Pemerintah Diingatkan, Bahaya jika Tak Perhatikan Anak-anak Nduga di Pengungsian

Kompas.com - 14/08/2019, 14:31 WIB
Pater Jhon Jangga (batik biru) saat penyampaian laporan konflik Kabupaten Nduga, Papua di Kantor Amnesty Internasional, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2019) KOMPAS.com/DETI MEGA PURNAMASARIPater Jhon Jangga (batik biru) saat penyampaian laporan konflik Kabupaten Nduga, Papua di Kantor Amnesty Internasional, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendampingan dari pemerintah pusat kepada warga Kabupaten Nduga, Papua yang mengalami konflik sangat diperlukan.

Pendidikan dinilai sebagai hal yang penting bagi anak-anak korban konflik yang terjadi sejak 2 Desember 2018 lalu itu.

Direktur Eksekutif Yayasan Teratai Hati Papua Pater Jhon Jongga mengatakan, berdasarkan data Tim Kemanusiaan Kabupaten Nduga, ada 840-2.500 anak Kabupaten Nduga yang mengungsi di Kabupaten Wamena.

"Generasi-generasi potensial ini kita lalai, tidak memperhatikan. Saya pikir pemerintah tidak akan mampu menghadapi gerakan yang lebih dahsyat ke depan (jika dibiarkan)," ujar Jhon di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2019).

Baca juga: 182 Orang Disebut Jadi Korban Jiwa Konflik di Nduga

Ia mencontohkan, sosok Egianus Kogoya, pimpinan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang bertanggung jawab atas konflik Nduga yang merupakan sosok pemuda.

Egianus, kata dia, semasa kecil pasti pernah menyaksikan keluarga atau tetangganya yang disiksa dan dibunuh gara-gara sebuah konflik.

"Jadi tidak menutup kemungkinan, dari jumlah itu (anak-anak Nduga yang mengungsi) akan lahir tokoh-tokoh pejuang baru bagi Papua yang bahaya bagi negara," ucap dia.

Kelompok-kelompok seperti itu, menurut dia, akan berani mati memperjuangkan keinginannya karena ada rasa kekecewaan. 

"Anak-anak ini perlu ditangani dengan baik untuk secara psikologis, pendampingan khsusus karena ini generasi masa depan yang lebih dahsyat, tetapi sampai saat ini tidak ada penanganan," tutur dia.

Jumlah anak-anak korban konflik Nduga yang didapatkannya ini, kata dia, baru data yang diambil dari pengungsi Nduga di Wamena.

Baca juga: Polemik Penarikan Pasukan TNI/Polri dan Krisis Sosial di Nduga...

Sementara itu, untuk daerah-daerah lainnya seperti Yahukimo, Lani Jaya, Puncak Jaya, Asmat belum diketahui jumlahnya. 

Adapun konflik di Kabupaten Nduga berawal dari pembantaian terhadap karyawan PT Istaka Karya pada 2 Deaember 2018 di Gunung Kabo.

Sampai saat ini, situasi Nduga tidak aman. Konflik terjadi antara personel TNI-Polri dan kelompok yang menamakan diri Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bamsoet Jamin Tetap 'All Out' Dukung Jokowi jika Jadi Ketua Umum Golkar

Bamsoet Jamin Tetap "All Out" Dukung Jokowi jika Jadi Ketua Umum Golkar

Nasional
Jelang HUT OPM, Tim Intelijen Polri Analisis Peta Kerawanan di Papua

Jelang HUT OPM, Tim Intelijen Polri Analisis Peta Kerawanan di Papua

Nasional
Apkasi Ingatkan Pemerintah Berhati-hati soal Rencana ASN Kerja dari Rumah

Apkasi Ingatkan Pemerintah Berhati-hati soal Rencana ASN Kerja dari Rumah

Nasional
Tak Kerja Full Time, Staf Khusus Jokowi Dapat Gaji Rp 51 Juta

Tak Kerja Full Time, Staf Khusus Jokowi Dapat Gaji Rp 51 Juta

Nasional
Menpan-RB Tegaskan Gaji ASN Tak Dipangkas meski Kerja dari Rumah

Menpan-RB Tegaskan Gaji ASN Tak Dipangkas meski Kerja dari Rumah

Nasional
Jika Dihidupkan Lagi, KKR Diharapkan Dapat Ungkap Pelanggaran HAM Berat Suatu Rezim

Jika Dihidupkan Lagi, KKR Diharapkan Dapat Ungkap Pelanggaran HAM Berat Suatu Rezim

Nasional
Pengamat: Aklamasi Bukan Tradisi Munas Golkar

Pengamat: Aklamasi Bukan Tradisi Munas Golkar

Nasional
Menpan RB Dukung ASN Kerja di Rumah, asal Kinerja Tetap Maksimal

Menpan RB Dukung ASN Kerja di Rumah, asal Kinerja Tetap Maksimal

Nasional
Pencegahan Radikalisme Jadi Materi Bimbingan Pranikah

Pencegahan Radikalisme Jadi Materi Bimbingan Pranikah

Nasional
Tujuh Staf Khusus Milenial Presiden Jokowi Wajib Lapor Kekayaan? Ini Kata KPK

Tujuh Staf Khusus Milenial Presiden Jokowi Wajib Lapor Kekayaan? Ini Kata KPK

Nasional
Politisi Golkar Nilai Masa Jabatan Presiden 3 Periode Bisa Ciptakan Otoritarian

Politisi Golkar Nilai Masa Jabatan Presiden 3 Periode Bisa Ciptakan Otoritarian

Nasional
Polri Sebut Akan Copot Firli Bahuri Sebelum Dilantik sebagai Ketua KPK

Polri Sebut Akan Copot Firli Bahuri Sebelum Dilantik sebagai Ketua KPK

Nasional
KBRI Kuala Lumpur Belum Dengar Ada Penusukan terhadap Suporter Indonesia

KBRI Kuala Lumpur Belum Dengar Ada Penusukan terhadap Suporter Indonesia

Nasional
Tokoh Senior Golkar Nilai Partai Lain Sulit Punya Kandidat Ketum Lebih dari Satu

Tokoh Senior Golkar Nilai Partai Lain Sulit Punya Kandidat Ketum Lebih dari Satu

Nasional
BKKBN Usul Hasil Sertifikasi Perkawinan Berbentuk Rekomendasi

BKKBN Usul Hasil Sertifikasi Perkawinan Berbentuk Rekomendasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X