Fadli Zon Minta Jokowi Jangan Cuma Marah-marah soal Karhutla

Kompas.com - 15/08/2019, 05:45 WIB
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOWakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta Presiden Joko Widodo tidak hanya meluapkan kemarahan kepada para pembantunya dalam hal penanganan kebakaran hutan dan lahan ( karhutla) di Pulau Sumatera dan Kalimantan.

Semestinya, Kepala Negara juga harus mendorong penegakan hukum bagi pelaku yang menyebabkan kebakaran tersebut.

"Jangan hanya suaranya keras, marah-marahnya keras, tapi sanksinya apa gitu lho? Ini yang saya kira harus diikuti. Nanti takutnya kayak tong kosong nyaring bunyinya," kata Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Baca juga: Karhutla Tak Kunjung Padam, Polisi di Riau Tidur di Hutan

Politikus Partai Gerindra itu mengingatkan, pembakaran hutan dan lahan di Pulau Sumatera dan Kalimantan sudah dianggap hal yang wajar. Itu adalah cara masyarakat membuka lahan untuk keperluan pertanian dan perkebunan.

Oleh sebab itu, apabila Jokowi beserta jajaran kementerian terkait tidak memberikan solusi yang cepat, maka situasi serupa tidak akan berubah.

"Kalau misalnya ngomong, marah-marah, enggak ada perubahan apa-apa, enggak ada dampak namanya. Setelah itu kementerian yang bersangkutan itu harus diminta, jangan Pak Jokowi yang ke sana," ujar dia.

Ia juga mengingatkan bahwa kebakaran hutan dan lahan dapat mengancam keberlangsungan ekosistem dan kehidupan masyarakat yang ada di sekitarnya.

"Saya kira ini membahayakan ekosistem, membahayakan keseluruhan masyarakat lainnya yang terkena dampak atas kejadian itu," ucap dia.

Baca juga: Panglima TNI Janji Kerahkan Pesawat Hercules Padamkan Karhutla Riau

Diberitakan, Presiden Jokowi sudah memperingatkan, akan mencopot jajaran kepala satuan wilayah kepolisian dan TNI jika tidak mampu mengatasi kebakaran hutan dan lahan.

Arahan ini pernah disampaikan pada 2015 silam. Aturan itu, lanjut Jokowi, masih berlaku sampai saat ini.

"Aturan main kita tetap masih sama. Saya ingatkan, Pangdam, Danrem, Kapolda, Kapolres. Aturan main yang saya sampaikan 2015 masih berlaku," kata Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8/2019).

"Saya telepon Panglima TNI, saya minta dicopot yang tidak bisa mengatasi. Saya telepon lagi Kapolri tiga atau empat hari yang lalu, copot kalau enggak bisa mengatasi kebakaran hutan dan lahan," lanjut dia. 

 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UI Serahkan 600.000 Unit Flocked Swab Buatannya untuk Bantu Tes Swab Covid-19

UI Serahkan 600.000 Unit Flocked Swab Buatannya untuk Bantu Tes Swab Covid-19

Nasional
Bantah Tuduhan Kendalikan Investasi Jiwasraya, Benny Tjokro: Hanya Opini dan Asumsi Hary Prasetyo

Bantah Tuduhan Kendalikan Investasi Jiwasraya, Benny Tjokro: Hanya Opini dan Asumsi Hary Prasetyo

Nasional
Penanganan Covid-19 di 10 Provinsi Prioritas, Kasus Mingguan di Papua Meningkat

Penanganan Covid-19 di 10 Provinsi Prioritas, Kasus Mingguan di Papua Meningkat

Nasional
Satgas Covid-19 Sebut Penundaan Liga 1 Demi Keselamatan Masyarakat

Satgas Covid-19 Sebut Penundaan Liga 1 Demi Keselamatan Masyarakat

Nasional
Berkaca dari Kasus Wawan, KPK Hati-hati Terapkan Pasal TPPU kepada Nurhadi

Berkaca dari Kasus Wawan, KPK Hati-hati Terapkan Pasal TPPU kepada Nurhadi

Nasional
Soal Pamflet Ajakan Demo dan Penjarahan di Bali, Polri: Bukan Dibuat BEM Udayana

Soal Pamflet Ajakan Demo dan Penjarahan di Bali, Polri: Bukan Dibuat BEM Udayana

Nasional
Di Vatikan, Kalla Usul Penemu Obat Covid-19 Diberi Penghargaan

Di Vatikan, Kalla Usul Penemu Obat Covid-19 Diberi Penghargaan

Nasional
Menristek: Akan Dibangun Pabrik Vaksin Covid-19 Skala Kecil di Serpong

Menristek: Akan Dibangun Pabrik Vaksin Covid-19 Skala Kecil di Serpong

Nasional
Harun Masiku dan Penyuap Nurhadi Masih Buron, Ini Kata KPK

Harun Masiku dan Penyuap Nurhadi Masih Buron, Ini Kata KPK

Nasional
Ini 12 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 di Atas 1.000 Pasien

Ini 12 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 di Atas 1.000 Pasien

Nasional
Jamwas: Jaksa yang Tak Lapor LHKPN Disanksi Tidak Naik Pangkat

Jamwas: Jaksa yang Tak Lapor LHKPN Disanksi Tidak Naik Pangkat

Nasional
UU Cipta Kerja Kembali Digugat ke MK, Pemohon 3 Warga Papua

UU Cipta Kerja Kembali Digugat ke MK, Pemohon 3 Warga Papua

Nasional
Periksa Eks Sekda Kota Banjar, KPK Gali Informasi soal Dugaan Gratifikasi

Periksa Eks Sekda Kota Banjar, KPK Gali Informasi soal Dugaan Gratifikasi

Nasional
Polri Tangani 42 Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, Ini Jenis-jenisnya

Polri Tangani 42 Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, Ini Jenis-jenisnya

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Soroti 6 Kebijakan Kontroversial

Setahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Soroti 6 Kebijakan Kontroversial

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X