Ngobrolin Menteri Kabinet Baru Jokowi di Istana Merdeka

Gerindra, Demokrat, PAN dan PKS 

Untuk pertanyaan bagaimana Presiden mengakomodir partai koalisi pendukungnya, Jokowi menjawab, "Komposisinya itu 45 persen partai koalisi, 55 persen profesional. Partai kaolisi bisa mengajukan, tetapi kewenangan tetap ada di saya untuk menerima atau tidak."

Dengan komposisi ini, partai koalisi pendukung Jokowi akan mendapat 15 kursi sementara sisanya 19 kursi akan diisi profesional. 

Jumlah kementerian meskipun tidak ditegasakan berapa banyak, jumlahnya kira-kira akan sama dengan jumlah kementerian saat ini yaitu 34 kementerian.

Jokowi juga menjelaskan, meskipun semua partai politik punya keinginan bergabung dalam koalisi pemerintah, keputusan untuk tetap dengan koalisi yang dibangun sebelum Pemilu Presiden akan tetap dipertahankan.

Baca juga: Jokowi Sebut Komposisi Parpol di Kabinet 45 Persen, Jaksa Agung dari Non-parpol

Jokowi yakin dengan koalisi saat ini dan jumlah kekuatannya di DPR-RI yang mencapai 61 persen.

Jumlah 61 persen itu merupakan penggabungan anggota DPR-RI terpilih dari PDI-P, Golkar, Nasdem, PKB dan PPP.

Jumlah menteri masing-masing partai disesuaikan Jokowi secara proporsional. Jokowi dalam Kongres V PDIP di Bali sudah menjamin, PDI-P akan mendapat jumlah kursi menteri terbanyak. 

Keyakinan Jokowi soal koalisi dengan kekuatan 61 persen suara di DPR ini menutup kemungkinan bergabungnya Gerindra, Demokrat, PAN dan PKS dalam koalisi dan mengisi kabinet.

Terkait isu hangat untuk posisi Jaksa Agung, Jokowi menegaskan, Jaksa Agung bukan berasal dari partai politik.

Baca juga: Jokowi Bakal Pilih Jaksa Agung dari Non-Partai, Apa Kata Surya Paloh?

Jokowi menyebut ada beberapa menteri yang bertahan di kabinet entah di posisinya saat ini atau berganti posisi menempati posisi yang lebih strategis dengan kewenangan lebih luas.

Namun, ada juga menteri yang harus pergi untuk tugas lain yang lebih tepat. Jokowi menyebut nama sebagai contoh, tetapi tidak untuk diberitakan.

Menurut Jokowi, menteri yang bertahan adalah menteri yang jelas implementasi kebijakannya, melakukan perombakan, sekaligus melakukan perbaikan atas perombakan itu.

"Tidak hanya merombak, membongkar, tetapi juga melakukan perbaikan atas perombakan dan pembongkaran itu," ujar Jokowi.

Jokowi akan mempertahankan menteri yang bisa mengkesekusi masalah dengan baik meskipun kerap tidak disukai oleh publik. Sebaliknya, dia tidak akan segan mengganti menteri yang disukai publik tetapi sebenarnya menimbulkan masalah.

Untuk mengisi kabinetnya, Jokowi menyampaikan, akan menarik salah satu kepala daerah untuk menjadi menteri. 

Jokowi yang sempat ragu lantaran tidak persis ingat, menjadi mantap menjawab akan ada kepala daerah yang akan menjadi menteri saat Pratikno memastikan lewat anggukan.

"Iya Pak, ada satu," ujar Pratikno.