Mardani Sebut Amandemen UUD 1945 Bertentangan dengan Kedaulatan Rakyat

Kompas.com - 14/08/2019, 22:19 WIB
Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Mardani Ali Sera saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/1/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOWakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Mardani Ali Sera saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menekankan bahwa wacana amandemen terbatas UUD 1945 untuk menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, berpotensi bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat.

Mardani menjelaskan, ketika MPR menjadi lembaga tertinggi negara, maka MPR akan juga memiliki kewenangan memilih presiden dan wakil presiden.

Sedangkan pasca-reformasi 1998, sudah disepakati bahwa presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat.

"Ketika MPR lembaga tertinggi, maka paradigmanya akan bertentangan dengan kedaulatan rakyat melalui pemilu langsung," ujar Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/8/2019).


Baca juga: Pakar Hukum Tata Negara: Amandemen UUD 1945 Bukan Datang dari Rakyat

Selain itu, Mardani menilai situasi saat ini tidak kondusif untuk melakukan amandemen terbatas terhadap UUD 1945.

Pasalnya, perbandingan kekuatan antara parpol pendukung pemerintah dan oposisi tidak seimbang. Apalagi Gerindra, Demokrat dan PAN sudah memberikan sinyal bergabung ke koalisi parpol pendukung pemerintah.

Situasi seperti itu, lanjut Mardani, rentan dengan adanya upaya mengubah pasal-pasal yang tidak sesuai dengan cita-cita para pendiri.

Tidak menutup kemungkinan, perubahan juga nantinya tidak seusai dengan cita-cita reformasi. Misalnya mengenai pembatasan masa jabatan presiden selama dua periode.

Menurut Mardani, hingga saat ini belum ada kepastian bahwa amandemen yang diusulkan itu akan benar-benar terbatas.

"Sehingga kemungkinan ada (perubahan) pasal-pasal yang dalam tanda kutip bertentangan dengan niat founding fathers kita, niat dan semangat reformasi," kata Mardani.

Baca juga: Ini Kritik Mahfud MD Terhadap Wacana Amandemen UUD 1945...

Namun, Mardani menekankan, hingga saat ini PKS belum mengeluarkan sikap resmi apakah menolak atau sepakat dengan amandemen terbatas UUD 1945.

Usul amandemen terbatas UUD 1945 salah satunya dilontarkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) untuk menetapkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

Dengan demikian MPR memiliki kewenangan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan.

Rekomendasi amandemen terbatas konstitusi itu menjadi salah satu sikap politik PDI-P yang ditetapkan dalam Kongres V di Hotel Grand Inna Bali Beach, Sanur, Bali, Sabtu (10/8/2019).

"Kita memerlukan Garis Besar Haluan Negara atau pola pembangunan semesta berencana. Ini yang akan kami dialogkan bersama tetapi sebagai keputusan kongres kami taat pada putusan itu," ujar Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto saat ditemui seusai kongres. 

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berkaca Kasus Penyelundupan Harley, Demokrat Tantang Erick Thohir Lakukan Ini

Berkaca Kasus Penyelundupan Harley, Demokrat Tantang Erick Thohir Lakukan Ini

Nasional
Ma'ruf Heran Indonesia jadi Importir Produk Halal Terbesar di Dunia

Ma'ruf Heran Indonesia jadi Importir Produk Halal Terbesar di Dunia

Nasional
Ini yang akan Dilakukan Listyo Sigit Saat Menjabat Kabareskrim

Ini yang akan Dilakukan Listyo Sigit Saat Menjabat Kabareskrim

Nasional
Kontras: TPF Bisa Jadi Pilihan Kalau Polri Takut Ungkap Kasus Novel...

Kontras: TPF Bisa Jadi Pilihan Kalau Polri Takut Ungkap Kasus Novel...

Nasional
Soal First Travel, Wamenag Akan Memfasilitasi agar Uang Jemaah Kembali

Soal First Travel, Wamenag Akan Memfasilitasi agar Uang Jemaah Kembali

Nasional
Cegah Karhutla, Menko Polhukam Minta Pemda Cermati Naiknya 'Hot Spot'

Cegah Karhutla, Menko Polhukam Minta Pemda Cermati Naiknya "Hot Spot"

Nasional
Pilkada 2020, KPU Minta Parpol Utamakan Calon Bukan Eks Koruptor

Pilkada 2020, KPU Minta Parpol Utamakan Calon Bukan Eks Koruptor

Nasional
PKB Sebut Penunjukkan Listyo Sigit Sebagai Kabareskrim Sudah Tepat

PKB Sebut Penunjukkan Listyo Sigit Sebagai Kabareskrim Sudah Tepat

Nasional
Habiburokhman Ingatkan Kader Gerindra di DPR Berikan Pernyataan Sejalan dengan Partai

Habiburokhman Ingatkan Kader Gerindra di DPR Berikan Pernyataan Sejalan dengan Partai

Nasional
Fadli Zon Tak Ditunjuk Jadi Jubir Partai, Ini Kata Ketua DPP Gerindra

Fadli Zon Tak Ditunjuk Jadi Jubir Partai, Ini Kata Ketua DPP Gerindra

Nasional
Deklarasi Damai Talangsari Dinilai Malaadministrasi, KontraS Dorong Penyelesaian Kasus HAM Konstitusional

Deklarasi Damai Talangsari Dinilai Malaadministrasi, KontraS Dorong Penyelesaian Kasus HAM Konstitusional

Nasional
Catatan untuk Kabareskrim Baru, Kontras Minta Kultur Penanganan Kasus Diperbaiki

Catatan untuk Kabareskrim Baru, Kontras Minta Kultur Penanganan Kasus Diperbaiki

Nasional
Menkominfo Sebut Kisruh di TVRI Bukan Barang Baru

Menkominfo Sebut Kisruh di TVRI Bukan Barang Baru

Nasional
Cerita Jokowi Saat Muda, Ingin Pinjam Uang Tapi Tak Punya Agunan...

Cerita Jokowi Saat Muda, Ingin Pinjam Uang Tapi Tak Punya Agunan...

Nasional
Mendagri Minta Pemda Anggarkan Pos Khusus untuk Cegah Karhutla

Mendagri Minta Pemda Anggarkan Pos Khusus untuk Cegah Karhutla

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X