Wapres: TNI-Polri Balas Serangan di Papua Bukan Pelanggaran HAM

Kompas.com - 14/08/2019, 12:42 WIB
Anggota Brimob Polri menuju ke Nduga, Papua, di mana sebelumnya puluhan pekerja infrastruktur dilaporkan tewas dibantai oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), Selasa (4/12/2018). Sebanyak 31 orang disebut tewas dibantai KKB di lokasi proyek jalan Trans Papua yang diduga terjadi pada Sabtu (1/12/2018) dan Minggu (2/12/2018). AFP PHOTO/ANYONGAnggota Brimob Polri menuju ke Nduga, Papua, di mana sebelumnya puluhan pekerja infrastruktur dilaporkan tewas dibantai oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), Selasa (4/12/2018). Sebanyak 31 orang disebut tewas dibantai KKB di lokasi proyek jalan Trans Papua yang diduga terjadi pada Sabtu (1/12/2018) dan Minggu (2/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta TNI dan Polri tak perlu ragu membalas serangan pihak yang menyerang mereka.

Hal itu disampaikan Kalla menanggapi konflik yang terjadi di Papua.

Kalla menyadari TNI dan Polri kerap diserang kelompok kriminal bersenjata ( KKB) saat mengamankan Papua.

Baca juga: Kisah Tragis Brigadir Hedar, Tugas Menyamar Undercover Berujung Maut di Tangan KKB

Karena itu, ia menilai tak masalah TNI dan Polri membalas jika diserang duluan.

"Pemerintah, TNI, Polri selalu menjalankan tugasnya dengan baik tapi apabila diserang tentu tidak bisa pasrah. Harus kembali untuk membalas siapa penyerangnya. Itu bukan pelanggaran HAM, karena yang melanggar HAM siapa yang duluan (menyerang)," ujar Kalla dalam sambutannya di acara Program Kegiatan Bersama Kejuangan TNI-Polri di Sekolah Staf dan Komamdo Angkatan Laut, Cipulir, Jakarta Selatan, Rabu (14/8/2019).

Ia meminta TNI dan Polri tak menghiraukan anggapan bahwa mereka melanggar HAM saat membalas serangan tersebut, terlebih bila anggapan tersebut muncul dari negara-negara Barat.

Baca juga: Visi Jokowi Tanpa Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu...

Kalla menilai justru Amerika Serikat (AS) jauh lebih banyak melanggar HAM lewat invasi militernya ke sejumlah negara.

"Kalau soal melanggar HAM barangkali negara yang paling langgar HAM di dunia adalah Amerika. Merupakan pelanggar HAM, mengebom negara kiri-kanan tanpa dasar, ngebom Vietnam, ngebom Suriah, ngebom Irak, ngebom Libia. Itu pelanggaran HAM terbesar di dunia yang terjadi," ujar Kalla.

"Jadi bukan hanya karena satu korban di Papua, lalu TNI dianggap melanggar HAM. Kita tergantung prosedural apa yang kita buat, seperti itu. Tergantung hukum yang kita tegakkan," lanjut dia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Era 'New Normal', Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Era "New Normal", Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Nasional
UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

Nasional
Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Nasional
Jokowi: Hati-hati, Begitu Ada 'Imported Case' Covid-19, Citra Pariwisata Akan Buruk

Jokowi: Hati-hati, Begitu Ada "Imported Case" Covid-19, Citra Pariwisata Akan Buruk

Nasional
Kemendagri dan KPK Sepakat, Penyaluran Bansos Harus Berbasis NIK

Kemendagri dan KPK Sepakat, Penyaluran Bansos Harus Berbasis NIK

Nasional
Pariwisata Dibuka Lagi Saat New Normal, Bali Jadi Pertimbangan Pemerintah

Pariwisata Dibuka Lagi Saat New Normal, Bali Jadi Pertimbangan Pemerintah

Nasional
Pelaksanaan Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Dikritik, Ini Respons Komisi II DPR

Pelaksanaan Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Dikritik, Ini Respons Komisi II DPR

Nasional
Soal Pemberian Vonis Rendah Kasus Korupsi, ICW: Harusnya Jadi Perhatian Ketua MA

Soal Pemberian Vonis Rendah Kasus Korupsi, ICW: Harusnya Jadi Perhatian Ketua MA

Nasional
Perludem: Pilkada 2020 Belum Punya Dasar Hukum Terkait Protokol Penanganan Covid-19

Perludem: Pilkada 2020 Belum Punya Dasar Hukum Terkait Protokol Penanganan Covid-19

Nasional
KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

Nasional
Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

Nasional
Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

Nasional
KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

Nasional
Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

Nasional
ICW: Sudah Diprediksi, Kasus yang Libatkan Harun Masiku Divonis Rendah

ICW: Sudah Diprediksi, Kasus yang Libatkan Harun Masiku Divonis Rendah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X