Wapres: TNI-Polri Balas Serangan di Papua Bukan Pelanggaran HAM

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta TNI dan Polri tak perlu ragu membalas serangan pihak yang menyerang mereka.

Hal itu disampaikan Kalla menanggapi konflik yang terjadi di Papua.

Kalla menyadari TNI dan Polri kerap diserang kelompok kriminal bersenjata (KKB) saat mengamankan Papua.

Baca juga: Kisah Tragis Brigadir Hedar, Tugas Menyamar Undercover Berujung Maut di Tangan KKB

Karena itu, ia menilai tak masalah TNI dan Polri membalas jika diserang duluan.

"Pemerintah, TNI, Polri selalu menjalankan tugasnya dengan baik tapi apabila diserang tentu tidak bisa pasrah. Harus kembali untuk membalas siapa penyerangnya. Itu bukan pelanggaran HAM, karena yang melanggar HAM siapa yang duluan (menyerang)," ujar Kalla dalam sambutannya di acara Program Kegiatan Bersama Kejuangan TNI-Polri di Sekolah Staf dan Komamdo Angkatan Laut, Cipulir, Jakarta Selatan, Rabu (14/8/2019).

Ia meminta TNI dan Polri tak menghiraukan anggapan bahwa mereka melanggar HAM saat membalas serangan tersebut, terlebih bila anggapan tersebut muncul dari negara-negara Barat.

Baca juga: Visi Jokowi Tanpa Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu...

Kalla menilai justru Amerika Serikat (AS) jauh lebih banyak melanggar HAM lewat invasi militernya ke sejumlah negara.

"Kalau soal melanggar HAM barangkali negara yang paling langgar HAM di dunia adalah Amerika. Merupakan pelanggar HAM, mengebom negara kiri-kanan tanpa dasar, ngebom Vietnam, ngebom Suriah, ngebom Irak, ngebom Libia. Itu pelanggaran HAM terbesar di dunia yang terjadi," ujar Kalla.

"Jadi bukan hanya karena satu korban di Papua, lalu TNI dianggap melanggar HAM. Kita tergantung prosedural apa yang kita buat, seperti itu. Tergantung hukum yang kita tegakkan," lanjut dia.