Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 14/08/2019, 14:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan anggota Komisi II DPR Markus Nari didakwa memperkaya diri sebesar 1,4 juta dollar Amerika Serikat (AS) dalam pengadaan proyek Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis elektronik atau e-KTP.

"Bahwa Terdakwa Markus Nari melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya Terdakwa sebesar 1,4 juta dollar AS," kata jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ahmad Burhanudin saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Markus bersama pihak lainnya dan sejumlah perusahaan yang ikut dalam konsorsium pemenang pekerjaan paket e-KTP saat itu dianggap merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,31 triliun.

Baca juga: Diperiksa dalam Kasus E-KTP, Marcus Mekeng Dikonfirmasi soal Markus Nari

Perhitungan kerugian keuangan negara itu berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)dengan Nomor: SR-338/D6/01/2016 tanggal 11 Mei 2016.

Menurut jaksa, Markus ikut memengaruhi proses penganggaran dan pengadaan paket penerapan e-KTP secara nasional tahun anggaran 2011-2013.

Sekitar awal tahun 2012, Markus selaku anggota Badan Anggaran DPR ikut dalam pembahasan pengusulan penganggaran kembali proyek e-KTP, yaitu Rp 1,04 triliun.

Suatu hari, Markus menemui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri saat itu, Irman. Pada awalnya, Markus meminta fee proyek e-KTP sebesar Rp 5 miliar.

Irman kemudian menghubungi pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Kemendagri, Sugiharto agar segera memenuhi permintaan tersebut.

Sekitar tiga hari setelah pertemuan, Sugiharto meminta salah satu anggota konsorsium proyek, Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo, untuk bertemu. Sugiharto meminta Anang uang Rp 5 miliar tersebut.

"Beberapa hari kemudian, Anang Sugiana Sudiharjo menemui Sugiharto dan menyerahkan uang sebesar 400.000 dollar AS," ujar jaksa.

Keesokan harinya, uang tersebut kemudian diserahkan Sugiharto ke Markus di sekitar kawasan TVRI, Jakarta.

Di sisi lain, saat pembahasan penganggaran kembali proyek e-KTP masih berjalan, sekitar bulan April 2012,

Baca juga: Diperiksa Terkait Kasus E-KTP, Yasonna Dikonfirmasi soal Markus Nari dan Risalah Rapat

Direktur PT Murakabi Sejahtera Irvanto Hendra Pambudi Cahyo dihubungi pengusaha Andi Naragong untuk bertemu.

Andi Narogong menyerahkan uang sebesar 1 juta dollar AS ke Irvanto agar bisa diberikan ke Markus Nari yang berada di ruangan kerja Ketua DPR saat itu, Setya Novanto.

"Selanjutnya Irvanto Hendra Pambudi Cahyo menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa bertempat di ruang kerja Setya Novanto pada Gedung DPR RI," kata jaksa.

Pada tanggal 27 Juni 2012, Markus mengikuti Rapat Kerja Komisi II DPR dengan Kemendagri, ia menyetujui pengusulan kembali anggaran proyek e-KTP sebesar Rp 1,04 triliun.

"Namun ternyata belum dialokasikan pada RAPBN-P Tahun Anggaran 2012. Karena Terdakwa menerima fee proyek sebesar 1,4 juta dollar AS, Terdakwa menyetujui usulan itu untuk ditampung dalam APBN Tahun 2013 meskipun R-APBN Tahun 2013 belum disusun dan alokasi anggaran tersebut belum tercantum dalam Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2013," ujar jaksa.

Terlebih lagi saat itu belum ada Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) Tahun 2013 serta belum ada revisi Peraturan Presiden terkait perpanjangan waktu pelaksanaan e-KTP.

