Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Rancang Aturan agar Perjalanan Dinas Kepala Daerah Efisien

Kompas.com - 13/08/2019, 18:58 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah merancang ketentuan agar perjalanan dinas kepala daerah menjadi lebih efisien.

Hal itu berkaca pada banyaknya kepala daerah yang melakukan perjalanan dinas ke Jakarta hanya untuk menghadiri satu acara.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyatakan, nantinya kepala daerah direncanakan bakal melakukan perjalanan dinas secara efisien sehingga tak hanya menghadiri satu acara, melainkan beberapa agenda.

Dengan demikian, anggaran perjalanan dinas ke Jakarta bisa dihemat.

"Kami kan menyinkronkan jadwal, lintas kementerian, menyinkronkan jadwal dengan daerah. Sehingga ketika kepala daerah datang ke Jakarta itu bisa untuk berbagai macam urusan," ujar Pratikno di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (13/8/2019).

Baca juga: Mendagri Sebut Ibu Kota Baru Bukan Daerah Otonom, Tak Perlu Kepala Daerah

Saat ini, Pratikno mengatakan, pemerintah tengah menyusun aturan tersebut bersama Kementerian Dalam Negeri.

"Itu yang kami sedang rancang dengan Pak Mendagri. Jadi nanti kalau kepala daerah ke Jakarta untuk berbagai macam, supaya sekaligus. Secepatnya. Kita kan harus terus melakukan efisiensi," kata dia.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta agar gubernur, wali kota, maupun bupati agar tak sering melakukan perjalanan dinas karena negara sedang defisit.

Hal itu diungkap Kalla saat menghadiri Indonesia Internasional Smart City Expo and Forum (IISMEX) Jakarta 2019, yang dihadiri pejabat dan kepala daerah, di JCC Jakarta, Rabu (17/7/2019).

"Memang bulan-bulan akhir ini terlalu banyak upacara, kegiatan. Minta maaf mengganggu saudara bupati, gubernur. Jadi sudah saya minta seperti dikatakan Mendagri, nanti digabung-gabung (acaranya)," kata Jusuf Kalla.

Baca juga: Kemendagri Sebut Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD Kembali Merebak

Kalla pun berharap dalam satu kali datang, kepala daerah bisa menghadiri banyak acara sekaligus.

"Supaya biaya perjalanan bisa dihemat. Negara sekarang banyak defisitnya," ujar Kalla.

"Nanti berjejer acaranya. Satu kali acara kegiatan lima, enam acaranya. Jadi gampang sekali beres. Tidak banyak biaya perjalanan, biaya acara-acara," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Nasional
MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com