Fadli Zon Minta Jokowi Jangan Cuma Marah-marah soal Karhutla

Kompas.com - 15/08/2019, 05:45 WIB
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOWakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta Presiden Joko Widodo tidak hanya meluapkan kemarahan kepada para pembantunya dalam hal penanganan kebakaran hutan dan lahan ( karhutla) di Pulau Sumatera dan Kalimantan.

Semestinya, Kepala Negara juga harus mendorong penegakan hukum bagi pelaku yang menyebabkan kebakaran tersebut.

"Jangan hanya suaranya keras, marah-marahnya keras, tapi sanksinya apa gitu lho? Ini yang saya kira harus diikuti. Nanti takutnya kayak tong kosong nyaring bunyinya," kata Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Baca juga: Karhutla Tak Kunjung Padam, Polisi di Riau Tidur di Hutan


Politikus Partai Gerindra itu mengingatkan, pembakaran hutan dan lahan di Pulau Sumatera dan Kalimantan sudah dianggap hal yang wajar. Itu adalah cara masyarakat membuka lahan untuk keperluan pertanian dan perkebunan.

Oleh sebab itu, apabila Jokowi beserta jajaran kementerian terkait tidak memberikan solusi yang cepat, maka situasi serupa tidak akan berubah.

"Kalau misalnya ngomong, marah-marah, enggak ada perubahan apa-apa, enggak ada dampak namanya. Setelah itu kementerian yang bersangkutan itu harus diminta, jangan Pak Jokowi yang ke sana," ujar dia.

Ia juga mengingatkan bahwa kebakaran hutan dan lahan dapat mengancam keberlangsungan ekosistem dan kehidupan masyarakat yang ada di sekitarnya.

"Saya kira ini membahayakan ekosistem, membahayakan keseluruhan masyarakat lainnya yang terkena dampak atas kejadian itu," ucap dia.

Baca juga: Panglima TNI Janji Kerahkan Pesawat Hercules Padamkan Karhutla Riau

Diberitakan, Presiden Jokowi sudah memperingatkan, akan mencopot jajaran kepala satuan wilayah kepolisian dan TNI jika tidak mampu mengatasi kebakaran hutan dan lahan.

Arahan ini pernah disampaikan pada 2015 silam. Aturan itu, lanjut Jokowi, masih berlaku sampai saat ini.

"Aturan main kita tetap masih sama. Saya ingatkan, Pangdam, Danrem, Kapolda, Kapolres. Aturan main yang saya sampaikan 2015 masih berlaku," kata Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8/2019).

"Saya telepon Panglima TNI, saya minta dicopot yang tidak bisa mengatasi. Saya telepon lagi Kapolri tiga atau empat hari yang lalu, copot kalau enggak bisa mengatasi kebakaran hutan dan lahan," lanjut dia. 

 

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahasiswa: DPR Fasis, Anti-demokrasi!

Mahasiswa: DPR Fasis, Anti-demokrasi!

Nasional
Minimalkan Dampak Buruk Kebakaran Hutan di Riau, Dompet Dhuafa Bagikan Masker

Minimalkan Dampak Buruk Kebakaran Hutan di Riau, Dompet Dhuafa Bagikan Masker

Nasional
Walhi: Korporasi Enggan Bertanggung Jawab atas Karhutla karena Tiru Pemerintah

Walhi: Korporasi Enggan Bertanggung Jawab atas Karhutla karena Tiru Pemerintah

Nasional
Jaksa Cecar Petinggi Rohde and Schwarz soal Perubahan Nilai PO Satelit Monitoring Bakamla

Jaksa Cecar Petinggi Rohde and Schwarz soal Perubahan Nilai PO Satelit Monitoring Bakamla

Nasional
DPR Sahkan Revisi UU MD3, Pimpinan MPR Jadi 10 Orang

DPR Sahkan Revisi UU MD3, Pimpinan MPR Jadi 10 Orang

Nasional
Polisi Nilai Pekatnya Asap Karhutla karena Riau Lokasi Pusaran Angin

Polisi Nilai Pekatnya Asap Karhutla karena Riau Lokasi Pusaran Angin

Nasional
Sibuk Hingga Batal Bertemu Pimpinan KPK, Ini Agenda Jokowi Seharian

Sibuk Hingga Batal Bertemu Pimpinan KPK, Ini Agenda Jokowi Seharian

Nasional
Dede Yusuf: Biar Pemerintah Rasakan Juga, Rapat Kabinet di Riau 3 Hari Lah..

Dede Yusuf: Biar Pemerintah Rasakan Juga, Rapat Kabinet di Riau 3 Hari Lah..

Nasional
Jokowi Minta Pengembang Percepat Pembangunan Rumah PNS, TNI, dan Polri

Jokowi Minta Pengembang Percepat Pembangunan Rumah PNS, TNI, dan Polri

Nasional
Pengakuan Demonstran di Depan KPK, Tak Tahu Siapa Pimpinan KPK dan Akui Ada Bagi-bagi Uang

Pengakuan Demonstran di Depan KPK, Tak Tahu Siapa Pimpinan KPK dan Akui Ada Bagi-bagi Uang

Nasional
Koordinator KontraS Sebut Pembiaran Karhutla Bisa Dilaporkan ke PBB

Koordinator KontraS Sebut Pembiaran Karhutla Bisa Dilaporkan ke PBB

Nasional
Jaksa Soroti Petinggi Rohde and Schwarz Minta OB Tiru Tanda Tangan dalam Dokumen PO

Jaksa Soroti Petinggi Rohde and Schwarz Minta OB Tiru Tanda Tangan dalam Dokumen PO

Nasional
Ini Anggota Pansus Pemindahan Ibu Kota Bentukan DPR

Ini Anggota Pansus Pemindahan Ibu Kota Bentukan DPR

Nasional
Polisi Sebut Ketersediaan Air Jadi Kendala Pemadaman Karhutla

Polisi Sebut Ketersediaan Air Jadi Kendala Pemadaman Karhutla

Nasional
Dede Yusuf Sarankan Pemerintah Evakuasi Warga dari Wilayah Karhutla

Dede Yusuf Sarankan Pemerintah Evakuasi Warga dari Wilayah Karhutla

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X