Baca juga: Markus Nari Segera Disidang Terkait Kasus E-KTP

"Karena adanya praktik-praktik melawan hukum di atas, Konsorsium PNRI tetap dapat memperoleh pembayaran proyek KTP elektronik setelah dipotong pajak seluruhnya berjumlah Rp 4.917.780.473.609 meskipun tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sebagaimana tercantum dalam kontrak sampai dengan tanggal 31 Desember 2013," ungkap jaksa.

Menurut jaksa, uang 1,4 juta dollar AS untuk Markus sebenarnya merupakan bagian dari keuangan negara yang seharusnya digunakan untuk membiayai proyek e-KTP tersebut.

Atas perbuatannya, Markus didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tim Advokasi Minta Kasus Gagal Ginjal Ditetapkan jadi KLB: Ini Tragedi

Tim Advokasi Minta Kasus Gagal Ginjal Ditetapkan jadi KLB: Ini Tragedi

Nasional
Saat Spanduk Ganjar Diturunkan oleh Relawannya Sendiri

Saat Spanduk Ganjar Diturunkan oleh Relawannya Sendiri

Nasional
Sempat Sebut Ganjar 'The Next Jokowi', Immanuel Ebenezer: Ternyata Jauh Sekali

Sempat Sebut Ganjar "The Next Jokowi", Immanuel Ebenezer: Ternyata Jauh Sekali

Nasional
Penerbitan KTP Elektronik Terkendala, Pemerintah Siapkan KTP Digital via Ponsel

Penerbitan KTP Elektronik Terkendala, Pemerintah Siapkan KTP Digital via Ponsel

Nasional
Pembubaran GP Mania Dinilai Tak Berdampak Turunnya Dukungan ke Ganjar

Pembubaran GP Mania Dinilai Tak Berdampak Turunnya Dukungan ke Ganjar

Nasional
Jokowi Mania Tegaskan Tak Dukung Ganjar meski Dapat Dukungan PDI-P sebagai Capres

Jokowi Mania Tegaskan Tak Dukung Ganjar meski Dapat Dukungan PDI-P sebagai Capres

Nasional
Tak Persoalkan Manuver Golkar, PAN: Mudah-mudahan Menambah Kekuatan KIB

Tak Persoalkan Manuver Golkar, PAN: Mudah-mudahan Menambah Kekuatan KIB

Nasional
Psikolog Klinik: Semua Hasil Asesmen Valid Nyatakan Richard Eliezer Jawab Jujur

Psikolog Klinik: Semua Hasil Asesmen Valid Nyatakan Richard Eliezer Jawab Jujur

Nasional
Agus Nurpatria Dijadwalkan Jalani Sidang Divonis pada 23 Februari

Agus Nurpatria Dijadwalkan Jalani Sidang Divonis pada 23 Februari

Nasional
Relawan GP Mania Bubarkan Diri, Alasannya karena Ganjar Beda dengan di Medsos

Relawan GP Mania Bubarkan Diri, Alasannya karena Ganjar Beda dengan di Medsos

Nasional
Relawan Ganjar 'GP Mania' Resmi Membubarkan Diri

Relawan Ganjar "GP Mania" Resmi Membubarkan Diri

Nasional
Perubahan Substansi Putusan MK Disebut Hanya Butuh 49 Menit

Perubahan Substansi Putusan MK Disebut Hanya Butuh 49 Menit

Nasional
Panglima TNI Ungkap Penyebab Ekspor Tambang Ilegal Masih Terjadi

Panglima TNI Ungkap Penyebab Ekspor Tambang Ilegal Masih Terjadi

Nasional
Pelapor 9 Hakim MK Akan Beri Keterangan Tambahan di Polda Metro Besok

Pelapor 9 Hakim MK Akan Beri Keterangan Tambahan di Polda Metro Besok

Nasional
Kasus Gagal Ginjal Akut pada Anak Muncul Lagi, Komisi IX Panggil BPOM Pekan Depan

Kasus Gagal Ginjal Akut pada Anak Muncul Lagi, Komisi IX Panggil BPOM Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.