Markus Nari Didakwa Merintangi Proses Peradilan Kasus Korupsi E-KTP

Kompas.com - 14/08/2019, 16:08 WIB
Terdakwa kasus dugaan korupsi e-KTP Markus Nari meninggalkan ruangan usai mengikuti sidang dakwaan di Gedung Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (14/8). Mantan anggota Komisi II DPR tersebut didakwa atas kasus dugaan korupsi e-KTP yang merugikan keuangan negara sebesar Rp2,3 triliun dari total anggaran Rp5,9 triliun. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARITerdakwa kasus dugaan korupsi e-KTP Markus Nari meninggalkan ruangan usai mengikuti sidang dakwaan di Gedung Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (14/8). Mantan anggota Komisi II DPR tersebut didakwa atas kasus dugaan korupsi e-KTP yang merugikan keuangan negara sebesar Rp2,3 triliun dari total anggaran Rp5,9 triliun. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan anggota Komisi II DPR Markus Nari didakwa merintangi proses pemeriksaan dalam persidangan kasus korupsi pengadaan proyek Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis elektronik atau e-KTP.

Hal itu dipaparkan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat membacakan surat dakwaan Markus Nari di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (14/8/2019).

"Terdakwa telah sengaja mencegah atau merintangi secara langsung atau tidak langsung pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap saksi Miryam S Haryani dan terdakwa Sugiharto dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Irman dan Sugiharto pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana Register Perkara Nomor: 41/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST," kata jaksa Ahmad Burhanudin.

Baca juga: Markus Nari Didakwa Perkaya Diri 1,4 Juta Dollar AS dalam Proyek E-KTP

1. Merintangi pemeriksaan Miryam S Haryani di persidangan

Sekitar 9 Maret 2017, Markus menginstruksikan seorang pengacara bernama Anton Taufik untuk memantau sidang perdana perkara e-KTP dengan dua terdakwa mantan pejabat Kemendagri, Irman dan Sugiharto.

Saat itu agenda sidang berupa pembacaan surat dakwaan.

"Anton Taufik kemudian melaporkan kepada Terdakwa melalui telepon bahwa nama Terdakwa disebut sebagai penerima aliran dana KTP elektronik sebesar 400.000 dollar Amerika Serikat," kata jaksa.

Baca juga: Miryam S Haryani, Berbohong, Penjara 5 Tahun dan Jadi Tersangka E-KTP

Pada tanggal 12 Maret 2017, Markus meminta Anton agar mencari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya dan mantan anggota DPR Miryam S Haryani.

Selang dua hari, Anton mendapatkan salinan BAP Markus, Miryam serta surat dakwaan Irman dan Sugiharto.

Setelah membaca BAP Miryam S Haryani, Markus meminta Anton mengantarkan BAP Miryam ke Elza Syarief. Saat itu, Elza merupakan pengacara Miryam.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pembebasan Bersyarat Koruptor Dilonggarkan, Begini Komentar KPK

Pembebasan Bersyarat Koruptor Dilonggarkan, Begini Komentar KPK

Nasional
Bakal Banyak Proyek Strategis Nasional, ICW: Jokowi Seharusnya Perkuat KPK

Bakal Banyak Proyek Strategis Nasional, ICW: Jokowi Seharusnya Perkuat KPK

Nasional
Rapat Paripurna Luar Biasa DPD Ricuh, Senator Sulbar: Ada Akal-akalan Tim OSO

Rapat Paripurna Luar Biasa DPD Ricuh, Senator Sulbar: Ada Akal-akalan Tim OSO

Nasional
Pembebasan Bersyarat Dipermudah Dinilai Tak Sejalan dengan Semangat Antikorupsi

Pembebasan Bersyarat Dipermudah Dinilai Tak Sejalan dengan Semangat Antikorupsi

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Imam Nahrawi Serahkan Nasibnya ke Presiden

Jadi Tersangka KPK, Imam Nahrawi Serahkan Nasibnya ke Presiden

Nasional
KPK Koordinasi dengan Kemenpan RB dan KASN soal Status Pegawai

KPK Koordinasi dengan Kemenpan RB dan KASN soal Status Pegawai

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Menpora Imam Nahrawi Siap Jalani Proses Hukum

Jadi Tersangka KPK, Menpora Imam Nahrawi Siap Jalani Proses Hukum

Nasional
Revisi UU KPK Disahkan, KPK Tetap Berupaya Temui Presiden

Revisi UU KPK Disahkan, KPK Tetap Berupaya Temui Presiden

Nasional
Polda Metro Jaya dan Polda Jatim Diadukan, Kompolnas akan Minta Klarifikasi Kapoldanya

Polda Metro Jaya dan Polda Jatim Diadukan, Kompolnas akan Minta Klarifikasi Kapoldanya

Nasional
Denny Indrayana: Upaya Pemberantasan Korupsi Semakin Sulit dan Berat

Denny Indrayana: Upaya Pemberantasan Korupsi Semakin Sulit dan Berat

Nasional
Alasan Komisi III DPR Permudah Pembebasan Bersyarat Napi Koruptor

Alasan Komisi III DPR Permudah Pembebasan Bersyarat Napi Koruptor

Nasional
Soal Karhutla, Wiranto: Pemda Jangan Api Membesar Baru Lapor Pusat

Soal Karhutla, Wiranto: Pemda Jangan Api Membesar Baru Lapor Pusat

Nasional
Berdayakan Masyarakat, Dompet Duafa Perkuat Jaringan Mitra di Daerah

Berdayakan Masyarakat, Dompet Duafa Perkuat Jaringan Mitra di Daerah

Nasional
Pemerintah dan DPR Sepakat Hapus Satu Pasal Perzinaan dalam RKUHP

Pemerintah dan DPR Sepakat Hapus Satu Pasal Perzinaan dalam RKUHP

Nasional
Kuasa Hukum Tersangka Pengibar Bendera Bintang Kejora Laporkan Polda Metro Jaya ke Kompolnas

Kuasa Hukum Tersangka Pengibar Bendera Bintang Kejora Laporkan Polda Metro Jaya ke Kompolnas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X