Kompas.com - 14/08/2019, 15:28 WIB
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus dalam sebuah acara diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (19/4/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraPeneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus dalam sebuah acara diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (19/4/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com — Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus mengkritik partai-partai politik yang saat ini memberikan sinyal berubah haluan menjadi pendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Saya kira, sebuah mimpi buruk jika parpol-parpol oposisi justru terpikat untuk bergabung dengan koalisi pemerintahan," kata Lucius saat dihubungi Kompas.com, Rabu (14/6/2019).

Menurut Lucius, fungsi check and balances tidak akan maksimal apabila mayoritas parpol di parlemen mendukung pemerintah. Demokrasi juga menjadi tidak sehat.

Baca juga: Kemesraan PDI-P dan Gerindra Diprediksi Mengarah ke Koalisi 2024

Dalam sebuah negara demokrasi, oposisi memiliki fungsi penting, yakni untuk mengontrol pemerintah agar tidak berjalan secara sewenang-wenang.

Suara oposisilah yang diharapkan menjadi pengingat pemerintah agar tidak mengabaikan kepentingan rakyat.

"Karena kekuasaan itu memabukkan, jadi hampir pasti orang yang berkuasa akan menikmatinya. Keberadaan oposisi yang kuatlah yang bisa selalu menyadarkan koalisi pemerintah untuk memakai kekuasaan pada tempatnya," ujar Lucius.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Ketum Golkar: Demokrat Bisa Perkuat Pemerintahan Jokowi-Maruf

Lebih jauh, Lucius mengatakan, fenomena ramai-ramai parpol mendukung pemerintah ini disebabkan oleh parpol sangat membutuhkan logistik bagi kerja politiknya ke depan.

"Ini ekses tata kelola keuangan parpol yang sampai sekarang masih kacau balau. Di lain sisi kebutuhan akan uang yang begitu besar bagi parpol untuk memenangi kontestasi merupakan sebuah fakta," kata Lucius.

Diketahui, sejumlah parpol santer diisukan merapat ke pemerintahan Jokowi-Ma'ruf periode 2019-2024.

Beberapa parpol yang santer digadang-gadang mengubah arah politik mereka lima tahun ke depan ialah Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN).

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

YLBHI: TWK Pegawai KPK Itu Litsus di Pemerintahan Saat Ini

YLBHI: TWK Pegawai KPK Itu Litsus di Pemerintahan Saat Ini

Nasional
Marak Pekerja Anak di Indonesia, Ini Langkah Kemenaker Mengatasinya

Marak Pekerja Anak di Indonesia, Ini Langkah Kemenaker Mengatasinya

Nasional
Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Nasional
Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Nasional
Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

Nasional
 Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Nasional
Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Nasional
Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Nasional
Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Nasional
Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Nasional
Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Nasional
Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Nasional
Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X