Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Oposisi Sendirian, PKS Yakin Bisa Meraup Suara Lebih Banyak

Kompas.com - 14/08/2019, 17:44 WIB
Kristian Erdianto,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera meyakini, partainya berpeluang mendapat dukungan lebih besar dari masyarakat jika tetap menjadi oposisi pada lima tahun pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin ke depan.

Menurut Mardani, sikap itu sejalan dengan keinginan konstituen di akar rumput.

"Makin kompatibel sikap parpol dengan aspirasi rakyat banyak, maka makin besar peluang parpol mendapat dukungan," ujar Mardani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Mardani mengatakan, setiap parpol memang memiliki hak untuk menentukan sikap politiknya. Namun parpol juga harus memperhatikan keinginan dari seluruh konstituennya.

Baca juga: Hidayat Nur Wahid: Seluruh Konstituen Ingin PKS Tetap Jadi Oposisi

Ia menilai, sebagian besar pemilih pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019 menginginkan agar parpol pendukung tetap berada di luar pemerintahan sebagai kekuatan oposisi atau penyeimbang.

"Secara etis dan logis, semua pendukung Prabowo kemarin dan itu juga harapan semua konstituen, tetap menjadi kekuatan penyeimbang di luar pemerintah. Dalam bahasa saya tagar-nya #kamioposisi dan oposisi itu mulia, oposisi baik untuk demokrasi," kata Mardani.

"Kami di PKS diajarkan menjadi partai yang khidmat, yang melayani dan menurut saya sikap oposisi bagian dari harapan pemilih besar PKS," lanjut dia.

Baca juga: Ketua DPP Yakin PKS Tak Sendirian di Luar Pemerintahan

Seperti diketahui, Partai Gerindra, Demokrat dan PAN belakangan memberikan sinyal akan mendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Kian dekatnya Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto diprediksi akan berujung pada terbentuknya koalisi antara kedua partai besar itu.

Kemudian Partai Demokrat menyatakan sikapnya yang akan mendukung pemerintah. Sementara PAN mengatakan mendukung program pemerintah Jokowi-Ma'ruf, meski belum menentukan sikap akan bergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

Secara terpisah, Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes berpendapat, bergabungnya parpol oposisi ke koalisi pendukung pemerintah akan memberikan keuntungan politik elektoral bagi PKS.

"Kalau semuanya bergerak (mendukung pemerintah), ya tentu PKS akan menang besar. PKS akan mendapatkan keuntungan politik elektoral yang sangat besar," ujar Arya saat dihubungi, Kompas.com, Rabu (14/8/2019).

Baca juga: Jika Gerindra-Demokrat-PAN Gabung ke Jokowi, PKS Diprediksi Untung

Arya menjelaskan, jika mengacu pada hasil pilpres 2019 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka sebanyak 55 persen pemilih merupakan pendukung Jokowi.

Sedangkan 45 persen memilih Prabowo atau dapat dilihat sebagai pemilih yang tidak memiliki preferensi politik terhadap Jokowi.

Dengan demikian, bukan tidak mungkin suara pemilih pasangan Prabowo-Sandiaga dari ketiga partai beralih ke PKS pada Pemilu 2024.

"Karena harus diingat juga ada sekitar 45 persen pemilih yang preferensinya bukan Jokowi dan itu akan dinikmati banyak oleh PKS nanti," kata Arya. 

 

Kompas TV Partai Keadilan Sejahtera berkomitmen akan menjadi penyeimbang jalannya pemerintahan dengan berada di ruang oposisi. Presiden PKS, Sohibul Iman mengatakan bahwa dorongan untuk menjadi oposisi banyak disuarakan oleh sebagian besar kader. Bagi Sohibul perlu ada oposisi dalam demokrasi sehingga ada penyeimbang untuk mengawal jalannya pemerintah. PKS juga tak mempermasalahkan bila menjadi partai satu-satunya yang berada di luar pemerintah. #PKS #Oposisi #SohibulIman
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Penetapan Prabowo di KPU: Mesra dengan Anies hingga Malu-malu Titiek Jadi Ibu Negara

Penetapan Prabowo di KPU: Mesra dengan Anies hingga Malu-malu Titiek Jadi Ibu Negara

Nasional
Gibran Bertemu Ma'ruf Amin, Saat Wapres Termuda Sowan ke yang Paling Tua

Gibran Bertemu Ma'ruf Amin, Saat Wapres Termuda Sowan ke yang Paling Tua

Nasional
Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

Nasional
Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Nasional
Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Nasional
Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Nasional
2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

Nasional
Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

Nasional
Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Nasional
Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Nasional
Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Nasional
Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Nasional
AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com