Lelah Hadapi Konflik, Ini Keinginan Masyarakat Kabupaten Nduga

Kompas.com - 14/08/2019, 17:37 WIB
Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua Theo Hesegem saat memberi laporan soal kasus konflik di Kabupaten Nduga, Papua, Rabu (14/8/2019).KOMPAS.com/Deti Mega Purnamasari Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua Theo Hesegem saat memberi laporan soal kasus konflik di Kabupaten Nduga, Papua, Rabu (14/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Yayasan Teratai Hati Papua Pater Jhon Jongga mengungkapkan keinginan masyarakat Kabupaten Nduga, Papua saat ini untuk bisa hidup tenang tanpa konflik.

Keinginan masyarakat itu adalah agar pemerintah menarik pasukan TNI-Polri dari kampung mereka.

Sebab, walaupun penempatan pasukan aparat keamanan itu semula dikatakan sebagai operasi pengamanan, tapi yang terjadi justru seperti operasi militer.

"Apa yang diinginkan masyarakat? Setiap kali bertemu mereka, kami membawa tamu atau rombongan dari gereja-gereja mereka hanya meminta, 'Kalau kami mau kembali ke kampung, satu orang TNI pun jangan ada di sana," ujar Jhon saat penyampaian laporan Tim Kemanusiaan Kabupaten Nduga di Kantor Amnesty Internasional, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2019).


Baca juga: Pemerintah Diingatkan, Bahaya jika Tak Perhatikan Anak-anak Nduga di Pengungsian

Ia mengatakan, warga menganggap TNI yang ditugaskan ke Papua tidak terlalu memahami budaya lokal.

Tidak hanya itu, dari beberapa korban yang berjatuhan juga dikarenakan mereka mendapat kekerasan fisik dari aparat.

Menurut Pater John, bentuk kekerasan itu seperti ditembak, dipukuli, dianiaya,

Dari laporan tersebut, aparat juga disebutkan telah membakar beberapa fasilitas masyarakat, salah satunya adalah sekolah.

Adapun konflik di Kabupaten Nduga berawal dari pembantaian terhadal karyawan PT Istaka Karya pada 2 Deaember 2018 di Gunung Kabo.

Sampai saat ini, situasi Nduga tidak aman dan telah memakan korban jiwa yang cukup banyak.

Konflik yang terjadi adalah antara personel TNI-Polri dengan kelompok yang menamakan diri Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Hal ini membuat masyarakat Nduga sendiri menjadi korban.

Baca juga: Polemik Penarikan Pasukan TNI/Polri dan Krisis Sosial di Nduga...

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
komentar di artikel lainnya
Close Ads X