Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Wisnu Nugroho
Pemimpin Redaksi Kompas.com

Wartawan Kompas. Pernah bertugas di Surabaya, Yogyakarta dan Istana Kepresidenan Jakarta dengan kegembiraan tetap sama: bersepeda. Menulis sejumlah buku tidak penting.

Tidak semua upaya baik lekas mewujud. Panjang umur upaya-upaya baik ~ @beginu

Ngobrolin Menteri Kabinet Baru Jokowi di Istana Merdeka

Kompas.com - 15/08/2019, 07:17 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
Editor Bayu Galih

Kabinet cepat dan yahud 

Ditanya bagaimana gambar besar kabinet yang sudah final disusun dan akan diumumkan, Jokowi mengatakan kabinet mendatang adalah kabinet yang menekankan kecepatan kerja.

Untuk mendapatkan formula dan gambaran tentang kecepatan dalam kabinet mendatang, Jokowi menimbang semua faktor dengan kerumitannya untuk menyusun kabinet.

Selain soal partai politik koalisi, pertimbangan itu antara lain soal keterwakilan daerah sebagai gambaran keterwakilan wilayah Indonesia, keterwakilan agama, gender, organisasi masyarakat, usia, dan seabagainya.

"Pokoknya, kabinetnya yahud. Percaya sama saya," ujar Jokowi memberi jaminan.

Baca juga: Jokowi Sebut Ada Kementerian yang Akan Digabung

Mengenai peran KH Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden, Jokowi mengemukakan akan banyak peran bisa diambil.

"Yang jelas tidak ada pembagian peran ini urusan presiden, itu urusan wakil presiden. Tidak ada. Hal sama terjadi juga saat saya dan Pak Jusuf Kalla. Tidak ada pembagian urusan," ujar Jokowi.

Mengenai posisi Jusuf Kalla yang tidak lagi akan menjadi wakil presiden, Jokowi tidak khawatir.

"Karena keluwesan dan kelincahannya, Pak Jusuf Kalla bisa berperan di banyak tempat," ujarnya.

Sekadar menyebut sebagai contoh, Jusuf Kalla bisa menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, Utusan Khusus Presiden untuk urusan penyelesaian konflik di sejumlah negara, dan sebagainya.

Percakapan kemudian meluas ke topik-topik hangat lainnya. Topik yang menarik perhatian Jokowi adalah wacana amandeman UUD 1945 khususnya soal Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan kewenangan MPR untuk memilih mandatarisnya yaitu Presiden.

Terhadap dua soal ini, Jokowi menyatakan ketidaksetujuannya secara terbuka.

Soal GBHN, Jokowi justru sepakat untuk membuat rancangan yang fleksibel sehingga bisa merespons perubahan yang sangat cepat.

Soal kewenangan MPR memilih Presiden, Jokowi berujar, "Saya ini produk pemilihan langsung oleh rakyat. Jika tidak dipilih langsung oleh rakyat, tidak mungkin anak tukang kayu bisa menjadi Presiden."

Baca juga: Jokowi Tak Setuju Wacana Presiden Dipilih MPR

Semua tertawa mendengar pernyataan ini termasuk Jokowi yang beberapa kali menegaskan tidak punya beban di periode kedua.

Tertawa lepas Jokowi di sela-sela obrolan lebih dari satu jam soal kabinet adalah ungkapan tidak adanya beban itu. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com