Kompas.com - 14/08/2019, 09:04 WIB
Terdakwa kasus dugaan pemberian keterangan palsu dalam sidang kasus KTP Elektronik Miryam S Haryani mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (28/8/2017). Sidang tersebut beragendakan pemeriksaan saksi. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww/17. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayTerdakwa kasus dugaan pemberian keterangan palsu dalam sidang kasus KTP Elektronik Miryam S Haryani mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (28/8/2017). Sidang tersebut beragendakan pemeriksaan saksi. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww/17.

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama mantan anggota DPR Miryam S Haryani kembali mencuat dalam pusaran kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik atau e-KTP.

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka baru dalam perkara pokok e-KTP pada Selasa (13/8/2019), Miryam pernah terjerat dalam kasus pemberian keterangan palsu saat bersaksi di sidang kasus korupsi e-KTP sebelumnya.

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 24 Oktober 2017 menuntut Miryam dihukum 8 tahun penjara.

Ada beberapa pertimbangan jaksa yang menilai Miryam merekayasa seluruh keterangannya dalam persidangan. Pertama, pengakuan Miryam ditekan oleh penyidik.

Padahal keterangan tiga penyidik KPK, yakni Ambarita Damanik, Novel Baswedan dan MI Susanto, Miryam selalu diberikan kesempatan membaca, memeriksa dan mengoreksi berita acara pemeriksaan (BAP) sebelum ditandatangani.

Baca juga: Menurut Jaksa, Novanto Perkaya Gamawan, Miryam, hingga Ade Komarudin

Bahkan, ahli hukum pidana dan ahli psikologi forensik yang mengobservasi dan memberikan keterangan di persidangan yakin bahwa tidak ada tekanan yang dilakukan penyidik terhadap Miryam. Melalui video pemeriksaan yang diputar juga terlihat jelas bahwa proses pemeriksaan berjalan santai.

Miryam dalam persidangan pernah mengaku diancam dan ditakuti oleh Novel Baswedan. Menurut dia, Novel berkata bahwa Miryam seharusnya ditangkap pada tahun 2010 lalu, karena kasus korupsi.

Namun, jaksa merasa ketakutan Miryam tersebut tidak masuk akal. Sebab, dalam persidangan Miryam menyatakan tidak pernah melakukan kesalahan pada 2010. Dengan demikian, sewajarnya Miryam tidak perlu merasa takut dengan kata-kata Novel tersebut.

Hal lainnya yang menegaskan Miryam berbohong di pengadilan adalah, perbandingan keterangan dia dengan saksi-saksi lainnya.

Miryam mengatakan, sebenarnya tidak pernah ada pembagian uang ke sejumlah anggota DPR RI periode 2009-2014, sebagaimana yang dia beberkan sebelumnya kepada penyidik. Namun, saksi-saksi lain justru memberikan keterangan yang sama dengan yang dijelaskan Miryam dalam BAP.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

LPSK Minta Publik Tak Takut Bersaksi dalam Kasus Pengroyokan Prajurit TNI-Polri

LPSK Minta Publik Tak Takut Bersaksi dalam Kasus Pengroyokan Prajurit TNI-Polri

Nasional
Sidang MK, Pemohon Nilai Pembuatan UU Cipta Kerja Langgar Prosedur

Sidang MK, Pemohon Nilai Pembuatan UU Cipta Kerja Langgar Prosedur

Nasional
Nadiem: KH Hasyim Asy’ari adalah Kiai, Guru, dan Panutan dalam Sejarah Pendidikan Indonesia

Nadiem: KH Hasyim Asy’ari adalah Kiai, Guru, dan Panutan dalam Sejarah Pendidikan Indonesia

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Jadi Ketua Pengarah Panitia Pencalonan RI Tuan Rumah Olimpiade 2032

Wapres Ma'ruf Amin Jadi Ketua Pengarah Panitia Pencalonan RI Tuan Rumah Olimpiade 2032

Nasional
AHY Dijadwalkan Bertemu Presiden PKS di Kantor Demokrat Besok

AHY Dijadwalkan Bertemu Presiden PKS di Kantor Demokrat Besok

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Sita 7.360 Meter Persegi Tanah dan Hotel Milik Benny Tjokro di Batam

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Sita 7.360 Meter Persegi Tanah dan Hotel Milik Benny Tjokro di Batam

Nasional
Satgas Covid-19: Cek Suhu Tubuh yang Benar di Dahi, Bukan di Tangan

Satgas Covid-19: Cek Suhu Tubuh yang Benar di Dahi, Bukan di Tangan

Nasional
Sedih Dengar Harga Gabah Jatuh, Jokowi: Yang Mau Impor Beras Siapa?

Sedih Dengar Harga Gabah Jatuh, Jokowi: Yang Mau Impor Beras Siapa?

Nasional
Selain Juliari, Suap Bansos Covid-19 Diduga Juga Dinikmati Sejumlah Pihak di Kemensos

Selain Juliari, Suap Bansos Covid-19 Diduga Juga Dinikmati Sejumlah Pihak di Kemensos

Nasional
Cerita Peneliti Perempuan Kembangkan Vaksin Merah Putih, Tekanan Tinggi hingga Menantang Diri Sendiri

Cerita Peneliti Perempuan Kembangkan Vaksin Merah Putih, Tekanan Tinggi hingga Menantang Diri Sendiri

Nasional
Mendikbud Nadiem: Kamus Sejarah Disusun 2017 Sebelum Saya Menteri

Mendikbud Nadiem: Kamus Sejarah Disusun 2017 Sebelum Saya Menteri

Nasional
Rizieq Akui Larang Dokter Buka Hasil Laboratorium dan Pemeriksaan Kesehatan

Rizieq Akui Larang Dokter Buka Hasil Laboratorium dan Pemeriksaan Kesehatan

Nasional
Jokowi Teken Kepres Panitia Pencalonan RI Tuan Rumah Olimpiade 2032

Jokowi Teken Kepres Panitia Pencalonan RI Tuan Rumah Olimpiade 2032

Nasional
Hari Kartini, Doni Monardo Sampaikan Terima Kasih kepada Para Ibu yang Patuhi Protokol Kesehatan

Hari Kartini, Doni Monardo Sampaikan Terima Kasih kepada Para Ibu yang Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Juliari Batubara Bantah Dakwaan Jaksa soal 'Fee' Pengadaan Bansos Covid-19

Juliari Batubara Bantah Dakwaan Jaksa soal "Fee" Pengadaan Bansos Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X