Menkes Sebut Perpres Baru BPJS Kesehatan Berisikan Kenaikan Premi Halaman all

Kompas.com - 14/08/2019, 17:10 WIB

Rakhmat Nur Hakim,

Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

Rakhmat Nur Hakim

Penulis

Diamanty Meiliana

Editor

Lihat Foto

Menteri Kesehatan Nila F Moeloek memberikan penjelasan saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2019). Dalam kesempatan itu, Menkes memberi penjelasan terkait hasil audit medis petugas KPPS yang meninggal serta mengenai antisipasi penyakit cacar monyet (monkeypox).(Indrianto Eko Suwarso)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek menyatakan, Peraturan Presiden (Perpres) baru mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan memuat kenaikan premi.

Hal itu disampaikan Nila saat ditanya apakah Perpres BPJS Kesehatan nantinya akan memuat besaran premi baru yang lebih tinggi dari sebelumnya.

"Insya Allah (ada besaran premi baru). Karena ini udah kelihatan memang tidak sinkron antara penerimaan dan pengeluaran," ujar Nila di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Nila mengatakan, kementeriannya turut memprakarsai pembahasan Perpres tersebut.

Nantinya, Kementerian Keuangan yang akan mendetailkan kenaikan premi BPJS Kesehatan.

Saat ditanya berapa persen kenaikan premi BPJS Kesehatan yang baru, Nila enggan menjawab.

Ia mengatakan hal itu merupakan kewenangan Kementerian Keuangan untuk menetapkannya.

"Itu Kementerian Keuangan. Saya enggak berani melangkahi nanti saya bilang berapa, toh nanti yang Menkeu bilang nggak segitu, wah kacau saya," lanjut Nila.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pemerintah akan mengumumkan sejumlah ketentuan baru terkait BPJS Kesehatan dalam bentuk perpres.

Perpres itu nantinya memuat berbagai hal terkait BPJS, di antaranya mengenai besaran iuran dan seluruh ketentuan baru lainnya.

"Nanti kalau sudah keluar kita akan sampaikan. Biar tidak sepotong-sepotong mengenai seluruh aspek BPJS Kesehatan," ujar Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/8/2019).

"BPJS-Kesehatan, terkait iuran dan lain-lain, nanti disampaikan secara lebih komprehensif. Waktu kita (nanti) sampaikan dalam bentuk perundang-undangannya, yaitu Perpres," lanjut dia.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, pemerintah telah menyepakati kenaikan usulan premi BPJS Kesehatan.

Hal itu disampaikan Kalla saat mengungkapkan pertemuan Direktur Utama BPJS Kesehatan dan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/7/2019).

"Kemarin ada beberapa hal yang dibahas dan prinsipnya kami setuju. Namun perlu pembahasan lebih lanjut," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (30/7/2019).

Kompas TV Rupanya tak hanya peserta individu yang mangkir membayar iuran BPJS Kesehatan. Masih banyak perusahaan yang juga belum sepenuhnya patuh membayar iuran, baik bagi karyawan, maupun anggota keluarga karyawan.<br /> <br /> Ketiadaan obat, tak serta merta membuat pasien tutup usia. Tetapi nyawanya, menjadi taruhan. Sama halnya dengan BPJS Kesehatan. Defisit keuangan yang terjadi, tak serta merta membuatnya sekarat. Tetapi kualitas pelayanan terpaksa dipangkas sana-sini.<br /> <br /> Rasanya tak adil membiarkan BPJS Kesehatan morat-marit sendiri, hanya mengandalkan pertolongan pemerintah. Sebab, masih ada pendapatan yang belum ditarik maksimal. Salah satunya dari badan usaha, alias korporasi yang masih mangkir dari aturan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.