Wapres: TNI-Polri Balas Serangan di Papua Bukan Pelanggaran HAM

Kompas.com - 14/08/2019, 12:42 WIB
Anggota Brimob Polri menuju ke Nduga, Papua, di mana sebelumnya puluhan pekerja infrastruktur dilaporkan tewas dibantai oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), Selasa (4/12/2018). Sebanyak 31 orang disebut tewas dibantai KKB di lokasi proyek jalan Trans Papua yang diduga terjadi pada Sabtu (1/12/2018) dan Minggu (2/12/2018). AFP PHOTO/ANYONGAnggota Brimob Polri menuju ke Nduga, Papua, di mana sebelumnya puluhan pekerja infrastruktur dilaporkan tewas dibantai oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), Selasa (4/12/2018). Sebanyak 31 orang disebut tewas dibantai KKB di lokasi proyek jalan Trans Papua yang diduga terjadi pada Sabtu (1/12/2018) dan Minggu (2/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta TNI dan Polri tak perlu ragu membalas serangan pihak yang menyerang mereka.

Hal itu disampaikan Kalla menanggapi konflik yang terjadi di Papua.

Kalla menyadari TNI dan Polri kerap diserang kelompok kriminal bersenjata ( KKB) saat mengamankan Papua.

Baca juga: Kisah Tragis Brigadir Hedar, Tugas Menyamar Undercover Berujung Maut di Tangan KKB

Karena itu, ia menilai tak masalah TNI dan Polri membalas jika diserang duluan.

"Pemerintah, TNI, Polri selalu menjalankan tugasnya dengan baik tapi apabila diserang tentu tidak bisa pasrah. Harus kembali untuk membalas siapa penyerangnya. Itu bukan pelanggaran HAM, karena yang melanggar HAM siapa yang duluan (menyerang)," ujar Kalla dalam sambutannya di acara Program Kegiatan Bersama Kejuangan TNI-Polri di Sekolah Staf dan Komamdo Angkatan Laut, Cipulir, Jakarta Selatan, Rabu (14/8/2019).

Ia meminta TNI dan Polri tak menghiraukan anggapan bahwa mereka melanggar HAM saat membalas serangan tersebut, terlebih bila anggapan tersebut muncul dari negara-negara Barat.

Baca juga: Visi Jokowi Tanpa Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu...

Kalla menilai justru Amerika Serikat (AS) jauh lebih banyak melanggar HAM lewat invasi militernya ke sejumlah negara.

"Kalau soal melanggar HAM barangkali negara yang paling langgar HAM di dunia adalah Amerika. Merupakan pelanggar HAM, mengebom negara kiri-kanan tanpa dasar, ngebom Vietnam, ngebom Suriah, ngebom Irak, ngebom Libia. Itu pelanggaran HAM terbesar di dunia yang terjadi," ujar Kalla.

"Jadi bukan hanya karena satu korban di Papua, lalu TNI dianggap melanggar HAM. Kita tergantung prosedural apa yang kita buat, seperti itu. Tergantung hukum yang kita tegakkan," lanjut dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Nasional
Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Nasional
Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Nasional
Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Nasional
KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

Nasional
Soal Nama Cucunya yang Ketiga, Ini Kata Jokowi...

Soal Nama Cucunya yang Ketiga, Ini Kata Jokowi...

Nasional
PKS Dinilai Berpeluang Jadi 'Market Leader' di Antara Partai Oposisi

PKS Dinilai Berpeluang Jadi "Market Leader" di Antara Partai Oposisi

Nasional
Senin Pekan Depan, Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda dan 3 Staf Ahli

Senin Pekan Depan, Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda dan 3 Staf Ahli

Nasional
KPK Periksa Eks Menag Lukman Hakim Terkait Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Haji dan Gratifikasi

KPK Periksa Eks Menag Lukman Hakim Terkait Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Haji dan Gratifikasi

Nasional
Menyoal Sertifikasi Pernikahan: Intervensi Ranah Privat, Risiko Perzinaan, hingga Penjelasan Pemerintah

Menyoal Sertifikasi Pernikahan: Intervensi Ranah Privat, Risiko Perzinaan, hingga Penjelasan Pemerintah

Nasional
Jaksa Agung soal Kelanjutan Program TP4: Kami Akan Bawa ke Raker

Jaksa Agung soal Kelanjutan Program TP4: Kami Akan Bawa ke Raker

Nasional
Komnas HAM Minta Pendekatan Keamanan di Papua Dievaluasi

Komnas HAM Minta Pendekatan Keamanan di Papua Dievaluasi

Nasional
Komnas HAM: Kecenderungan Sikap Intoleransi Menguat di Kalangan Anak Muda Terdidik

Komnas HAM: Kecenderungan Sikap Intoleransi Menguat di Kalangan Anak Muda Terdidik

Nasional
Polemik Ahok Jadi Bos BUMN, dari Batasan Aturan hingga 'Positive Thinking' Sandiaga Uno

Polemik Ahok Jadi Bos BUMN, dari Batasan Aturan hingga "Positive Thinking" Sandiaga Uno

Nasional
KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru Terkait Kasus Bupati Cirebon

KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru Terkait Kasus Bupati Cirebon

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X