Jika Koalisi Terlalu Gemuk, Rawan Muncul Aliansi Baru yang Sulitkan Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Ary Fernandes, berpendapat, koalisi yang terlalu gemuk cenderung merugikan presiden terpilih, Joko Widodo.

Menurut dia, koalisi gemuk akan mengakibatkan tarik-ulur antara partai dan Jokowi nantinya sehingga menyulitkan posisi pemerintah. 

"Apabila tak sependapat dengan Jokowi, partai akan mudah membangun aliansi baru di internal koalisi yang bisa saja akan menyulitkan posisi pemerintah," ujar Arya kepada Kompas.com, Selasa (13/8/2019).

Arya menilai, dengan mengefektifkan koalisi sebelum pemilu dan memberikan alokasi kursi yang proporsional kepada partai pendukung, posisi politik Jokowi sudah cukup aman.

Baca juga: Politisi PDI-P Nilai Demokrat Terlambat Ingin Gabung Koalisi Jokowi

Namun, jika koalisi gemuk dan rawan muncul aliansi baru dalam internal koalisi, ia menilai hal ini akan merepotkan Jokowi dalam bernegosiasi tentang kebijakan dan program dengan partai-partai koalisi.

"Koalisi gemuk pun juga berpotensinya terjadi resistensi di internal partai koalisi partai 01. Hal ini sudah terlihat dari tak ikutnya PDI Perjuangan dalam pertemuan para ketum parpol 01," ucap Arya.

Sebagian ketua umum partai politik koalisi pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam Pemilu 2019, Senin (22/7/2019), berkumpul di Kantor DPP Nasdem, Menteng, Jakarta Pusat.

Hadir Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa, dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh sebagai tuan rumah.

Dalam pertemuan itu, tidak tampak ketua umum atau elite parpol PDI Perjuangan, Hanura, Perindo, PSI, atau PBB.

Terkait koalisi, Arya menyarankan Jokowi menguatkan soliditas dengan tidak memborong semua dukungan partai ke koalisi pemerintah.

"Tugas Jokowi adalah memastikan koalisinya solid. Agar koalisi solid, tentu ada harga yang harus dibayar Jokowi. Jika proses pembentukan koalisi dilakukan secara adil, potensi untuk membelot diperkirakan akan kecil. Untuk itu, Jokowi harus menjelaskan komitmen politiknya ke setiap anggota koalisi," papar dia.

Sebelumnya, Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan, arah partainya telah bulat untuk memperkuat pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin untuk lima tahun ke depan.

Namun, menurut dia, dukungan itu belum dinyatakan secara resmi.

Baca juga: PKS Sarankan Demokrat Tanya Akar Rumput Sebelum Gabung ke Jokowi

Ferdinand mengatakan, saat ini partainya masih menjalin komunikasi intens dengan partai-partai dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) dan Jokowi.

Ia mengatakan, Demokrat siap membantu pemerintah jika presiden terpilih Joko Widodo mengajak bergabung.

Selain Demokrat, Partai Gerindra kini juga sedang menjajaki konsep dan program kerja sama dengan PDI Perjuangan kepada Presiden Joko Widodo.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo meyakini, apa yang mereka sodorkan itu mirip dengan konsep yang selama ini disusun presiden dan wapres terpilih beserta koalisinya.