yang muncul baru," kata Jokowi.

Namun, Jokowi belum mau buka-bukaan soal kementerian yang akan digabung. Ia meminta publik sabar menunggu dan tidak berspekulasi lebih jauh.

"Nanti kalau sudah waktunya tahu semua. Jangan nebak-nebak," kata Jokowi.

2. Komposisi Parpol vs Profesional

Jokowi menyatakan bahwa Kabinet Kerja pada periode mendatang akan diwarnai gabungan menteri dari profesional dan unsur partai politik. Secara spesifik, Jokowi menyatakan bahwa komposisi menteri dari partai politik memiliki porsi yang sedikit lebih kecil ketimbang kalangan profesional.