Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Oposisi Sendirian, PKS Yakin Bisa Meraup Suara Lebih Banyak

Kompas.com - 14/08/2019, 17:44 WIB
Kristian Erdianto,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera meyakini, partainya berpeluang mendapat dukungan lebih besar dari masyarakat jika tetap menjadi oposisi pada lima tahun pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin ke depan.

Menurut Mardani, sikap itu sejalan dengan keinginan konstituen di akar rumput.

"Makin kompatibel sikap parpol dengan aspirasi rakyat banyak, maka makin besar peluang parpol mendapat dukungan," ujar Mardani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Mardani mengatakan, setiap parpol memang memiliki hak untuk menentukan sikap politiknya. Namun parpol juga harus memperhatikan keinginan dari seluruh konstituennya.

Baca juga: Hidayat Nur Wahid: Seluruh Konstituen Ingin PKS Tetap Jadi Oposisi

Ia menilai, sebagian besar pemilih pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019 menginginkan agar parpol pendukung tetap berada di luar pemerintahan sebagai kekuatan oposisi atau penyeimbang.

"Secara etis dan logis, semua pendukung Prabowo kemarin dan itu juga harapan semua konstituen, tetap menjadi kekuatan penyeimbang di luar pemerintah. Dalam bahasa saya tagar-nya #kamioposisi dan oposisi itu mulia, oposisi baik untuk demokrasi," kata Mardani.

"Kami di PKS diajarkan menjadi partai yang khidmat, yang melayani dan menurut saya sikap oposisi bagian dari harapan pemilih besar PKS," lanjut dia.

Baca juga: Ketua DPP Yakin PKS Tak Sendirian di Luar Pemerintahan

Seperti diketahui, Partai Gerindra, Demokrat dan PAN belakangan memberikan sinyal akan mendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Kian dekatnya Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto diprediksi akan berujung pada terbentuknya koalisi antara kedua partai besar itu.

Kemudian Partai Demokrat menyatakan sikapnya yang akan mendukung pemerintah. Sementara PAN mengatakan mendukung program pemerintah Jokowi-Ma'ruf, meski belum menentukan sikap akan bergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

Secara terpisah, Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes berpendapat, bergabungnya parpol oposisi ke koalisi pendukung pemerintah akan memberikan keuntungan politik elektoral bagi PKS.

"Kalau semuanya bergerak (mendukung pemerintah), ya tentu PKS akan menang besar. PKS akan mendapatkan keuntungan politik elektoral yang sangat besar," ujar Arya saat dihubungi, Kompas.com, Rabu (14/8/2019).

Baca juga: Jika Gerindra-Demokrat-PAN Gabung ke Jokowi, PKS Diprediksi Untung

Arya menjelaskan, jika mengacu pada hasil pilpres 2019 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka sebanyak 55 persen pemilih merupakan pendukung Jokowi.

Sedangkan 45 persen memilih Prabowo atau dapat dilihat sebagai pemilih yang tidak memiliki preferensi politik terhadap Jokowi.

Dengan demikian, bukan tidak mungkin suara pemilih pasangan Prabowo-Sandiaga dari ketiga partai beralih ke PKS pada Pemilu 2024.

"Karena harus diingat juga ada sekitar 45 persen pemilih yang preferensinya bukan Jokowi dan itu akan dinikmati banyak oleh PKS nanti," kata Arya. 

 

Kompas TV Partai Keadilan Sejahtera berkomitmen akan menjadi penyeimbang jalannya pemerintahan dengan berada di ruang oposisi. Presiden PKS, Sohibul Iman mengatakan bahwa dorongan untuk menjadi oposisi banyak disuarakan oleh sebagian besar kader. Bagi Sohibul perlu ada oposisi dalam demokrasi sehingga ada penyeimbang untuk mengawal jalannya pemerintah. PKS juga tak mempermasalahkan bila menjadi partai satu-satunya yang berada di luar pemerintah. #PKS #Oposisi #SohibulIman
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Muhaimin Sebut Kader PKB Mulai Pendekatan ke Sejumlah Tokoh untuk Pilkada 2024

Muhaimin Sebut Kader PKB Mulai Pendekatan ke Sejumlah Tokoh untuk Pilkada 2024

Nasional
Soal Pilkada Sumut, Muhaimin Bilang Belum Ada yang Mendaftar ke PKB

Soal Pilkada Sumut, Muhaimin Bilang Belum Ada yang Mendaftar ke PKB

Nasional
PKB Belum Tentukan Kandidat untuk Pilkada DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur

PKB Belum Tentukan Kandidat untuk Pilkada DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur

Nasional
Dirut Jasa Raharja Hadiri Penutupan Posko Angkutan Mudik Lebaran Terpadu oleh Menhub 

Dirut Jasa Raharja Hadiri Penutupan Posko Angkutan Mudik Lebaran Terpadu oleh Menhub 

Nasional
Sambangi Kediaman Muhaimin Menjelang Putusan MK, Anies: Ini Tradisi Lebaran...

Sambangi Kediaman Muhaimin Menjelang Putusan MK, Anies: Ini Tradisi Lebaran...

Nasional
Muhaimin Belum Punya Rencana Bertemu Prabowo Setelah Putusan MK

Muhaimin Belum Punya Rencana Bertemu Prabowo Setelah Putusan MK

Nasional
Muhaimin Bilang Anies Belum Punya Niat Kembali Berkontestasi di Pilkada 2024

Muhaimin Bilang Anies Belum Punya Niat Kembali Berkontestasi di Pilkada 2024

Nasional
PKB Buka Pendaftaran untuk Pilkada 2024, Selain Kader Juga Bisa Daftar

PKB Buka Pendaftaran untuk Pilkada 2024, Selain Kader Juga Bisa Daftar

Nasional
Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Nasional
Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Nasional
MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com