Gerindra Hadirkan Habiburokhman sebagai Saksi Gugatan 9 Caleg

Kompas.com - 14/08/2019, 14:00 WIB
Ketua Bidang Advokasi DPP Gerindra, Habiburokhman, sebagai saksi dalam persidangan pemeriksaan saksi terkait gugatan perdata sembilan calon anggota legislatif Partai Gerindra di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (14/8/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTOKetua Bidang Advokasi DPP Gerindra, Habiburokhman, sebagai saksi dalam persidangan pemeriksaan saksi terkait gugatan perdata sembilan calon anggota legislatif Partai Gerindra di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (14/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Gerindra menghadirkan Ketua Bidang Advokasi DPP Gerindra, Habiburokhman, sebagai saksi dalam persidangan pemeriksaan saksi terkait gugatan perdata sembilan calon anggota legislatif Partai Gerindra di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (14/8/2019).

"Kita hadir karena permintaan dari pengadilan untuk menerangkan proses yang terjadi di majelis kehormatan partai (Gerindra). Karena saya salah satu anggota majelis kehormatan, jadi saya dapat tugas dari pimpinan untuk menghadiri persidangan ini (saksi)," ujar Habiburokhman.

Dia menekankan, gugatan yang dilayangkan para caleg tersebut merupakan kelanjutan dari proses di Mahkamah Partai Gerindra.

Baca juga: Pihak Mulan Jameela Cs akan Hadirkan 2 Saksi, sedangkan Gerindra 1 Saksi

Kendati demikian, Habiburokhman enggan menjelaskan proses di mahkamah internal partainya sehingga berujung adanya gugatan dari para caleg.

"Perlu digarisbawahi bahwa ini adalah proses kelanjutan dari majelis kehormatan. Ketika ada yang tidak selesai di mahkamah partai, para pihak ini bisa gugat ke pengadilan negeri," tuturnya.

Sebelumnya, PN Jakarta Selatan pada Senin (12/8/2019), akan membacakan putusan gugatan perdata sembilan caleg tersebut. Namun, pembacaan ditunda karena pihak penggugat ingin mengajukan saksi.

Dihubungi dari Jakarta, kuasa hukum para caleg, Yunico Syahrir menuturkan, rencananya menghadirkan dua saksi fakta dalam sidang hari ini.

"Kita akan hadirkan saksi sebagai legal standing saja. Dua saksi yang akan didatangkan tidak bisa saya beberkan, nanti saja," ungkap Yunico kepada Kompas.com, Rabu (14/8/2019).

Di sisi lain, pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pihak tergugat memilih tidak mengajukan saksi.

Sebelumnya, 14 calon anggota legislatif dari Partai Gerindra mengajukan sengketa perdata terhadap partainya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Baca juga: Rabu Ini, Sidang Gugatan Mulan Jameela Cs ke Gerindra Periksa Saksi

Namun, belakangan ada lima orang caleg dari 14 caleg tersebut yang mencabut gugatannya. Salah satunya adalah keponakan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati.

Kepala Humas PN Jaksel Achmad Guntur mengatakan bahwa mereka mengajukan gugatan agar ditetapkan sebagai anggota legislatif Partai Gerindra.

Gugatan itu teregister dengan Nomor 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN JKT.SEL. Pihak tergugat terdiri dari Dewan Pembina Partai Gerindra dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

7 Jurus Sakti Pemerintah untuk Jaring Pengaman Sosial Atasi Dampak Covid-19

7 Jurus Sakti Pemerintah untuk Jaring Pengaman Sosial Atasi Dampak Covid-19

Nasional
Puan Minta Sosalisasi Prosedur Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19 Digalakkan

Puan Minta Sosalisasi Prosedur Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19 Digalakkan

Nasional
Pemidanaan Saat Wabah Covid-19 Dikritik, Kapolri Anggap Pro-Kontra Hal Biasa

Pemidanaan Saat Wabah Covid-19 Dikritik, Kapolri Anggap Pro-Kontra Hal Biasa

Nasional
Hingga Selasa Ini, Pemerintah Bebaskan 35.676 Napi dari Penjara

Hingga Selasa Ini, Pemerintah Bebaskan 35.676 Napi dari Penjara

Nasional
Atasi Pandemi Corona, Alumnus AAU Bagikan Alat Penyemprot Disinfektan

Atasi Pandemi Corona, Alumnus AAU Bagikan Alat Penyemprot Disinfektan

Nasional
RS Rujukan Covid-19 Diprioritaskan untuk Gejala Sedang dan Berat

RS Rujukan Covid-19 Diprioritaskan untuk Gejala Sedang dan Berat

Nasional
Pemerintah Diminta Tanggung Pemulangan TKI dan ABK di Malaysia

Pemerintah Diminta Tanggung Pemulangan TKI dan ABK di Malaysia

Nasional
Tempat Tidur dan ICU untuk Pasien Covid-19 di Jakarta Ditambah

Tempat Tidur dan ICU untuk Pasien Covid-19 di Jakarta Ditambah

Nasional
KSP Nilai Imbauan Tak Mudik Pemerintah Sesuai dengan Ajaran Agama

KSP Nilai Imbauan Tak Mudik Pemerintah Sesuai dengan Ajaran Agama

Nasional
Anggota Fraksi Demokrat Minta Komisi III DPR Tunda Pembahasan RKUHP dan RUU PAS hingga Pandemi Covid-19 Usai

Anggota Fraksi Demokrat Minta Komisi III DPR Tunda Pembahasan RKUHP dan RUU PAS hingga Pandemi Covid-19 Usai

Nasional
DPR Minta Pemerintah Beri Edukasi soal Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19

DPR Minta Pemerintah Beri Edukasi soal Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19

Nasional
Pemerintah Ajak Pengusaha Susun Strategi Jamin Ketersediaan Alat Kesehatan dan Kebutuhan Pokok Masyarakat

Pemerintah Ajak Pengusaha Susun Strategi Jamin Ketersediaan Alat Kesehatan dan Kebutuhan Pokok Masyarakat

Nasional
Kemenkes Belum Terima Pengajuan PSBB dari Gubernur Jawa Barat dan Banten

Kemenkes Belum Terima Pengajuan PSBB dari Gubernur Jawa Barat dan Banten

Nasional
Pemerintah Dinilai akan Kewalahan Bendung Covid-19 di Daerah Saat Arus Mudik

Pemerintah Dinilai akan Kewalahan Bendung Covid-19 di Daerah Saat Arus Mudik

Nasional
Komnas HAM Minta DPR-Pemerintah Tunda Pembahasan RKUHP

Komnas HAM Minta DPR-Pemerintah Tunda Pembahasan RKUHP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X