PKS Nilai Situasi Saat Ini Tak Kondusif untuk Amandemen Terbatas UUD 1945

Kompas.com - 14/08/2019, 19:49 WIB
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera di Hotel Mercure Jakarta Batavia, Jakarta Barat, Senin (5/8/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariKetua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera di Hotel Mercure Jakarta Batavia, Jakarta Barat, Senin (5/8/2019).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Mardani Ali Sera menilai, situasi saat ini tidak kondusif untuk melakukan amandemen terbatas terhadap Undang-Undang Dasar atau UUD 1945.

Pasalnya, perbandingan kekuatan antara parpol pendukung pemerintah dan oposisi tidak seimbang.

Apalagi Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan PAN memberikan sinyal bergabung koalisi parpol pendukung pemerintah.

"Jujur kondisi sekarang ini ada situasi yang tidak kondusif, di mana kekuatan oposisi atau kekuatan penyeimbang tidak kuat," ujar Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/8/2019).


Baca juga: Ini Kritik Mahfud MD Terhadap Wacana Amandemen UUD 1945...

Situasi seperti itu, lanjut Mardani, rentan dengan adanya upaya mengubah pasal-pasal yang tidak sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa.

Menurut Mardani, tidak menutup kemungkinan perubahan juga nantinya tidak seusai dengan cita-cita reformasi.

Misalnya, mengenai pembatasan masa jabatan presiden selama dua periode bisa saja diubah.

Menurut Mardani, hingga saat ini belum ada kepastian bahwa amandemen yang diusulkan itu akan benar-benar terbatas.

"Kemarin kan reformasi kita sepakat membatasi kekuasaan presiden cuma dua periode. Ketika dibuka belum tentu ada kepastian bahwa itu bisa dikunci di dua periode," kata Mardani.

"Dalam kondisi perpolitikan yang masih ada keterbelahan dalam posisi peluang koalisinya sangat gemuk dan besar menurut saya ini bukan waktu yang ideal untuk membahas tentang perubahan amandemen konstitusi kita," ucapnya.

Baca juga: Ahmad Basarah Klarifikasi, Amandemen UUD 1945 Bukan Maunya PDI-P

Usul amandemen terbatas UUD 1945 salah satunya dilontarkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) untuk menetapkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

Dengan demikian MPR memiliki kewenangan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan.

Rekomendasi amandemen terbatas konstitusi itu menjadi salah satu sikap politik PDI-P yang ditetapkan dalam Kongres V di Hotel Grand Inna Bali Beach, Sanur, Bali, Sabtu (10/8/2019).

"Kita memerlukan Garis Besar Haluan Negara atau pola pembangunan semesta berencana. Ini yang akan kami dialogkan bersama tetapi sebagai keputusan kongres kami taat pada putusan itu," ujar Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto saat ditemui seusai kongres.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X