Polemik Penarikan Pasukan TNI/Polri dan Krisis Sosial di Nduga...

"Jadi mereka memilih untuk pindah. Masyarakat itu sebenarnya takut dua-duanya, takut OPM dan takut TNI, karena mereka sudah kontak senjata, jadi masyarakat juga bisa kena," kata dia. 

Tak dapat Akses Kesehatan dan Pendidikan

Akibat krisis berkepanjangan, warga Kabupaten Nduga tak dapat mengakses hak atas pendidikan dan kesehatan selama di pengungsian.

Pada awal Agustus lalu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nduga akhirnya menemui Ketua DPR Bambang Soesatyo untuk melaporkan situasi terkini di daerahnya.

Baca juga: Sekda Nduga Sebut Masyarakatnya Sulit Akses Pendidikan dan Kesehatan

"Kasihan masyarakat di sana tidak menerima hak dasar (pendidikan dan kesehatan)," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nduga, Namia Gwijangge, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/8/2019).

Menurut Namia, hingga saat ini kegiatan belajar mengajar 24 sekolah di 11 distrik tidak berjalan.

Beberapa puskesmas dan posyandu juga tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

"Pendidikan dan pelayanan kesehatan tidak jalan. Kemudian gereja di sana, ada 98 gereja yang kosong. Semua jemaatnya lari, masyarakatnya lari," kata Namia.

Butuh Tempat Tinggal

Namia mengungkapkan bahwa warganya yang saat ini masih berada di pengungsian membutuhkan tempat tinggal.

Kendati demikian, lanjut Namia, Pemkab Nduga tidak memiliki dana yang mencukupi untuk membangun rumah bagi para pengungsi.

Namia mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nduga tak cukup untuk memenuhi kebutuhan pengungsi, termasuk dalam memenuhi hak warga atas pendidikan, kesehatan, dan pemulihan dari trauma. 

Baca juga: Sekda: Warga Nduga di Pengungsian Butuh Tempat Tinggal

Oleh sebab itu ia berharap pemerintah pusat memberikan bantuan anggaran dana untuk menangani pengungsi Nduga.

Namun, dalam pertemuan itu Namia tidak menyebutkan berapa anggaran yang dimiliki maupun yang dibutuhkan oleh Pemkab.

"Kami mulai dari bulan Desember (2018) sampai sekarang delapan bulan, dengan kemampuan APBD yang ada kami berusaha, tapi tidak sanggup lagi untuk menangani kebutuhan rumah masyarakat, termasuk pendidikan. Apalagi untuk proses pemulihan, traumanya sangat tinggi sekali," kata Namia.

Penarikan Pasukan

Dalam pertemuan dengan Ketua DPR, Bupati Nduga Yairus Gwijangge meminta pemerintah segera menarik aparat TNI/Polri.

"Masyarakat Nduga itu tidak hidup tenang, mereka masih berada di hutan-hutan. Mereka juga sudah mengungsi ke bebrapa kabupaten tetangga dan sekitar 11 distrik itu sudah dikosongkan. Sehingga kami dengan harapan penuh meminta kepada bapak Presiden melalui Ketua DPR RI bahwa penarikan anggota TNI-Polri itu tidak jadi masalah," ujar Yairus.

Dalam kesempatan yang sama, Sekda Kabupaten Nduga Namia Gwijangge menuturkan bahwa masyarakat Nduga umumnya mengalami trauma yang berkepanjangan sejak peristiwa Mapenduma tahun 1996.

Baca juga: Bupati Nduga Minta Pemerintah Tarik TNI/Polri dari Wilayahnya

Saat itu Kopassus yang dipimpin Brigjen Prabowo Subianto (kini Ketua Umum Partai Gerindra) melakukan operasi militer pembebasan sandera Tim Ekspedisi Lorentz ‘95.