Pengamat Nilai Usulan Pengembalian GBHN Sarat Muatan Politik

Kompas.com - 14/08/2019, 18:03 WIB
Ketua Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (Kode Inisiatif) Veri Junaidi. Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKetua Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (Kode Inisiatif) Veri Junaidi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Konstitusi dan Demokrasi atau Kode Inisiatif, Veri Junaidi menyebut, ada agenda politik terselubung di balik usulan penghidupan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara ( GBHN) melalui amandemen terbatas UUD 1945.

Melalui usulan GBHN ini, menurut dia, terlihat upaya sebagian partai politik untuk menciptakan sistem pemilihan presiden menjadi tidak langsung.

"GBHN ini agenda liar dan terselubung," kata Veri dalam diskusi " Amandemen Konstitusi, Kepentingan Rakyat atau Berebut Kuasa" di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2019).

"Kami menyayangkan soal kemudian gagasan-gagasan yang amandemen ini ending-nya justru pada pemilu dipilih tidak langsung," ucapnya.

Baca juga: PDI-P Dinilai Buka Kotak Pandora jika Hidupkan Kembali GBHN

Veri mengatakan, pada Pemilu 2024 seharusnya menjadi angin segar dalam dunia politik. Sebab, menurut dia, pada Pemilu 2024 diprediksi akan muncul tokoh-tokoh baru yang potensial.

Namun, jika GBHN benar-benar dihidupkan kembali, maka presiden tidak akan lagi dipilih rakyat melainkan oleh MPR.

Oleh karena itu, Veri menilai, upaya penghidupan kembali GBHN lahir dari kekhawatiran parpol yang merasa terancam dengan adanya ruang bagi tokoh-tokoh politik baru bermunculan.

"Mungkin secara normal parpol tidak pernah berpikir memunculkan orang-orang baru di lingkaran-lingkaran mereka," kata dia.

Baca juga: Wapres Kalla Setuju GBHN Dihidupkan Kembali, Tapi...

Selain itu, Veri menilai, wacana pengembalian GBHN juga bertujuan untuk mengontrol Jokowi sebagai presiden terpilih.

Sebab, sosok Joko Widodo sebagai presiden terpilih 2019-2024 dinilai sulit diatur sampai-sampai PDI-P, sebagai salah satu pengusul pengembalian GBHN, sempat meminta jumlah kursi kabinet ke Jokowi di hadapan publik.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan

Kejagung Periksa Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
PKS Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pelaksanaan Pilkada 2022 dan 2023

PKS Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pelaksanaan Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Turun, Moeldoko: Jadi Bahan Evaluasi Kebijakan

Indeks Persepsi Korupsi Turun, Moeldoko: Jadi Bahan Evaluasi Kebijakan

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Turun, Indonesia Dipersepsikan Tak Konsisten dalam Pemberantasan Korupsi

Indeks Persepsi Korupsi Turun, Indonesia Dipersepsikan Tak Konsisten dalam Pemberantasan Korupsi

Nasional
Dikhawatirkan, Perpres Pencegahan Ekstremisme Jadikan Rakyat Alat Kekuasaan

Dikhawatirkan, Perpres Pencegahan Ekstremisme Jadikan Rakyat Alat Kekuasaan

Nasional
Kemenkes Izinkan Semua RS Layani Pasien Covid-19, Persi: Tak Ada Izin pun Kami Sudah Layani

Kemenkes Izinkan Semua RS Layani Pasien Covid-19, Persi: Tak Ada Izin pun Kami Sudah Layani

Nasional
Dukung Kemandirian Pertahanan dan Keamanan, Kemhan Bangun Budaya Kerja Berkarakter

Dukung Kemandirian Pertahanan dan Keamanan, Kemhan Bangun Budaya Kerja Berkarakter

Nasional
Komisi II DPR Setujui 9 Calon Anggota Ombudsman 2021-2026

Komisi II DPR Setujui 9 Calon Anggota Ombudsman 2021-2026

Nasional
Satgas: Belum Ada yang Mampu Menjamin Covid-19 Hilang Seutuhnya meski Herd Immunity Tercapai

Satgas: Belum Ada yang Mampu Menjamin Covid-19 Hilang Seutuhnya meski Herd Immunity Tercapai

Nasional
Usai Bertemu Said Aqil, Kapolri Dapat Akses untuk Bersinergi dengan PBNU

Usai Bertemu Said Aqil, Kapolri Dapat Akses untuk Bersinergi dengan PBNU

Nasional
Satgas: Kekebalan Komunitas Dicapai dengan Vaksinasi, Bukan Penularan Tak Terkendali

Satgas: Kekebalan Komunitas Dicapai dengan Vaksinasi, Bukan Penularan Tak Terkendali

Nasional
Perludem Minta DPR Tak Hanya Fokus pada Satu Isu dalam RUU Pemilu

Perludem Minta DPR Tak Hanya Fokus pada Satu Isu dalam RUU Pemilu

Nasional
Bentuk Kekebalan Komunitas, Masyarakat Diminta Tak Ragu Ikut Vaksinasi Covid-19

Bentuk Kekebalan Komunitas, Masyarakat Diminta Tak Ragu Ikut Vaksinasi Covid-19

Nasional
Pemerintah Izinkan Semua RS Buka Pelayanan untuk Pasien Covid-19, IDI Singgung Soal Pembiayaan

Pemerintah Izinkan Semua RS Buka Pelayanan untuk Pasien Covid-19, IDI Singgung Soal Pembiayaan

Nasional
Satgas Minta Berbagai Pihak Fokus Turunkan Jumlah Kasus Aktif Covid-19

Satgas Minta Berbagai Pihak Fokus Turunkan Jumlah Kasus Aktif Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X